Bandul Geopolitik Pangan

   •    Kamis, 07 Jun 2018 10:06 WIB
analisa ekonomi
Bandul Geopolitik Pangan
Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

BUMI kini dihuni lebih 7,4 miliar kepala. Setiap malam ada 219 ribu perut baru minta diisi makanan. Dunia terasa semakin sesak. Kemajuan ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan, dan kualitas pangan membuat harapan hidup bisa lebih dari 70 tahun.

Di sisi lain, lahan pertanian kian sempit, degradasi lingkungan meluas, ketersediaan air kian terbatas, dan emisi gas rumah kaca yang tak terkendali membuat iklim dan cuaca sulit diramal.

Perang terhadap kelaparan dikobarkan sepanjang hayat. Namun, kelaparan kian sulit dienyahkan dari muka bumi. Setiap malam satu dari delapan penduduk bumi beranjak tidur sembari menahan lapar. Jumlah warga dunia yang lapar lebih dari 815 juta jiwa. Satu di antara tiga anak di negara berkembang menderita kurang gizi. Selain itu, 25 ribu orang per hari mati karena gizi buruk dan penyakit karena makanan, 18 ribu di antaranya balita.

Mereka lapar bukan karena tak ada makanan. Produksi pangan saat ini sebetulnya cukup buat menyuapi 1,5 kali warga Bumi. Praktik pertanian berkelanjutan bahkan bisa memberi makan 10 miliar jiwa (Foodfirst, 2011), jumlah populasi bumi pada 2050. Pelbagai inovasi pertanian telah menepis pesimisme kaum Malthusian. Sepertinya dugaan Malthus dua abad lalu itu meleset sehingga pendeta--matematikawan itu jadi olok-olok.

Masalahnya, pangan yang melimpah tidak mengalir pada yang memerlukan, tapi (hanya) menuju yang berduit. Postulat peraih Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen, berlaku: akses dan kebebasan lebih penting ketimbang ketersediaan. Pertumbuhan ekonomi tinggi bukan obat ajaib menghapus kelaparan. Target Millennium Development Goals menekan kemiskinan 50 persen pada 2015 gagal. Kini target itu diteruskan lewat Sustainable Development Goals; mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun pada 2030.

Tuhan telah merahmati dunia dengan pangan beraneka ragam berikut sumber daya pendukungnya. Namun, lewat globalisasi yang dipromosikan negara-negara maju--lewat beleid led-export production dan Structural Adjustment Programs---pangan dunia kian seragam. Dari 3.000 spesies tumbuhan pangan, hanya 16 yang dibudidayakan, yang patennya dikuasai segelintir korporasi multinasional (MNC).

Budi daya pertanian dunia hanya bertumpu pada sedikit biji-bijian, terutama gandum, beras, dan jagung. Kacang pun hanya kedelai dan kacang tanah, bukan kecipir yang unggul dan aset negara berkembang.

Globalisasi mengubah model pertanian, terutama di negara berkembang, secara radikal; dari terdiversifikasi dalam skala kecil jadi model ekspor-industrial yang dihela korporasi global, seperti Monsanto, Cargill, Syngenta, dan ADM. Dengan sistem rantai pangan (agrifood chain), kini MNC mengontrol rantai pangan, dari gen sampai rak-rak di supermarket tanpa ada titik-titik penjualan (Eagleton, 2005).

Perubahan ini diikuti tergerusnya kearifan dan kekayaan hayati lokal yang selama berabad-abad terbukti bisa menjamin ketahanan pangan warga. Kini, setelah mengadopsi sistem monokultur, mereka tergantung asupan kimiawi dan paket teknologi korporasi global yang memonopoli dua pertiga pasar global pestisida, dan seperempat penjualan bibit global berikut patennya.

