Swasta

Suryopratomo    •    Sabtu, 29 Jul 2017 15:37 WIB
analisa ekonomi
Swasta
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

PERNYATAAN Presiden Bank Dunia Kim Jim-yong menarik untuk disimak. Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur besar-besaran karena terlalu lama menelantarkannya.

Namun, pembangunan yang membutuhkan anggaran sekitar USD500 miliar dalam lima tahun ke depan tidak mungkin mengandalkan anggaran negara dan investasi dari badan usaha milik negara saja.

Harus ada peran serta dari swasta agar pembangunan infrastruktur bisa terealisasi. Tidak ada yang baru sebenarnya dari pernyataan Presiden Bank Dunia tersebut. Dalam kolom ini beberapa kali kita membahas soal pentingnya pelibatan swasta dalam pembangunan.

Hanya saja kita masih tetap cenderung melihat swasta seperti 'hantu'. Kita takut dalam mengikutsertakan swasta dan sepertinya ada dosa besar apabila swasta bisa berhasil dan mendapatkan keuntungan.

Rektor Universitas Prasetya Mulya Dr Djisman Simandjuntak mengatakan perusahaan justru harus mampu mengapitalisasikan modal.

Keuntungan dari kegiatan usaha bukanlah diperlukan untuk memperkaya pemegang saham, melainkan justru untuk membuat perusahaan menjadi lebih sehat sehingga bisa mengembangkan usaha dan menyejahterakan juga karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut.

Seorang pengusaha menambahkan, kekuatan dari ekonomi Indonesia ialah pasarnya yang besar. Apalagi dengan jumlah kelas menengah yang mencapai 100 juta, Indonesia merupakan pasar yang menarik untuk dimasuki.

Untuk membuat pasar itu bermanfaat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan hadirnya pengusaha. Kalau pemerintah tidak mendorong dan menghargai keberadaan pengusaha, pasar Indonesia yang besar ini akan dibanjiri barang-barang impor.

Pemerintah memang sering mengatakan pentingnya peran pengusaha dan mendorong lahirnya entrepreneur baru. Hanya saja dalam praktiknya, pemerintah selalu curiga kepada pengusaha dan akhirnya ragu-ragu untuk memberikan peran kepada pengusaha. Padahal, motor utama pembangunan ekonomi semua negara ialah dunia usaha.

Bahkan Tiongkok yang menerapkan sistem politik yang sentralistis menjadikan dunia usaha sebagai pendorong utama pembangunan negara mereka. Menjadi pengusaha dan bahkan kaya tidak lagi dilihat sebagai sebuah dosa besar.

Kita sungguh berharap kehadiran Presiden Bank Dunia di Jakarta bisa mengubah paradigma para pejabat kita dalam melihat peran pengusaha. Apalagi latar belakang presiden dan wakil presiden Indonesia sekarang ini murni pengusaha sehingga pasti tahu peran yang sebenarnya dijalankan pengusaha itu.

Janganlah kita melihat pengusaha dari sisi buruknya. Memang, tidak semua pengusaha itu malaikat, tetapi bukan juga semua pengusaha itu setan. Pemerintah harus pintar-pintar menggunakan pengusaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadinya dan peran yang harus dijalankan untuk ikut membangun negeri ini.

Kita tidak boleh kalah dari Malaysia dalam melihat peran dari pengusaha. Malaysia melihat semua perusahaan swasta yang menanamkan modal di negeri mereka sebagai perusahaan milik Malaysia.

Mengapa? Karena setidaknya 25 persen saham mereka otomatis dimiliki pemerintah Malaysia sebab tanpa harus mengeluarkan modal satu ringgit pun, ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan, 25 persen bagian keuntungan itu akan masuk kas negara sebagai pajak.

Di Indonesia bahkan persentase pajaknya lebih besar. Pajak badan yang harus dibayarkan perusahaan setiap tahun sebesar 30 persen dari keuntungan yang diperoleh. Belum pajak lainnya seperti pajak dividen dan pajak pertambahan nilai dari proses yang dilakukan perusahaan itu.

Sayang, pemahaman yang terjadi pada banyak pejabat kita tidak seperti itu. Semangat yang lebih menonjol ialah sikap tidak percaya kepada pengusaha. Ketidakpercayaan itu sebenarnya disebabkan ketidakmampuan melakukan pengawasan dan ketidakpahaman tentang pengelolaan perusahaan.

Salah satu contohnya penggerebekan terhadap perusahaan penggilingan beras PT Indo Beras Unggul. Gudang beras langsung disegel dan pegawainya dipanggil ke kantor polisi. Tuduhannya berubah-ubah, mulai memperjualbelikan beras untuk orang miskin, memperjualbelikan beras subsidi, melakukan pemalsuan kualitas beras, sampai yang terakhir mengambil keuntungan terlalu besar.

Dalam sidang kabinet pekan lalu, Presiden Jokowi mengkritik para menteri yang senang mengeluarkan peraturan menteri yang merepotkan pengusaha. Padahal, yang kita butuhkan sekarang ialah investasi dan pembukaan lapangan kerja. Yang bisa melakukan itu ialah pengusaha.

Seperti dikatakan Presiden Bank Dunia, kita harus sadar bahwa kemampuan anggaran negara untuk membiayai pembangunan itu sangat terbatas. Pinjaman dari lembaga keuangan internasional pun kontribusinya terhadap pertumbuhan hanya sekitar 0,5 persen.

Apalagi dalam kasus Indonesia ada ketidakmampuan negara mengumpulkan pajak dan ada aturan batasan defisit anggaran maksimal 3 persen dari produk domestik bruto. Kita memang diingatkan, kemajuan sebuah negara ditentukan tiga pilar, yaitu pemerintah termasuk lembaga politiknya, dunia usaha, dan masyarakat madani.

Tiga pilar itu harus mampu bersinergi, bukan malah saling menegasi. Hanya negara yang mampu mengolaborasikan ketiga kekuatan itu yang bisa membangun bangsa dan negara. (Media Indonesia)


(AHL)