Mencabut Moratorium Proyek Infrastruktur

Desi Angriani    •    Kamis, 08 Mar 2018 11:04 WIB
analisa ekonomi
Mencabut Moratorium Proyek Infrastruktur
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta: Beberapa waktu lalu pemberitaan mengenai pembangunan infrastruktur ramai di media massa, bahkan beberapa media menjadikan berita tersebut layak headline. Namun, berita itu bukan berkaitan dengan kesuksesan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia melainkan karena maraknya kecelakaan.

Mungkin masih dalam ingatan ketika Selasa, 20 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, bekisting pierhead dari salah satu pilar di proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) ambruk dan memakan tujuh pekerja menjadi korban. Kasus Becakayu merupakan satu di antara serangkaian kecelakaan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Beberapa kecelakaan di pembangunan infrastruktur itu yang membuat pemerintah memberikan lampu kuning. Tindakan tegas seperti memberlakukan moratorium pengerjaan proyek konstruksi pun dilakukan seiring langkah mencari penyebab kecelakaan secepatnya untuk meminimalkan kecelakaan kerja.

Namun, dalam waktu singkat, pemerintah justru mencabut moratorium pengerjaan sejumlah proyek konstruksi layang. Keputusan untuk melanjutkan proyek infrastuktur ini diambil setelah Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi.



Hasil evaluasi tersebut ialah sebanyak 38 proyek mendapat rekomendasi untuk dilanjutkan dari total 40 proyek. Proyek yang dilanjutkan itu sebagiannya mendapat catatan untuk dipenuhi.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja menegaskan pertimbangan pencabutan moratorium proyek konstruksi layang murni rekomendasi dari KKK dan bukan didasari kebutuhan Asian Games 2018. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek konstruksi layang berisiko tinggi memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Misalnya, Endra memberikan contoh, menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, peralatan yang memenuhi standar kelaikan, material yang memenuhi standar mutu, teknologi yang memenuhi standar, dan melaksanakan pekerjaan sesuai standar operasi dan prosedur.

"Kondisi pencahayaan ketika proses pembangunan dikerjakan pada malam hari, penambahan shift, penggunaan safety talk serta peremajaan alat berat," kata Endra, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018.

Untuk memberikan jaminan, tim KKK menerjunkan tim ahli ke lapangan. Khususnya mengawasi pekerjaan konstruksi layang yang dinilai berisiko tinggi, seperti pemasangan bentang utama Jembatan Holtekamp di Papua dan Tol Layang Jakarta-Cikampek. Kini proyek yang sempat terhenti karena ambruk tersebut akan dilanjutkan kembali oleh Waskita Karya selaku kontraktor.

Namun demikian, proyek konstruksi ini, kata Endra, mendapat kelonggaran waktu lantaran tidak ditargetkan untuk keperluan Asian Games dan mudik Lebaran 2018. Sementara proyek mendesak yang sempat terhenti, dipastikan tetap berjalan sesuai target.

"Kemarin hasil diskusi kita dengan Adhi Karya, Waskita, dan Hutama Karya, serta Jasa Marga itu semua masih on schedule terutama yang kaitannya mendesak seperti Asian Games 2018 dan mudik Lebaran. Kalau enggak ada kaitannya pekerjaannya lebih rileks dan kita beri kelonggaran," tuturnya.



Menanggapi pencabutan moratorium tersebut, Sekretaris Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Jakarta Erwin Prince Sihite menyatakan, pihaknya akan memberikan pelatihan bagi para pekerja atau mandor mengenai keharusan menjalankan prinsip KKK. Pelatihan diberikan secara bertahap dan dimulai pada pekan depan.

"Sekarang kita ingin bantu pemerintah dan kita akan undang teman-teman anggota para pekerja, para mandor, untuk ikut pelatihan dengan kita," ungkap Erwin, saat ditemui Medcom.id, di Penang Bistro, Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018.

Menurutnya kecelakaan kerja kerap terjadi pada proyek yang mendesak sehingga secara tidak langsung mengabaikan prinsip KKK. Di sisi lain, jumlah pengawas untuk melakukan audit juga sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah proyek konstruksi.



"Saat ini banyak proyek yang dikejar sebelum Asian Games otomatis kerjanya terkadang mengabaikan prinsip KKK tadi. Nah SDM untuk mengawasi itu juga sangat minim, saya pernah audiensi mereka hanya punya enggak lebih dari 50 orang yang ditugaskan ke lapangan untuk mengawasi," imbuh dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk M Choliq menyambut positif lolosnya hasil evaluasi 20 proyek yang sedang ditangani, termasuk Tol Becakayu oleh KKK. Pihaknya langsung mengadakan inspeksi mendadak menyangkut kesiapan alat, SDM, K3 dan material, sebelum proyek dilanjutkan pekan depan.

"Secara internal kami melakukan investigasi dan perbaikan metode kerja ataupun standar prosedur operasi," kata Choliq, Minggu, 4 Maret 2018.

Berdasarkan hasil evaluasi KKK, dari 38 proyek yang boleh dilanjutkan, sebanyak 28 proyek di antaranya dapat dilanjutkan tanpa catatan, yang salah satunya berkaitan dengan proyek jalan tol. Selain jalan tol juga terdapat tiga proyek pembangunan kereta ringan cepat (LRT) mendapat rekomendasi untuk dilanjutkan tanpa catatan.

 


(ABD)