Menolak Senja Kala Pos Indonesia

Desi Angriani    •    Senin, 11 Feb 2019 07:57 WIB
pos indonesiaanalisa ekonomi
Menolak Senja Kala Pos Indonesia
Ilustrasi Pos Indonesia. (FOTO: Media Indonesia)

PT POS Indonesia (Persero) bukanlah satu-satunya perusahaan pengiriman surat dan wesel yang mengalami pasang surut. Hampir seluruh perusahaan pos di dunia pun mengalami hal serupa. Tekanan keuangan yang mendera perusahaan pos tak melulu diartikan sebuah senjakala.

Mengapa demikian, lantaran hampir semua negara di dunia wajib memiliki perusahaan pos. Ada tidaknya orang berkirim surat, perusahaan pos harus hadir dan membuka kantor cabang di setiap wilayah atau pelosok daerah. Artinya, kantor pos tidak boleh punah kecuali dengan berbagai alasan dan prosedur yang harus diselesaikan melalui Universal Postal Union (UPU).

UPU merupakan salah satu organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang beranggotakan 62 negara dan berbasis di Geneva, Swiss. Institusi ini mengatur tata kelola, governance, protokol, hingga tarif pos di setiap negara. Untuk Indonesia, keanggotaannya diwakili oleh PT Pos Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Di dalam sejarahnya, Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia. Keberadaannya di Nusantara berawal dari perusahaan dagang Hindia Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang mendirikan Kantor Pos pada 26 Agustus 1746 di Batavia (Jakarta) dengan maksud untuk memudahkan pengiriman surat, terutama dalam kegiatan perdagangan.

Jika Pos Indonesia sedang sakit-sakitan maka itu hal yang wajar. Sebab, perusahaan pos asal Amerika Serikat  dengan pendapatan Rp1.000 triliun saja masih mengalami defisit sebesar Rp100 triliun. Hal tersebut juga dialami oleh 190 perusahaan pos di dunia. Bahkan hanya 40 persen dari total jumlah perusahaan pos dunia yang masih mencatatkan laba.

Lantas apa penyebab industri perposan menjadi lesu? Bermula dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan gaya hidup, serta tren liberalisasi. Faktor ini membuat jasa pos mengalami pergeseran bisnis yang sangat signifikan. Di mana orang-orang tak lagi antusias menggunakan surat individu sebagai media komunikasi jarak jauh. Melainkan beralih pada email atau pesan singkat melalui telepon seluler.

Hal tersebut kemudian membuat bisnis Pos Indonesia mengalami penurunan kinerja, tepatnya sepanjang 2000 hingga 2007. Keadaan ini pula yang memaksa perseroan untuk berubah dan melakukan transformasi bisnis. Terdapat tiga jalan transformasi yang ditempuh Pos Indonesia, yakni membentuk holding company, revitalisasi bisnis inti, dan mengembangkan bisnis-bisnis baru seperti logistik, properti, dan asuransi.
 

Baca: Pos Indonesia Tidak akan Punah


Bahkan Pos Indonesia membentuk perusahaan induk yang memayungi sejumlah anak perusahaan, antara lain PT Pos Logistik Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, dan PT Bhakti Wasantara Net. Selanjutnya salah satu BUMN ini juga menyasar bidang jasa keuangan, lini bisnis retail, city courier, e-commerce, kargo udara, serta asuransi. Cara tersebut cukup berhasil menopang kinerja Pos Indonesia hingga mencatatkan pendapatan lebih dari Rp4 triliun pada 2014. Jumlah itu juga meningkat hampir tiga kali lipat dari periode 2006-2007.

Sayangnya, tekanan keuangan kembali menghantam perusahaan yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan ini. Pada awal Februari 2019, perusahaan menunggak pembayaran gaji 23 ribu karyawannya. Keputusan tersebut membuat 1.200 karyawan Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI-KB) menuntut jajaran direksi untuk mundur dari kursi kepemimpinan.

Mereka menilai jajaran direksi tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik. Selain gaji yang terlambat, perbedaan gaji antara level direksi dengan pimpinan kantor cabang juga terlalu mencolok. Sekjen SPPI-KB Hendri Joni mengatakan PT Pos tak cuma menunggak pembayaran gaji, tetapi juga melakukan pengurangan hak-hak karyawan, hingga biaya lembur yang tidak dibayarkan.

"Gaji kami dengan pejabat itu bagaikan bumi dan langit. Saya sebagai Kepala Kantor di Pariaman, gaji saya cuma Rp5,4 juta. Sedangkan pejabatnya Rp50 jutaan, padahal saya selevel pimpinan, kepala kantor. Belum lagi kita yang ada di level-level bawah," ungkap Hendri pada 6 Februari 2019.

Menanggapi unjuk rasa tersebut, SVP Kerjasama Strategis dan Hub Kelembagaan PT Pos Indonesia Pupung Purnama mengatakan keterlambatan pembayaran gaji karyawan tak lain karena permasalahan di perbankan. Pemberian gaji periode Februari sedikit tertunda dari yang semula 1 Februari menjadi 4 Februari.

Ia memastikan seluruh gaji pegawai termasuk kurir pos dan pegawai organik di kantor dengan total Rp137 miliar telah diproses ke rekening masing-masing. "Setiap bulan PT Pos Rp137 miliar kurang lebih, per bulan untuk seluruh pegawai PT Pos (gaji) Dibayar hari ini sedang proses pembayaran," kata Pupung kepada Medcom.id.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum PT Pos Indonesia Eddi Santosa mengungkapkan berbagai keluh kesah dan kegelisahan para karyawan bakal ditampung pihak manajemen. Dialog dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia bakal digelar dalam waktu dekat.

Dialog tersebut diharapkan berjalan sewajarnya. Manajemen tidak akan mencatat aksi unjuk rasa kemarin sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap operasional perseroan. "Terlepas caranya bagaiman dan berapa jumlahnya semua harus ditanggapi. Tinggal soal timing saja. Enggak ada kerugian, proses ini kebuntuan, enggak ada. Tidak ada tendensi ke arah sana," tegas Eddi saat dikonfirmasi Medcom.id.




Menurut Ketua Asosiasi Logistik Zaldi Ilham Masita, sebenarnya PT Pos telah mencanangkan kebijakan untuk mengikuti perubahan zaman dengan transformasi bisnis yang merambah sejumlah layanan non-jasa pengiriman surat.

Namun segmen usaha baru itu belum mampu menambal pundi-pundi perseroan yang anjlok dari layanan utamanya selama ini. Zaldi menilai penurunan kinerja juga dipengaruhi oleh gejolak internal.

Di sisi lain, PT Pos dianggap kurang mendapat dukungan dari Kementerian BUMN untuk menjalankan revitalisasi. Artinya dibutuhkan suntikan dana yang besar agar Pos Indonesia kembali bangkit ke masa kejayaannya.

"Saya rasa masih banyak kalangan internal di dalam Pos yang tidak mau berubah masih ingin pola PT Pos zaman dulu padahal sudah tidak valid lagi dengan perkembangan zaman," katanya saat dihubungi Medcom.id.
 

Nyawa Pos Indonesia di Tangan Pemerintah
 

Kinerja PT Pos Indonesia (Persero) kembali bergairah setelah melakukan sejumlah transformasi bisnis pada 2009 lalu. Rupanya capain tersebut ditopang oleh sejumlah proyek pemerintah berupa penyaluran bantuan sosial. Saat itu, Pos Indonesia ditugasi menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dan mendistribusikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) ke seluruh Indonesia.

Tugas-tugas tersebut membuat Pos Indonesia kebanjiran likuiditas. Bisa dikatakan triliun rupiah dana BLT mengendap di salah satu BUMN tersebut. Belum lagi setiap pengiriman satu kartu PKH lewat pos akan dikenai biaya Rp9.000.

Akan tetapi masa kejayaan tersebut berakhir pada 2016. Kala itu pemerintahan Joko Widodo memilih untuk menyalurkan bantuan sosial secara non tunai lewat perbankan. Alasannya agar bantuan pemerintah ke masyarakat lebih transparan dan tepat sasaran. Mau tak mau likuiditas di Pos Indonesia berkurang drastis.

Direktur Keuangan dan Umum PT Pos Indonesia Eddi Santosa mengakui kinerja perseroan kembali merosot setelah pemerintah mencabut proyek penugasan bantuan sosial. Biasanya perseroan memiliki pendapatan tetap yang bisa mengkover kebutuhan pegawai maupun biaya operasional.

Namun sejak proyek pemerintah dialihkan, Pos Indonesia mengalami kesulitan dalam membayar gaji, tunjangan, hingga iuran BPJS 23 ribu karyawannya. Ditambah beban biaya operasional dari 2.400 kantor cabang PT Pos di seluruh Indonesia.

Sementara pemerintah hanya memberikan sebagian kompensasi berupa bantuan operasi layanan pos universal (BOLPU). Jumlah kompensasi tersebut bahkan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan perseroan. Dengan kata lain, kompensasi tidak bisa menutup gaji dan tunjangan pegawai termasuk selisih biaya produksi.

Misalnya, pengiriman surat dari Jakarta ke Papua ditetapkan dengan perangko seharga Rp6.000. Untuk sampai ke Papua, surat tersebut hanya bisa dikirim menggunakan kapal laut dan pesawat. Akan tetapi biaya angkut pesawat tidak dikompensasi oleh pemerintah sehingga beban tersebut mesti ditanggung Pos Indonesia.

"Operasional kantor saja, produksi enggak dihitung, atau selisih engga dihitung. Komposit dari beban yang timbul masih lebih besar dari beban aktual kompensasinya, kita kenapa situasi makin lama makin krusial, biaya ini naik terus dan terus.  Demi melayani menyelenggarakan kantor buka semua yang full service ada yang harus ditombok korporasi akibat semua kantor dibuka," beber Eddi kepada Medcom.id.

Di sisi lain, Pos Indonesia juga kehilangan keistimewaan sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Kondisi tersebut terjadi setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009. UU ini mengakomodir kepentingan industri pos BUMN maupun Swasta, yang sebelumnya mempunyai batasan operasional bagi penyelenggara Pos tersebut.

Meski Kemenkominfo mengeluarkan Permen Tahun 2016 tentang Designated Operator (DO) agar kementerian/lembaga menggunakan jasa pos. Namun, aturan tersebut masih membuat PT Pos kalah bersaing dengan perusahaan jasa ekspedisi swasta lainnya.

Karenanya, Eddi berharap pemerintah kembali memberikan penugasan kepada PT Pos untuk mengirimkan surat atau barang dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Misalnya saja pengiriman dokumen setiap tahunnya dari enam kementerian dan BUMN akan memberikan pendapatan hingga triliunan rupiah bagi Pos Indonesia.


Baca: Penyebab Merosotnya Keuangan Pos Indonesia


"Kalau kita dapat market dari Kementerian Pendidikan ngangkut buku kan banyak. Itu kan besar sekali, tinggal kita jajaki lebih serius dan lebih dedicated. Sambil menunggu pemerintah melakukan penugasan," ungkap Eddi.

Adapun penopang pendapatan Pos Indonesia, lanjut Eddi, masih berada di bisnis surat pos dan jasa keuangan. Kendati volume pengiriman surat individu tengah menurun, namun volume pengiriman surat bisnis dan kiriman korporasi masih menjanjikan. Sumber pendapatan terpenting lainnya adalah jasa pembayaran, jasa pengiriman uang, dan pengiriman paket.

Sektor ini berkontribusi ke pendapatan usaha perusahaan sebesar 53 persen dengan nominal Rp2,67 triliun pada 2017. Kontribusi kedua berasal dari jasa keuangan sebesar Rp971 miliar, diikuti ritel dan properti Rp363 miliar, logistik Rp353 miliar, teknologi informasi Rp5,4 miliar, dan pendapatan lainnya Rp710,67 miliar.

Saat ini Pos Indonesia terus menggenjot sektor logistik berupa pengiriman surat, paket dan barang serta menyasar industri e-commerce. Sedikitnya PT Pos menggandeng lima platform e-commerce yakni, BukaLapak, Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Selain itu, perseroan juga meningkatkan bisnis di lini wesel dan RTGS, billing, flat distribution serta fintech dengan jasa keuangan, perbankan, listrik, air minum, pajak, hingga zakat. Tak hanya perusahaan domestik, entitas bisnis dari perusahaan global seperti UPS, Cardig International, dan Western Union pun telah menjadi mitra utama Pos Indonesia.

Untuk sektor properti, Eddi mengakui pihaknya akan menyewakan aset Pos Indonesia di berbagai wilayah. Penyewaan tersebut memberikan batasan waktu hingga 30 tahun atau dikonversi menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pos Indonesia di atas Hak Guna Bangunan (HGB). Dengan kata lain, kewenangan Pos Indonesia atas sejumlah aset propertinya tak hilang begitu saja.

"Aset dimaksimalkan tanpa kehilangan kepemilikannya. Tapi harus diurus ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)," tutur Eddi.




(AHL)