Sektor pangan dari produksi hingga pasar ritel kian terkonsentrasi. Menurut South Center (2005), 85-90 persen perdagangan pangan dunia dikontrol hanya lima MNC; 75 persen perdagangan serealia dikuasai dua MNC; dua MNC menguasai 50 persen perdagangan plus produksi pisang. Lalu, tiga MNC menguasai 83 persen perdagangan kakao; tiga MNC menguasai 85 persen perdagangan teh; lima MNC menguasai 70 persen produksi tembakau; tujuh MNC menguasai 83 persen produksi dan perdagangan gula. Selain itu, empat MNC menguasai 2/3 pasar pestisida, bibit (termasuk paten), dan menguasai 100 persen pasar global bibit transgenik.

MNC mengontrol harga input pertanian, mempraktikkan perjanjian jual-beli yang tidak fair, membentuk pasar kartel, mendepak perusahaan lokal dari pasar, dan membeli hasil petani dengan harga murah.

Konsekuensi arsitektur pangan seperti ini, pertama, instabilitas jadi keniscayaan. Krisis pangan pada 2008 dan 2011 jadi bukti; harga bergerak bak roller coaster.

Kedua, krisis pangan berulang. Celakanya, krisis pangan selalu bersentuhan dengan instabilitas politik. Krisis pangan pada 2008 memantik kekerasan di Pantai Gading, 24 orang mati dalam huru-hara di Kamerun dan pemerintahan Haiti jatuh. Krisis pangan pada 2011 menciptakan revolusi politik di jazirah Arab. Rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, dan Khadafy di Libya jatuh karena negara-negara ini menggantungkan 90 persen pangannya dari impor.

Krisis pangan yang berulang, apalagi diiringi resesi ekonomi dan krisis BBM, membuat dunia rentan dalam ketidakpastian. Arsitektur politik global akan didominasi oleh pangan. Pertarungan dalam memenuhi dan mengontrol ketersediaan pangan jadi penentu gerak bandul geopolitik global.

Kondisi ini memaksa setiap negara merancang politik pangan, pertama-tama, untuk kepentingan domestik. Saat krisis kampiun pangan seperti Rusia, Argentina, Thailand, dan Vietnam beramai-ramai menutup ekspor yang biasanya diikuti panic buying. Sebagai importir pangan yang besar, pada 2016 mencapai USD16 miliar, nasib Indonesia sejatinya tak lebih baik dari negara-negara jazirah Arab.

Kini, negara-negara importir pangan dan yang terbatas sumberdaya lahan dan air, tetapi berlimpah dana menciptakan instrumen pengambilalihan lahan pertanian bernama land grabbing. Tak hanya negara Teluk, Timur Tengah, Jepang, dan Tiongkok, Uni Eropa, dan Amerika Utara juga melakukannya.

Sasarannya tidak hanya negara berlahan subur seperti Brasil, Rusia, dan Indonesia, tapi juga negara pertanian miskin seperti Kamerun dan Ethiopia. Tiongkok meng-outsourcing produksi pangan jauh sebelum krisis pangan lewat 30 kesepakatan. Semua memberi akses eksklusif pada Tiongkok untuk memproduksi aneka pangan. Menurut Rabobank, saat ini lebih 90 lembaga investasi baru dibentuk khusus untuk berinvestasi langsung di lahan-lahan negara berkembang lewat land grabbing.

Bagi Indonesia, dengan jumlah populasi 262 juta jiwa, keberlanjutan ketersediaan pangan jadi krusial. Untuk menjamin kesanggupan memberi makan secara lestari, politik yang menihilkan petani dan pertanian mesti diakhiri.

Petani dan pertanian mesti ditaruh di tempat terhormat; sebagai persoalan bangsa. Caranya, petani dan pertanian diperkuat dengan anggaran dan aneka perundangan. Anggaran dipakai untuk aneka investasi publik (jalan, irigasi, riset, mitigasi, dan adaptasi iklim), aset produktif petani (tanah, air, benih, teknologi, dan finansial) diperkuat, dan merakit beleid perdagangan pro-petani.

Pangan lokal berbasis tropis harus jadi tujuan utama untuk mandiri dan berdaulat. Hanya dengan kebijakan simultan kita akan punya basis kuat menghadapi bandul geopolitik pangan. (Media Indonesia)

Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan


 


(AHL)