Berburu Wajib Pajak Tidak Kooperatif

Desi Angriani    •    Sabtu, 03 Mar 2018 11:04 WIB
pajakdunia usahaekonomi indonesia
Berburu Wajib Pajak Tidak Kooperatif
Pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online (MI/ARYA MANGGALA)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja meluncurkan alternatif lain dalam menghitung peredaran bruto di Indonesia. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto.

Berdasarkan Undang-Undang KUP, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali peredaran usaha dengan nilai mencapai Rp4,8 miliar per tahun. Hal itu karena tarif satu persen final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menegaskan, ketentuan itu hanya berlaku bagi wajib pajak yang tidak kooperatif alias tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan dengan benar dan jujur.

Selama ini WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan tidak sepenuhnya menyertakan bukti-bukti pendukung kepada pemeriksa sehingga mengakibatkan peredaran bruto tidak dapat diketahui dengan pasti. Yoga menambahkan metode ini bukan hal baru bagi otoritas pajak atau lebih dikenal sebagai metode tidak langsung karena tidak bersumber dari pembukuan WP.


Sumber: Kementerian Keuangan

"PMK 15/2018 tersebut, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (5) UU PPh, memberikan kejelasan, kepastian hukum dan fairness. Metode yang ada di PMK itu sudah biasa kita gunakan dan kita mengenalnya sebagai metode tidak langsung," kata Yoga, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Jumat malam, 2 Maret 2018.

Terkait kekhawatiran pengusaha, Yoga memastikan, penerbitan PMK ini memberikan kepastian hukum terutama melaksanakan Pasal 14 ayat (5) UU PPh. Artinya fiskus tidak dapat sewenang-wenang atau menggunakan metode yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan peredaran bruto.

"WP tidak perlu khawatir, sepanjang telah melaporkan seluruh penghasilannya dengan baik, tentu tidak muncul penetapan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penerapan metode-metode dalam PMK tersebut tentunya didasarkan pada data-data yang valid," ungkap dia.

Menanggapi hal itu, Pengamat Pajak Yustinus Prastowo menyarankan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Sebab masih banyak wajib pajak yang salah paham dengan aturan lain menghitung peredaran bruto.



Menurutnya masyarakat perlu tahu skema itu tidak berlaku bagi karyawan atau wajib wajak yang telah kooperatif dalam menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuannya. Di sisi lain aturan ini diyakini bukan untuk menggenjot penerimaan perpajakan yang tahun lalu hanya mencapai Rp1.339 triliun atau 91 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini memang aturannya bagus. Sayangnya tidak terkomunikasikan dengan baik karena mereka engga paham kalau aturan ini untuk mereka yang tidak kooperatif, tidak punya pembukuan atau tidak menyerahkannya. Iya masalahnya sosialisasi," ucap dia, kepada Medcom.id melalui sambungan telepon, di Jakarta, Jumat, 2 Maret 2018.



Sementara  kalangan pengusaha muda Indonesia menginginkan penghitungan pembukuan wajib pajak merujuk pada aturan self assessment yang selama ini diterapkan. Di mana wajib pajak menghitung dan menyetor ke negara baru kemudian melaporkan ke kantor pajak.

"Siklus itu kita lakukan, kemudian sekarang bagaimana menghitung omset kita sendiri konsisten dengan self assessment. Mau caranya bagaimana diserahkan kepada setiap pengusaha, yang penting aturannya betul," ungkap Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tax Center Ajip Hamdani, saat ditemui Medcom.id di Menara Bidakara II, Jakarta, Jumat 2 Maret 2018.


Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tax Center Ajip Hamdani (Foto: MTVN/Desi Angriani)


Menurut Ajib lebih dari 90 persen pendapatan negara lewat pajak merupakan hasil dari sistem self assessment dan bukan dari hasil kemenangan fiskus dalam menjalankan tugasnya terhadap wajib pajak. Ia memperkirakan kemenangan fiskus di pengadilan pajak hanya akan menyumbang lima persen untuk penerimaan pajak.

HIPMI menyarankan agar pemerintah lebih fokus dalam meningkatkan kepedulian akan pajak. Maksudnya bagaimana wajib pajak patuh dan memiliki kesadaran untuk membayar pajak. "Bagaimana wajib pajak pada mengerti. Selama menggunakan sistem self assessment kami mendukung DJP," pungkasnya.

 


(ABD)