Mencegah Ketimpangan dengan Bank Wakaf Mikro

   •    Rabu, 06 Jun 2018 15:49 WIB
analisa ekonomi
Mencegah Ketimpangan dengan Bank Wakaf Mikro
Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta Safri Haliding. (FOTO: Dok MES)

PENGANGGURAN, kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan atau peluang dalam kegiatan ekonomi masih menjadi persoalan utama di negeri ini. Meskipun dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat dan pertumbuhan tersebut berkontribusi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah namun berdasarkan data World Bank (2015) dampak dari manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya atau sekitar 80 persen penduduk -atau lebih dari 205 juta orang- rawan merasa tertinggal.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2017) melaporkan bahwa ketimpangan pendapatan Indonesia saat ini cenderung memburuk, di mana data indeks gini yang mendekati 0,5 atau gini ratio pengeluaran pada 2015 sekitar 0,413 dan 2017 sedikit menurun menjadi 0,397. Namun apabila dibulatkan maka tetap saja masih 0,4. Sebaliknya, angka kemiskinan pada 2017 meningkat menjadi 27,77 juta orang dari 2016 yang mencapai 27,76 juta. Gini ratio ini merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk miskin dan penduduk kaya.

Berdasarkan data BPS (2017), tingkat kemiskinan dan ketimpangan di berbagai wilayah di Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan 12-28 persen atau masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan tingkat nasional. Lebarnya ketimpangan ekonomi di Indonesia tidak hanya dapat memperlambat pengentasan masyarakat dari kemiskinan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial serta dikhawatirkan dapat menjadi bom waktu yang kapan saja dapat "meletus" dan berujung terhadap konflik sosial.

Oleh karena itu, pemerintah harus mencegah sehingga dampak negatif dari ketimpangan ekonomi tersebut tidak terjadi di masyarakat, yakni melakukan pemberdayaan ummat dengan menjalankan peran pendampingan. Salah satu cara atau program yang dapat diinisiasi adalah menggunakan model mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan merek Bank Wakaf Mikro (BWM) yaitu dengan memberikan pembiayaan atau modal usaha tanpa agunan atau jaminan kepada para Masyarakat Miskin Produktif yang tidak dapat mengakses lembaga jasa keuangan dengan berlandaskan prinsip syariah. Program ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat miskin dari fenomena rentenir baik di pedesaan maupun di perkotaan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat.

Model pengentasan kemiskinan BWM menggunakan model Grameen Bank yaitu dengan memberikan pembiayaan kepada group landing dengan manajemen risiko sistem tanggung renteng sesama anggota grup. Apabila terdapat anggota grup yang tidak dapat membayar angsuran pembiayaan, maka semua anggota akan bergotong-royong atau patungan membayar sebesar nilai angsuran salah satu anggota yang tidak membayar angsurannya tersebut lalu kemudian anggota yang dibayarkan akan kembali menggantikan uang anggota lain ketika sudah mampu.

Sementara itu, jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masing-masing anggota group landing sebesar Rp1 juta dengan syarat calon penerima dana tersebut memiliki usaha produktif sehingga mampu membayar angsuran pembiayaan dan BMW mengambil bagi hasil sebesar tiga persen pembiayaan ini, selain itu BMW menyadiakan pendampingan, sehingga usaha nasabah dapat terkendali dan angsuran pembiayaan terjamin.

Berdasarkan data OJK (2018), telah resmi didirikan sebanyak 20 BWM yang berbasis di pesantren dan tercatat per April 2018, BWM telah memiliki 4.152 nasabah dengan total nilai pembiayaan yang telah disalurkan sebesar Rp4,18 miliar.

Konsep BMW berbadan hukum koperasi jasa, dengan mengantongi izin usaha LKMS sehingga pengawasannya berada di bawah OJK bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB). BMW yang selama ini berbasis pesantren karena potensi 28.194 pesantren yang tercatat dalam data Kementerian Agama, pondok pesantren menjadi pilihan lantaran dinilai memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi.

Selanjutnya BMW dapat dikembangkan lebih besar lagi dengan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten. Pendirian BMW dapat menggunakan basis kecamatan atau kelurahan di masing-masing Pemerintah Daerah dengan demikian makin banyak yang dapat merasakan dampak dari pembiayaan BMW tersebut. Selain itu, sumber pendanaan BMW saat ini bersumber dari dana CSR (dana sosial) dari Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta, Kementerian dan pihak lain yang terpanggil mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.

Target diberikan kepada masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal kemudian masyarakat tersebut didampingi dan dipersiapkan dapat naik kelas sehingga dapat menjadi nasabah sektor lembaga keuangan formal seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, ventura syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Harapannya apabila program ini dapat berjalan dan berkembang lebih luas maka dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pada masyarakat miskin produktif yang selama ini terjebak dengan rentenir dengan hal tersebut dapat terwujud hanya dengan peran aktif semua elemen masyarakat khususnya pemerintah.

Safri Haliding
Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta
Alumni International Islamic University of Malaysia


 


(AHL)