Ada Apa dengan Lion?

Desi Angriani    •    Jumat, 09 Nov 2018 06:17 WIB
analisa ekonomiLion Air Jatuh
Ada Apa dengan Lion?
Lion Air jenis Boeing Max-8. (FOTO: dok Lion Air)

SUDAH jatuh tertimpa tangga. Mungkin begitu pepatah yang paling pas untuk menggambarkan keadaan maskapai Lion Air saat ini. Singa merah tersebut tengah dimintai pertanggungjawaban sekaligus menunggu sanksi atas kecelakaan pesawat Boeing 737 Max 8 registrasi PK-LQP.

Pesawat dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang itu diduga terbang dalam kondisi tidak laik. Sebab, sehari sebelumnya sempat dilarang terbang karena permasalahan teknis. Dugaan ini diperkuat setelah Lion Air JT 610 jatuh hanya 10 menit pascalepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 06.20 WIB, Senin, 29 Oktober 2018.

Tak satu pun dari 182 penumpang beserta tujuh kru kabin Lion Air yang selamat. Pasalnya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan Tim SAR gabungan hanya menemukan serpihan bodi pesawat dan tubuh-tubuh tidak utuh di perairan Karawang, Jawa Barat.

Belum diketahui pasti pesawat itu meledak di udara lalu terhempas ke perairan atau hancur saat menyentuh laut. Terlepas dari berbagai dugaan, penyebab jatuhnya pesawat harus diketahui untuk menentukan sanksi yang tepat bagi Lion Air.

Itulah kenapa Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terus memburu black box atau kotak hitam Lion Air JT 610 yang jatuh di kedalaman perairan Tanjung Karawang. Black Box begitu penting untuk menentukan penyebab kecelakaan pesawat terbang.

Melalui kotak bewarna oranye ini terekam pembicaraan antara pilot dan pemandu lalu lintas udara atau air traffic control (ATC) bandara. Termasuk mengetahui tekanan udara serta kondisi cuaca selama penerbangan.




Selama kotak hitam belum ditemukan, Singa Merah tidak bisa disalahkan meski maskapai milik pengusaha Rusdi Kirana tersebut menyimpan sederet catatan kecelakaan. Sejak 2002, setidaknya sudah 13 kecelakaan yang dialami oleh maskapai berbiaya murah ini.

Pada 30 November 2004, Lion Air Penerbangan 538 PK-LMN, MD-82 rute Jakarta-Solo-Surabaya tergelincir saat melakukan pendaratan di Bandara Adisumarmo, Solo. Sedikitnya 25 orang penumpang tewas dan lainnya mengalami luka-luka.

Selanjutnya, Lion Air tergelincir di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru pada 14 Februari 2011. Beberapa bulan setelahnya kembali tergelincir di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Pada 13 April 2013, Lion Air sempat mendarat di air di dekat Bandara Ngurah Rai, Bali. Beruntung semua penumpang dan awak kabin selamat.

Kemudian masih pada bulan yang sama, salah satu mesin pesawat Lion meledak saat akan take off di Kualanamu, Sumatera Utara. Lima tahun setelahnya, Lion Air kembali mendarat darurat di Palembang karena dekompresi pada 1 April 2018. Pesawat juga tergelincir selang sebulan di Bandara Jalaluddin, Gorontalo.

Sederet rapor merah itu lantas tidak membuat pemerintah serta-merta memberikan sanksi keras kepada maskapai Lion Air. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sanksi secara korporasi akan diberikan setelah KNKT menyerahkan hasil penyelidikan.

Saat ini, pemerintah baru meminta Direktur Utama PT Lion Mentari Airlines membebastugaskan lima anak buahnya. Mereka adalah direktur teknik, direktur maintenance and engineering, quality control manager, fleet maintenance management manager, dan release engineer PK-LQP.

"Pembebastugasan ini tujuannya adalah agar dalam masa dibebastugaskan mereka fokus mendukung proses investigasi," ujar Budi di Kantor Kemenhub, Jakarta, 1 November 2018.




Namun demikian, banyak yang beranggapan pihak regulator lembek terhadap maskapai Lion Air. Hal ini lantaran kedekatan Rusdi Kirana selaku pemilik Lion Air dengan pemerintah. Diketahui, Rusdi diangkat menjadi Duta Besar untuk Malaysia pada 2017.

Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Nasdem, Syarif Abdullah menilai, kepentingan politis dan kedekatan sang pemilik Singa Merah dengan penguasa harus dipisahkan. Pemerintah semestinya tegas sebagaimana menangani kasus AirAsia QZ85O1 yang jatuh di Selat Karimata pada 2014 silam. Malah kala itu izin rute penerbangan AirAsia dari Surabaya ke Singapura dibekukan.

"Saya kira memang perlu sanksi sesuai ketentuan yang ada. Siapapun dan perusahaan apapun apalagi yang berkaitan dengan transportasi udara harus diberi sanksi tegas. Saya kira ini tidak bisa kita dikaitkan dengan kepentingan atau politis. Akibatnya dunia penerbangan kita di dunia internasional tercoreng," kata Syarif saat dihubungi Medcom.id.

Ia pun mengusulkan agar internal Kementerian Perhubungan turut diselidiki jika kecelakaan pesawat tersebut terjadi atas keteledoran atau human error. Artinya, pengawasan terhadap sistem perawatan pesawat maupun kelaikan terbang tidak maksimal.

Apalagi sejumlah isu berupa kongkalikong dilingkungan pemegang regulasi dengan maskapai penerbangan sampai ke telinga Syarif. Katanya, ada permainan oleh pihak pemegang menara kontrol dengan daftar naik turunnya pesawat di landasan pacu.

"Kalau itu terjadi Kemenhub harus melakukan tindakan. Artinya dari kementerian harus melakukan tindakan ke dalam berarti ada kelalaian juga dari Kemenhub. Saya dengar isu di bandara, ada permainan dengan pemegang menara kontrol sehingga antara pesawat satu dan yang lain lebih diutamakan atau didahulukan. Kalau sampai ke tingkat itu bahaya juga dijadikan ajang bisnis," ungkap Syarif.

Setali tiga uang, Ketua Pengurus Harian ‎Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Kementerian Perhubungan untuk memberikan sanksi berupa larangan menambah rute dan pesawat baru. Pasalnya, membebastugaskan direktur dan tim te‎knik tidak akan membuat Lion Air jera.

"Harus ada sanksi yang keras agar ada shock therapy. Kalau memecat direktur teknis itu bukan sanksi korporsi. Kalau kasih sanksi itu harus menjerakan," kata Tulus kepada Medcom.id.

Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lie memberikan perspektif berbeda. Penyelidikan oleh KNKT disebut untuk mencari tau penyebab jatuhnya pesawat bukan mencari pelaku dari kecelakaan itu. Malah hasil penyelidikan KNKT tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.




Karenanya, ia menilai hasil investigasi KNKT tidak semestinya dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam memberikan sanksi. Sebab, dunia penerbangan tidak berorientasi pada sanksi melainkan pembinaan agar hal serupa tidak terjadi kembali.

"Percuma saja setiap hari ada yang dihukum kalau kecelakaan pesawat terus berulang. Membina tidak harus dengan sanksi, sejauh pihak maskapai meresponds baik, mereka kooperatif dan melakukan perbaikan, mereka tujuannya akan ke sana," ujar Alvin saat dihubungi Medcom.id.

Ihwal Lion Air JT610 yang dipaksa terbang meski bermasalah, Alvin enggan berspekulasi. Menurutnya, setiap izin terbang selalu menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sama. Jika pesawat sudah lepas landas maka aspek keamanan terbang secara otomatis telah terpenuhi.

Biasanya setiap kali terbang pilot diharuskan mencatat kondisi pesawat. Baik persoalan gangguan, penyimpangan maupun kerusakan yang terjadi selama mengudara. Catatan tersebut, nantinya menjadi bahan bagi tim teknisi untuk menindaklanjuti atau memeriksa pesawat ketika tiba di landasan pacu.

Setelah itu, tim teknisi akan melakukan pengecekan ulang, termasuk memperbaiki hingga mengganti komponen yang rusak. Lebih-lebih sebelum terbang, biasanya diuji kembali tanpa penumpang.

"Saya enggak berani memberikan komentar soal itu, namanya pesawat itu sudah diterbangkan dari Amerika Serikat ke Indonesia dan setiap 50 jam sudah ada pemeriksaan dan perawatan. Setiap 100 jam juga begitu, 10 kali mendarat juga gitu diperiksa sistem dan sebagainya semua sama," tambahnya.

Menanggapi pro-kontra sanksi yang akan diterima, Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait mengatakan pihaknya bakal mematuhi segala keputusan Kementerian Perhubungan selaku regulator. Ia juga menjamin tidak akan menutupi penyebab kecelakaan Lion Air JT610 Jakarta-Pangkal Pinang itu.

