Ada Apa di 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK

Desi Angriani    •    Minggu, 28 Oct 2018 07:54 WIB
analisa ekonomi4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Ada Apa di 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (MI/PANCA SYURKANI)

EMPAT tahun sudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin Indonesia. Waktu yang tidak sedikit untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus membangun negeri dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.

Kerja keras pemerintah boleh diacungi jempol jika dilihat dari berbagai aspek, khususnya pembangunan infrastruktur. Namun dari sisi makroekonomi perlu usaha lebih keras lagi lantaran ekonomi masih tumbuh melambat atau stagnan. Apalagi kondisi tersebut disertai dengan fluktuasi nilai tukar rupiah.

Beruntung, Indonesia masih stabil alias tidak mengalami goncangan krisis seperti Turki, Brasil, Venezuela, dan negara Afrika Selatan lainnya. Hal itu disebut-sebut karena fundamental ekonomi Indonesia sehat dan kuat.

Kuatnya fundamental ekonomi tentu tak terlepas dari usaha keras para pembantu presiden. Capaian kinerja mereka selama empat tahun terakhir, bahkan diklaim lebih baik daripada periode pemerintahan sebelumnya.

Medcom.id mencoba menilik sejumlah sendi-sendi ekonomi yang menonjol maupun bagian yang masih menjadi pekerjaan rumah hingga 2019.

Jika dilihat dari sisi pembangunan infrastruktur, pemerintah berhasil mengalihkan subsidi energi ke belanja yang lebih produktif. Hal ini terbukti dari pembangunan jalan-jalan nasional, rel kereta, pelabuhan, bandara, bendungan, hingga tol laut yang telah menyasar pinggiran Indonesia.



Hingga 2018, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah membangun 745,59 kilometer jalur kereta api termasuk jalur ganda dan reaktivasi, membangun jalur Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan dan Jakarta, serta jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Selanjutnya, pembangunan jalan nasional telah mencapai 3.432 kilometer, jalan tol sepanjang 941 kilometer, jembatan sepanjang 39,8 kilometer, dan 134 unit jembatan gantung. Dibandingkan dengan di 2014 lalu, jalan tol yang terbangun baru sepanjang 780 kilometer dengan target 1.852 kilometer pada 2019.

Untuk bandar udara, sedikitnya terbangun 10 bandara baru, disertai revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, dan perbatasan. Kemudian 19 pelabuhan, 17 unit bendunganm dan 860.015 ha jaringan irigasi baru.

Pembangunan juga dilakukan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tiga provinsi, tujuh kabupaten/kota dan di tujuh lokasi yang meliputi, perbatasan Entikong, Badau, Aruk, Skouw, Motaain, Wini dan Motamasin. PLBN juga disertai dengan pembangunan pasar di wilayah tersebut.

Sementara itu, hunian layak yang telah terbangun di antaranya, 31.488 unit rumah susun, 17.808 unit rumah khusus, 292.865 unit rumah swadaya, 514.782 unit FLPP&SSB/SSM, serta 282.729 unit SBUM.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan tujuan pembangunan infrastruktur tidak hanya menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mendongrak indeks daya saing global Indonesia ke rangking 45 dari 140 negara. Hal itu juga sejalan dengan komitmen kemudahan berusaha.




Sayangnya, Indonesia masih kalah bersaing dengan negara tetangga seperti, Malaysia dan Thailand. Karenanya, pembangunan infrastruktur semestinya tetap menjadi fokus pemerintah di masa mendatang guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional.

"Nah pesaing utama kita adalah Malaysia dan Thailand," kata Basuki.

Di balik kesuksesan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah dianggap belum mampu melakukan sinergi ketersediaan infrastruktur fisik dengan penciptaan lapangan kerja. Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan infrastruktur terbangun tetapi tidak disertai dengan kesiapan industri dalam menggenjot kegiatan ekonomi.

Dengan kata lain, tambahnya, pembangunan infrastruktur tidak menghitung atau memperkirakan secara rinci dampak ekonomi yang bakal dihasilkan. Indikator ini yang kemudian menjadi pemicu stagnansi pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ketidakpastian global.

"Saya rasa jadi kalau ke depan masih dipercaya rakyat, harus disamping aspek mewacanakan sumber daya manusia, sekarang harus dikaitkankan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari infrastruktur," ujar Eko saat dihubungi Medcom.id.

Capaian Makroekonomi Belum Maksimal

Pemerintah menyebut telah mengelola ekonomi Indonesia secara pruden. Klaim ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen dalam empat tahun terakhir.

Pada 2014, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen, kemudian anjlok ke angka 4,88 persen di 2015. Namun angka PDB kembali naik menjadi 5,03 persen, di 2017 sebesar 5,07 persen dan pada semester I-2018 naik tipis ke 5,17 persen.

Kepala Kajian Makro LPEM UI Febrio Kacaribu menilai banyak negara tak mampu mencapai pertumbuhan yang serupa dengan Indonesia lantaran pengaruh badai ekonomi global beberapa tahun ini. Misalnya, negara dengan per kapita dan pendapatan yang sama dengan Indonesia seperti Brasil, Rusia, Turki, dan sejumlah negara Afrika Selatan hanya tumbuh empat persen.

"Kalau untuk pemerintahan empat tahun terakhir ini patut diacungi jempol untuk menahan gejolak ekonomi tersebut," ungkap Febrio saat dihubungi Medcom.id.

Selanjutnya, indikator makro lainnya berupa inflasi juga relatif terjaga di atas target APBN 2018 yang sebesar 3,5 persen. Di mana inflasi sempat berada di angka 8,36 persen pada 2014 dan turun drastis ke angka 2,88 persen pada September 2018.



Rendahnya inflasi boleh disebut prestasi pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok. Namun, pencapaian itu justru menunjukkan rendahnya daya beli atau pertumbuhan konsumsi.

Artinya, dorongan sisi konsumen yang melambat akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2018. Tercatat, ekonomi hanya mampu tumbuh 5,1 persen atau turun dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,27 persen.

"Pertumbuhan dari rumah tangga tidak tinggi selama Pak Jokowi dan itu menggambarkan capaian makronya belum banyak kelihatan. Memang faktor pendorongnya berbeda, sebelumnya era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada booming komoditas," kata Eko selaku Wakil Direktur Indef.

Belum maksimalnya pencapaian di sisi makroekonomi terlihat jelas dari merosotnya nilai tukar rupiah. Selama setahun belakangan, rupiah jatuh sakit hingga tercekik ke level Rp15.000 per USD. Angka ini terlemah usai krisis keuangan yang melanda Asia Tenggara pada 1998 silam.

Adapun pemerintah justru menuduh faktor eksternal sebagai penyebab anjloknya mata uang Garuda. Padahal pemerintah belum mengoptimalkan atau mendorong sektor ekspor dan pariwisata sebagai tonggak penambahan devisa maupun menguatan nilai tukar.

Kinerja ekspor terus menurun akibat hanya mengandalkan komoditas batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO). Sebaliknya, tekanan impor cukup tinggi meski digunakan untuk kebutuhan infrastruktur.

Faktor tersebut tentu mendorong pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Untuk diketahui, pada kuartal II-2018, CAD mencapai USD8 miliar atau tembus tiga persen terhadap PDB.

Melebarnya CAD akan semakin menekan kurs rupiah. Itu mengapa rupiah lebih lemah dibandingkan dengan ringgit Malaysia dan bath Thailand. Sebab, kedua negara tersebut menggenjot sektor ekspor mereka sekaligus mempertahankan CAD-nya di bawah tiga persen.

"Kemudian nilai tukar juga tidak terjadi penguatan walaupun rupiah itu lebih kepada Bank Indonesia. Kalau kita melihat lebih detil perannya, tapi aspek kepercayaannya tetap pemerintahan secara umum," terangnya.



Terlepas dari itu semua, pengelolaan APBN oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berjalan sesuai koridor. Defisit APBN cenderung terkontrol atau terjaga di bawah tiga persen dari PDB. Pada 2014, defisit APBN sebesar -2,34 persen dan turun menjadi -1,01 persen pada Agustus 2018.

Begitu pula dengan keseimbangan primer APBN yang terus menuju arah positif atau konsisten turun sejak 2015. Dari angka -1,23 persen menjadi 0,44 persen di 2018. Dari sisi cadangan devisa pun dinilai cukup untuk membiayai impor dan membayar utang luar negeri pemerintah selama 6,3 bulan atau dua kali lipat di atas standar nasional.

