Mengukur Pengelolaan Utang Negara

Desi Angriani    •    Selasa, 20 Mar 2018 11:15 WIB
analisa ekonomi
Mengukur Pengelolaan Utang Negara
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta: Beberapa waktu lalu, posisi utang pemerintah yang hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp4.034,8 triliun mulai menjadi sorotan. Hal itu bukan tanpa alasan, lantaran angka tersebut meningkat dibandingkan dengan outstanding pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp3.958,6 triliun.

Apabila dibandingkan dengan Februari tahun lalu, yang sebesar Rp3.556,1 triliun, utang tersebut melonjak sekitar Rp478,7 triliun dalam waktu satu tahun. Total utang tersebut bersumber dari pinjaman, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Baca: Ketidakpastian Politik Buat Wall Street Berakhir Lebih Rendah

Berdasarkan dokumen APBN per Maret 2018, utang pemerintah masih didominasi penerbitan SBN yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN itu mayoritas dalam denominasi rupiah atau sekitar Rp2.359,47 triliun dan dalam denominasi valas sebesar 18,11 persen atau sebesar Rp897,78 triliun.

Sementara pinjaman luar negeri pemerintah tercatat sebesar Rp777,54 triliun atau dengan porsi 19,27 persen.



Utang yang dalam bentuk pinjaman ini terbagi dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman luar negeri tercatat sebesar 19,13 persen atau Rp771,6 triliun yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar 8,21 persen atau Rp331,24 triliun.

Baca: Rupiah Pagi Dibuka Melemah Tipis ke Rp13.771/USD

Selanjutnya, pinjaman multilateral 9,82 persen atau Rp396,02 triliun, pinjaman komersial 1,07 persen atau Rp43,32 triliun, dan pinjaman suppliers 0,03 persen atau Rp1,17 triliun. Sedangkan untuk pinjaman dalam negeri sebesar 0,14 persen atau sebesar Rp5,78 triliun.

Namun kenaikan utang yang cukup signifikan ini malah diklaim aman dan terkendali oleh pemerintah jika merujuk pada rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tercatat, utang pemerintah berada di kisaran 29 persen atau di bawah 60 persen dari batas aman yang ditetapkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).



Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto penggunaan angka rasio utang terhadap PDB  atau debt to GDP ratio dinilai kurang tepat dalam mengukur sehat tidaknya pengelolaan utang suatu negara.

Baca: UE-Inggris Capai Kesepakatan Transisi Brexit Jelang KTT Uni Eropa

Penerapan debt to GDP ratio diadopsi dari standar yang dibuat oleh International Monetary Fund dan Bank Dunia. Bank Dunia merumuskan kondisi debt to GDP ratio yang aman adalah 21-49 persen, sementara IMF menetapkan batas aman utang antara 26–58 persen.



Dalam mengukur kesehatan, semestinya kondisi pengelolaan utang negara dilihat dari tingkat penerimaan pajak atau tax rasio. Pasalnya penduduk Indonesia mayoritas bekerja di sektor kredibel sedangkan penopang PDB relatif berasal dari sektor non kredibel.

Baca: Emas Dunia Berakhir Lebih Tinggi Ditopang Pelemahan USD

Jika menggunakan pendekatan tax ratio, besaran utang bisa bisa direm lewat besaran angka penerimaan pajak. Tentunya pemerintah tidak akan menambah utang bila angka penerimaan pajak masih rendah.

"Ukuran itu lebih tepat menggambarkan kita perlu utang enggak sih. Atau kalau belum bisa menaikkan tax ratio, utang jangan ditambah dulu karena konsekuensinya akan menumbuh di akhir dan banyak di periode berikutnya," ujar Eko, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.



Eko melanjutkan dari penerimaan pajak 2017 yang sebesar Rp1.097,2 triliun, sebanyak Rp500 triliun digunakan pemerintah untuk membayar beban pokok dan bunga cicilan utang. Dari kondisi itu, rasio pajak terhadap PDB Indonesia pun jeblok di angka 10,8 persen.

Jika besaran utang berbanding terbalik dengan penerimaan pajak, kredibilitas APBN dipastikan terancam. Sebab 75 persen APBN berasal dari penerimaan pajak lalu kemudian dikembalikan untuk membayar beban pokok utang dan bunga cicilan setiap tahunnya.

Baca: USD Melemah di Tengah Ketidakpastian Politik Gedung Putih

Sebab itu, kata Eko, rasio utang terhadap PDB bukan saja tidak dapat menjelaskan kemampuan pemerintah dalam melunasi kewajibannya, tetapi hasil analisisnya dianggap tidak layak dipakai sebagai pedoman pengambilan keputusan, karena tidak menggambarkan apapun tentang kondisi keuangan negara.

"Cukup besar sekali yang harus dilakukan untuk menutup dan membayar utang itu. Ke depan harus lihat indikator yang sifatnya lebih makro," imbuh dia.

Pemerintah Mampu Bayar Utang

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri meyakini pemerintah mampu membayar utang negara meski beban pembayaran bunga dari waktu ke waktu semakin tinggi. Namun beban utang yang tinggi berisiko terhadap besaran dana yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Porsi kedua sektor itu bisa dikurangi dalam APBN demi membayar cicilan utang.

Baca: IHSG Pagi Melemah ke 6.266

"Kalau porsi cicilan dan bunga itu naik maka uang untuk kesehatan makin turun, pendidikan juga makin turun, kesehatan dan pendidikan bisa diundur, cicilan dan bunga utang harus dibayar tepat waktu," ungkap Faisal, beberapa waktu lalu.


Sumber: Kementerian Keuangan

Sebelumnya Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia masih mampu melunasi utang luar negerinya. Pelunasan utang itu bisa disesuaikan dengan anggaran. Pendapatan pemerintah dari pajak tahun ini ditargetkan Rp1.800 triliun. Maka, bisa saja Rp1.300 triliun di antaranya dibelanjakan, lalu Rp 500 triliun untuk mengangsur utang per tahun.

Baca: Harga Minyak Dunia Turun Akibat Kekhawatiran Kelebihan Pasokan

"Kalau ditanya kapan lunasnya, tergantung politikal. Kalau bisa bikin anggaran surplus Rp500 triliun setahun kan bisa lunas dalam waktu delapan tahun atau dari Rp1.800 yang dibelanjakan Rp800 triliun, lalu Rp 1.000 triliunnya untuk bayar utang kan bisa lunas dalam waktu empat tahun," pungkas Direktur Strategi dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Schneider Siahaan.

 


(ABD)