"Kami akan mematuhi dan melaksanakan apapun arahan dan keputusan dari Kemenhub dan pemerintah," ucap Edward ketika dihubungi Medcom.id.

Pesawat Sewaan Untungkan Maskapai

Dalam pengadaan pesawat terbang, pemerintah memberikan dua opsi kepada maskapai, yakni membeli atau menyewa pesawat. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara. Di mana sebuah maskapai hanya diwajibkan membeli lima pesawat.

Ketentuan tersebut, secara tidak langsung memberikan keuntungan besar bagi maskapai lantaran hanya perlu mengeluarkan biaya sewa bulanan. Itulah kenapa, mayoritas perusahaan penerbangan seperti Garuda Airlines, Lion Air, dan Sriwijaya memilih untuk menyewa pesawat.

Dalam prosedur penyewaan, perusahaan penerbangan biasanya bekerja sama dengan beberapa leasing company atau menggunakan sewa guna usaha seperti ACMI, GECAS, dan AerCap yang bertaraf internasional. Namun, maskapai kembali dapat memilih dua opsi dengan menggunakan skema operating lease atau skema pendanaan financial lease.

Pada skema operating lease, penyewa diharuskan mengembalikan unit pesawat yang dipinjam setelah perjanjian selesai. Sementara dalam skema pendanaan financial lease, penyewa dapat membeli barang modal yang disewa dengan harga yang telah disepakati di awal perjanjian.

Pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut perjanjian sewa pesawat sangat lumrah. Bahkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sekalipun juga menyewa pesawat. “Mayoritas bahkan disewa, dan bukan cuma Lion, maskapai lain yang dimiliki hanya lima untuk memenuhi persyaratan UU. Kalau semua dibeli uangnya mati di pesawat, karena beli satu pesawat Boeing 737 saja bisa USD100 juta,” ungkap Alvin kepada Medcom.id.

Skema sewa pesawat inilah yang kemudian memberikan sumbangsih besar bagi PT Lion Mentari Airlines untuk mengembangkan bisnisnya. Semula maskapai milik keluarga pengusaha Rusdi Kirana ini mengawali usaha penerbangannya dengan bermodalkan dua pesawat sewaan saja. Kini Lion Air telah memiliki sedikitnya 350 armada dengan berbagai jenis pesawat. Jumlah tersebut menjadikan si Singa Merah sebagai pemain regional yang berkompetisi dengan maskapai berbiaya murah lainnya, seperti AirAsia milik Malaysia.

Tercatat dalam empat tahun terakhir penumpang Lion Air Group tumbuh dua kali lipat, dari 33,25 juta penumpang pada 2015 menjadi 50,84 juta penumpang di 2017. Jika satu penumpang membayar tiket sebesar Rp400 ribu saja, total keuntungan Lion Air mencapai Rp20 triliun pada 2017.




Lion Air Group tentu semakin diuntungkan karena hanya mengeluarkan biaya sewa bulanan dari ratusan armada pesawat miliknya. Pantas saja Lion terhitung memesan 205 armada model Boeing 737. Bahkan Lion masih akan mendatangkan pesawat generasi terbaru dari pabrikan yang sama, yakni 50 unit model Max-10 baru senilai USD6,24 miliar. Dengan kata lain, Lion Air Group menjadi salah satu maskapai pengguna 737 Next-Generation terbesar di dunia.

Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait mengungkapkan Boeing 737 MAX 8 yang jatuh di perairan Karawang tempo hari merupakan salah satu pesawat sewaan dari perusahaan milik Perancis. Hal itu sekaligus membantah dugaan penggunaan hak sewa dari China Minsheng Investment Group (CIMG) Leasing Holdings Ltd.

Pascakejadian naas itu, satu-persatu Boeing 737 MAX milik Lion dan Garuda kembali diuji dan diperiksa oleh Kementerian Perhubungan pada Senin 29 Oktober. Dari 11 pesawat, lima di antaranya dinyatakan laik beroperasi. "Saat ini masih terbang. Dilakukan pengecekan satu-satu sudah berjalan," kata Edward kepada Medcom.id.

Namun bukan berarti penerbangan berbiaya murah dapat dikorelasikan dengan tingkat keselamatan penumpang. Pasalnya, seluruh aspek perawatan pesawat dan keterampilan pilot untuk jenis penerbangan apapun memiliki SOP serupa.


(AHL)


Merpati dalam Cangkang

Merpati dalam Cangkang

21 hours Ago

NASIB maskapai penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines (persero) bak burung dalam sangkar.

BERITA LAINNYA