Mencari Nakhoda Baru Pertamina

Desi Angriani    •    Rabu, 08 Aug 2018 10:32 WIB
analisa ekonomi
Mencari Nakhoda Baru Pertamina
Gedung Pertamina (Foto: Setkab)

BONGKAR pasang pucuk pimpinan PT Pertamina (Persero) terus terjadi hingga empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya sudah sebanyak 17 orang telah mencicipi kursi panas tersebut jika dihitung sejak masa Orde Baru (Orba).

Periode jabatan seluruh Dirut Pertamina pun semakin pendek khususnya usai reformasi. Rata-rata masa jabatan berkurang dari 8,2 tahun menjadi hanya 2,3 tahun saja. Adapun di bawah kendali Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, perombakan jajaran direksi perusahan minyak dan gas (migas) pelat merah tersebut telah terjadi sebanyak lima kali.

Dalam kurun empat tahun, Pertamina secara silih berganti diduduki oleh pelaksana tugas (Plt) Muhammad Husein, Dwi Soetjipto, Plt Yenni Adayani, Elia Massa Manik, hingga Plt Nicke Widyawati. Pada masa Dwi Soetjipto, Pertamina didera oleh persoalan dualisme kepemimpinan dengan Wakilnya Ahmad Bambang.

Baca: Presiden Telah Pilih Dirut Pertamina Definitif

Keduanya disebut sebagai matahari kembar lantaran Menteri BUMN lebih memprioritaskan kewenangan Bambang selaku Wadirut Pertamina. Hal ini kemudian membuat kinerja Pertamina macet dan merosot dalam beberapa waktu sehingga keduanya dicopot.


Menteri BUMN Rini Soemarno (MI/SUSANTO)

Sebagai gantinya, Menteri BUMN menunjuk Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina Yenni Andayani sebagai pelaksana tugas (Plt). Tak lama, Yenni kemudian digantikan oleh Elia Massa Manik. Namun, Elia Massa Manik menjabat Dirut Pertamina defenitif yang masa jabatannya hanya 13 bulan.

Saat itu, Elia terpilih menjadi orang nomor satu di Pertamina mengalahkan Direktur Utama Krakatau Steel Sukandar dan Staf Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Pada tiga bulan pertama, Elia merombak 15 jabatan yang dianggap sudah terlalu lama ditempati sosok yang tidak berkompeten dibidangnya.

Baca: Pertamina Butuh Dirut Definitif

Namun sayangnya, sepak terjang Elia tersendat ketika Elia disebut enggan menjalankan BBM penugasan dengan melakukan manuver berupa pengurangan pasokan premium di Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Hal itu secara tidak langsung mengacaukan program BBM Satu Harga.

Baca: Setelah 50 Tahun, Jokowi Putuskan Pertamina Kuasai Blok Terbesar RI

Agaknya hal ini menjadi alasan kuat bagi Rini untuk kembali mencopot pimpinan tertinggi Pertamina dan menggantinya dengan Nicke Widyawati sebagai Plt Dirut Pertamina. Adapun Rini Soemarno mengaku harus menemukan Dirut Pertamina yang sehati dengan sepak terjang Pemerintahan Jokowi.



Baginya seorang Dirut BUMN harus mampu berperan secara ganda, yakni menjaga kondisi perusahaan sekaligus menjadi agen pembangunan bangsa. Artinya, para direksi harus siap dan rela bila sewaktu-waktu perusahaan menanggung beban kerugian demi kepentingan masyarakat.

"Saya tekankan dirut di BUMN fungsinya ganda. Bukan hanya kabapilitas cetak keuntungan tapi sadari agen pembangunan. Ada yang hanya kapabilitasnnya untuk keuntungan, tapi untuk kesejahteraan masyarakat enggak bisa. Itu tidak bisa (jadi dirut BUMN)," ungkap Rini, Rabu 4 Juli lalu.

Baca: Kementerian BUMN Pastikan Keuangan Pertamina Tetap Sehat

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan perombakan dilakukan karena evaluasi terhadap beberapa kondisi, seperti Holding Migas BUMN, kelangkaan BBM, kilang-kilang yang belum jadi sesuai Refinery Development Master Plan (RDMP), hingga terjadinya tumpahan minyak di perairan Balikpapan.