Pada 2014 cadangan devisa tercatat USD111,86 miliar atau naik tipis menjadi USD114,85 miliar di 2018 lantaran kerap digelontorkan untuk memperkuat rupiah. Sementara itu, penerimaan perpajakan sebagai sumber pembiayaan APBN yang paling utama juga menunjukkan tren naik.  Penerimaan perpajakan naik 81 persen atau  menjadi Rp1.024 triliun pada September 2018.

Kesehatan dan kemandirian fiskal juga ditunjukkan dengan penurunan pembiayaan utang dalam dua tahun terakhir. Rasio utang terhadap PDB terjaga di bawah batas psikologis 30 persen PDB, atau berada jauh di bawah amanat Undang-Undang Keuangan Negara dengan maksimal sebesar 60 persen PDB.

"Kondisi keuangan negara dan moneter aman terkendali. APBN ekspansif, sedangkan defisit terjaga di bawah tiga persen PDB. Utang pemerintah dikelola dengan baik, dialokasikan untuk belanja produktif," beber Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Lebih jauh lagi, tingkat kemiskinan mampu mencapai posisi terbaik di angka 9,82persen. Posisi itu juga diikuti oleh penurunan gini rasio sebesar 0,389 di Maret 2018, dari semula sebesar 0,414 persen pada 2014. Jika diukur dengan indeks ketahanan pangan, Indonesia mengalami indeks yang cukup menggembirakan meski kalah dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Energi Berkeadilan dan Kembalinya Freeport

Di sisi lain, Pemerintahan Jokowi-JK sejak 2014 memangkas subsidi energi dengan mengalihkan anggaran ke sektor produktif seperti program BBM satu harga, rasio elektrifikasi, hingga program lampu surya gratis.

Tak tanggung, pemerintah memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), elpiji dan listrik sebesar 66 persen dari Rp635 triliun menjadi Rp323 triliun. Upaya tersebut dilakukan agar subsidi energi semakin tetap sasaran alias mampu menciptakan keadilan di Timur Indonesia.

Sebut saja, sejak kebijakan BBM satu harga dicetuskan pada 2017 lalu, warga Papua dan wilayah terpencil lainnya dapat menikmati BBM dengan Rp6.450 per liter premium dan Rp5.150 per liter solar atau setara dengan wilayah Jawa dan Bali. Saat ini program BBM satu harga telah menjangkau 77 titik di hampir seluruh wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 54 titik direalisasikan pada 2017 dan 23 titik sisanya terealisasi tahun ini. Sementara 13 titik lainnya siap beroperasi, 14 titik dalam progress pembangunan serta 26 titik lainya terkendala proses perizinan.

Untuk rasio elektrifikasi, sudah melebihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Hingga kuartal III-2018, sebanyak 98,05 persen masyarakat Indonesia telah mendapat penerangan dengan komposisi, sebesar 95,43 persen berasal dari PLN, 2,50 persen dari Non PLN dan 0,12 persen dari LTSHE.



Sementara untuk program lampu surya gratis, pemerintah menargetkan 2.519 desa terpencil dengan menggunakan sistem home solar yang setara 25 watt lampu pijar. Saat ini, baru 79.556 rumah yang terpasang home solar dengan target 98.481 rumah di tahun depan.

Disamping menciptakan energi berkeadilan, sepak terjang Pemerintahan Jokowi juga berhasil mengembalikan Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui holding pertambangan, PT Inalum (Persero).

Rakyat Indonesia patut berbangga lantaran perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut dapat dijinakkan lewat kesepakatan divestasi saham sebesar 51 persen dengan nilai USD3,85 miliar atau setara dengan Rp55 triliun.

Memang keberhasilan tersebut harus melewati berbagai perundingan dan kerja keras para menteri sejak 2017 silam. Peluang Indonesia untuk menguasai sumber energi demi membangun kemandirian ekonomi nasional pun semakin terbuka lebar.

"Saya memastikan seluruh proses menyangkut divestasi saham Feeport ini dilakukan secara transparan," tulis Jokowi dalam akun Instagram resminya, Jumat, 28 September 2018.

 


(ABD)