Ilustrasi Pertamina (Foto: Setkab)


Dengan kata lain, sejumlah pergantian para pucuk pimpinan itu tak terlepas dari nuansa politis, pertimbangan kinerja, hingga sinergi di internal Pertamina. "Pak Toharso karena kejadian Balikpapan, Pak Is (Muchamad Iskandar) karena sakit, sisanya RDMP tidak jalan," kata Fajar, di Kementerian BUMN, Minggu, 29 April 2018.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai perombakan jajaran direksi yang terlalu sering akan berdampak negatif pada bisnis migas. Misalnya, rencana jangka menengah Pertamina untuk merevitalisasi maupun membangun kilang baru akan terganggu karena setiap pergantian dirut baru diiringi oleh pergantian kebijakan.

Baca: Blok Sanga-Sanga Diserahkan ke Anak Usaha Pertamina

Padahal keinginan membangun kilang untuk menggenjot produksi atau kinerja perusahaan telah direncanakan sejak lima tahun lalu. Sementara Pertamina juga dirong-rong untuk mengelola Blok Rokan di tengah kondisi lemahnya keuangan perseroan lantaran harus menanggung beban subsidi pemerintah.

"Karena kebijakan pemerintah yang jadikan Pertamina sebagai sapi perah. Misal pengelolaan Blok Rokan sudah tahu Pertamina diperas untuk PSO dipaksa juga bayar Rokan Rp11 triliun, padahal baru bisa memanfaatkan blok itu pada 2021. Masih tiga tahun lagi tapi kenapa harus dibayar dimuka," tutur Marwan saat dihubungi Medcom.id.

Dirut Pertamina Harus Paham Sektor Migas

Dalam sepekan terakhir, tiga nama calon Dirut definitif PT Pertamina telah dikantongi Presiden Jokowi. Mereka ialah Pelaksana tugas (Plt) Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, serta mantan Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya.

Baca: Pertamina Akui Siap Kelola Blok Rokan

Dari sejumlah nama itu, Nicke dan Amien disebut-sebut menjadi kandidat terkuat untuk menduduki posisi tersebut. Nicke yang sebelumnya menjabat Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina dianggap memiliki peluang lebih besar karena telah dipanggil Presiden ke Istana pekan lalu. Namun, ia sama sekali tidak bersedia mengonfirmasi pemanggilannya. Dia mengklaim pertemuan itu hanya membahas pembangunan kilang.



Sementara itu, Amien disebut juga tak kalah kuat dari Nicke lantaran pernah menjabat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007 serta sebagai Senior Governance and Anti-Corruption Officer di Bank Dunia. Pada Agustus 2012, Amien juga bergabung dengan Ernst & Young Indonesia.

Menurut Pengamat Energi Marwan Batubara Presiden hendaknya memilih dirut definitif yang memahami industri migas dan mampu membuat keputusan strategis tanpa nuansa politis. Jika merujuk pada pengalaman dan sepak terjang di sektor migas, Amien disebut yang paling pantas duduk di kursi panas Pertamina.

Baca: Pertamina Buka Rekrutmen

"Pak Amien lebih paham dibandingkan dengan Bu Nicke yang di PLN pun tidak lama," kata Marwan, kepada Medcom.id.

Namun sebaliknya, bila kriteria pimpinan Pertamina disebut harus memiliki peran ganda sesuai keinginan Menteri BUMN maka Nicke akan menjadi pilihan pemerintah. "Ini lebih berat ke arah politis, kenapa Nicke bilang keuangan kuat karena ABS (Asal Bapak Senang) saja," imbuh dia.


Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (FOTO: MI/Immanuel)

Berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto, Presiden telah memilih satu nama yang akan menjadi dirut defenitif. Sayangnya, Joko bungkam ketika ditanya detil nama tersebut. Bahkan ia mengelak saat Nicke disebut terpilih.

Baca: Penyaluran BBM Aman Usai Gempa di Lombok

"Oh sudah ada dong nama dirut definitif. Nanti saja, mudah-mudahan," kata Djoko pada 3 Agustus 2018.

Ketika dikonfirmasi ke pihak Istana, Juru Bicara Johan Budi mengaku bahwa Presiden belum mengambil keputusan terkait nama Dirut Pertamina yang baru.

 


(ABD)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

3 days Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA