Empat Tahun Jokowi-JK

Berkeadilan di Timur Indonesia

Desi Angriani    •    Jumat, 19 Oct 2018 11:28 WIB
analisa ekonomi4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Berkeadilan di Timur Indonesia
Ilustrasi (MI/PANCA SYURKANI)

MEMASTIKAN pemerataan pembangunan dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote bukan perkara mudah. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang mencapai 270 juta jiwa. Namun, pemerintah memastikan jargon menciptakan keadilan di timur Indonesia tidak hanya isapan jempol semata.

Tidak dipungkiri, pemerintahan sebelumnya hanya berfokus pada pembangunan di Pulau Jawa semata atau dikenal dengan istilah Jawa-sentris. Hal ini semakin memicu ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Padahal, sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah memberikan mandat adanya pemerataan pembangunan.

Akan tetapi, persoalan itu bukan berarti tidak memiliki solusi. Setidaknya ketimpangan ini dapat diakhiri dengan menciptakan kebijakan yang lebih Indonesia-sentris. Di sini yang sepertinya dilihat oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang secara gencar melakukan pembangunan infrastruktur di pinggiran Tanah Air.

Melalui tangan besi Presiden Jokowi, kini tidak ada lagi daerah yang di-anakemaskan maupun di-anaktirikan. Pembangunan disamaratakan sesuai kebutuhan dan potensi di setiap daerah. "Semua demi konektivitas, logistik, dan menghidupkan ekonomi lokal," cuit Presiden Jokowi dalam akun twitter pribadinya @jokowi, pada Senin, 15 Oktober 2018.

Baca Juga: BBM Satu Harga Diharap Ciptakan Pertumbuhan Berkualitas

Sayangnya, pembangunan infrastruktur di timur Indonesia belum cukup untuk menurunkan ongkos logistik. Masyarakat masih membutuhkan kebijakan lain yang mampu membuat harga bahan pokok di Jawa dan Papua seimbang alias tak jomplang. Dengan kata lain, pemerintah tetap perlu menutup celah tersebut agar pemerataan memang sejalan dengan sila kelima di Pancasila.



Adapun Presiden Jokowi menjawab tantangan itu dengan meresmikan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga pada 17 Oktober 2016. Kebijakan ini mengikuti pencabutan subsidi BBM dengan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero).

Artinya, Pertamina diwajibkan untuk menyalurkan BBM ke wilayah 3T yakni terdepan, terluar, dan tertinggal secara rutin baik melalui darat, laut, maupun udara. Melalui program BBM satu harga, warga Papua, misalnya, dapat menikmati BBM seharga Rp6.450 per liter untuk premium dan Rp5.150 per liter untuk solar atau setara dengan wilayah Jawa dan Bali.

Sebelum kebijakan tersebut berlaku, harga BBM jenis premium di Papua biasa dijual Rp25 ribu hingga Rp55 ribu per liter. Bahkan pernah harganya mencapai Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per liter. Wajar jika harga barang dibanderol sangat tinggi. Untuk satu sak gula pasir di Puncak Jaya, misalnya, dihargai Rp1,45 juta dan harga satu sak tepung pernah mencapai Rp600 ribu.

Baca Juga: Siapkan Anggaran Khusus Distribusi BBM Satu Harga

Di sini BBM satu harga berperan menekan harga yang teramat tinggi itu. Sekarang harga semen di Wamena, Papua, yang semula Rp500 ribu per sak, harganya telah turun sebanyak 40 persen atau menjadi Rp300 ribu per sak. Begitu juga dengan harga beras di Sorong yang semula Rp13 ribu per kg turun menjadi Rp10.500 per kg atau sebesar 20 persen.



Melihat kondisi tersebut, tak berlebihan jika pembangunan infrastruktur dan kebijakan BBM satu harga dianggap sebagai kata kunci menciptakan keadilan di timur Indonesia. Keduanya menjadi pasangan yang tepat dan bisa diibaratkan dua sisi mata uang koin untuk mencapai pemerataan pembangunan.

Baca Juga: BBM Satu Harga Sudah Ada di 77 Titik

Meski BBM satu harga terlihat ciamik, tetapi kebijakan ini sempat mendapat penolakan dari warga adat Papua. Mereka tak paham program tersebut dapat menurunkan ongkos logistik yang selama ini menjadi penyebab mahalnya harga bahan pokok.

Pejabat Sementara Operation Head of Terminal BBM Jayapura Muchtar Uswanas mengungkapkan sebelum program tersebut direalisasikan, Pertamina sempat melakukan sosialisasi kepada warga adat yang berada di puncak Jayawijaya. Namun, penjelasan rinci dan teknis mengenai BBM satu harga ini tidak dipahami oleh mereka.



Untungnya Pertamina tidak kehabisan akal. Salah satu jalan yang ditempuh Pertamina ialah dengan menyederhanakan pengertian BBM satu harga sebagai program bantuan minyak dari Presiden Joko Widodo. Tanpa pikir panjang, warga adat langsung mengapresiasi program itu.

"Awalnya BBM satu harga susah diterima tapi kita (terus) memberikan penjelasan panjang lebar kepada ketua adat. Setelah kita bilang minyak Jokowi mereka langsung menerima," ujarnya ketika ditemui Medcom.id, di Kantor TBBM Jayapura, Papua.

Baca Juga: Target Penyaluran BBM Satu Harga Tidak Berubah

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi pemerintah ialah penurunan harga hanya terjadi saat Presiden Jokowi dan menteri melakukan kunjungan. Dengan kata lain, terdapat penyelewengan oleh lembaga penyalur BBM. Cukup disayangkan ada saja oknum tidak bertanggung jawab yang bermain di atas penderitaan rakyat.

Baca Juga: Tumbuh Kembang BUMDes setelah Dapat Dana Desa

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas bumi (BPH Migas) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah membentuk satuan tugas (satgas) terpadu untuk mengawasi dan melakukan pengawalan secara ketat terhadap program BBM satu harga.

"Saat ini, BPH Migas sedang menyusun konsep perjanjian kerja sama antara BPH Migas dengan Polri yang selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan lebih lanjut antara kedua belah pihak," kata Fanshurullah, dalam sebuah wawancara khusus dengan Medcom.id.

BBM Satu Harga Harus Masuk APBN

Upaya pemerintah mengimplementasikan keadilan di timur Indonesia lewat kebijakan BBM satu harga dinilai tepat. Tak ada masyarakat yang memprotes maupun memandang negatif program tersebut. Hanya saja kritik muncul berkaitan dengan penugasan yang diberikan pemerintah terhadap Pertamina.

Semestinya program tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tak berimplikasi negatif terhadap neraca keuangan perusahaan migas pelat merah tersebut.

Baca Juga: BPH Migas Akui Masih Ada Kendala Izin BBM Satu Harga 

Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto program tersebut layak untuk dilanjutkan ke periode berikutnya. Namun upaya mencapai keadilan juga selayaknya dirasakan oleh Pertamina, mengingat perseroan saat ini juga harus memperluas ekspansi bisnis di saat penugasan BBM satu harga.

Diketahui, Pertamina berhasil mencaplok pengelolaan Blok Rokan, Riau dari Chevron. Untuk menguasai 70 persen pangsa produksi nasional, tentu Pertamina membutuhkan dana yang tidak sedikit. Penugasan tersebut dikhawatirkan menjadi batu sandungan bagi perusahaan berlogo kuda laut itu.

"Saya berpendapat ini bukan tanggung jawab Pertamina untuk menanggung ini, kan kebijakan diambil pemerintah sehingga bagaimana ini kemudian seharusnya diakomodasi APBN," kata Eko, saat dihubungi Medcom.id.



Hal serupa disampaikan Pengamat Energi Komaidi Notonegoro. Dirinya beranggapan idealnya program BBM satu harga masuk dalam APBN agar bisa dipertanggungjawabkan secara jelas. Sebab, dari sisi anggaran, penugasan lewat perusahaan BUMN tampak kurang tertib.

"Kalau melalui BUMN kurang tertib anggarannya. Jadi sedikit-sedikit diakumulasi jadi banyak. Saya kira tidak sehat kalau dibiarkan terus menerus," ucap Komaidi saat dihubungi Medcom.id.

Baca Juga: BBM Satu Harga Efektif Menyasar Masyarakat Miskin

Adapun Pertamina yang legowo menjalankan perintah BBM satu harga tentu bukan tanpa alasan lantaran 100 persen kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Mau tak mau, menjadi kewajiban bagi perseroan untuk melaksanakan penugasan program BBM satu harga demi membangun Papua dan daerah terpencil lainnya.

"Tidak bisa dibilang rugi karena ini penugasan dari pemerintah dan pemegang saham. Pertamina itu ada dua tupoksinya dikasih tugas buat cari profit dan ada satu lagi penugasan. Sebagai pejuang energi bagaimanapun caranya minyak ini harus sampai dan dirasakan dengan harga terjangkau bagi masyarakat terpencil," tegas Manajer Supply and Distribution Pertamina MOR VIII Solahudin kepada Medcom.id.

Penyaluran BBM Satu Harga Sesuai Target

Dalam roadmap BBM satu harga, pemerintah menargetkan pengoperasian 150 lembaga penyalur hingga 2019, masing-masing 54 titik pada 2017, sebanyak 50 titik di 2018, dan 46 titik pada 2019. Berdasarkan target tersebut, program BBM satu harga telah menjangkau 77 titik di hampir seluruh wilayah 3T.

Baca Juga: Pertamina Tambah 18 Titik BBM Satu Harga

Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 titik direalisasikan pada 2017 dan 23 titik sisanya terealisasi tahun ini. Sementara 13 titik lainnya siap beroperasi, sebanyak 14 titik dalam progress pembangunan, serta sebanyak 26 titik lainya terkendala proses perizinan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan target pemerataan harga BBM satu harga se-Indonesia tak berubah. Operasional titik stasiun baru penyaluran BBM Pertamina bakal rampung seluruhnya pada 2019.

Baca Juga: Inovasi Berkelanjutan dalam Kinerja Perlindungan WNI

Estimasi penyaluran BBM di daerah-daerah target program BBM satu harga akan mencapai sekitar 580 ribu kiloliter (KL) pada 2019. "BBM satu harga sampai September 2018 sudah diresmikan 77 titik lokasi. Target totalnya 160 titik hingga 2019," ujar Arcandra, Selasa 9 Oktober 2018.

Pada 2018, tercatat 40 lembaga penyalur BBM satu harga belum beroperasi. Wilayah tersebut di antaranya Aceh Singkil, Gayo Lues, Pesisir Barat, Malinau, Bengkayang, Melawi, Lampung Barat, Halmahera Barat dan Timur, Jayawijaya, Yalimo, Pelalawan, Sigi, Maybrat, Nias Selatan dan Utara, Bima, Lombok Tengah, Sumbawa, Ende, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Raja Ampat, Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan.

Jika penyaluran BBM satu harga terus dilakukan sesuai target maka sebanyak 30 titik lembaga penyalur akan beroperasi pada 2019. Dengan demikian, target realiasasi BBM satu harga pada 160 titik yang terdiri dari 150 Penyalur PT Pertamina (Persero) dan 10 Penyalur PT AKR Corporindo Tbk akan terwujud.

 


(ABD)


Merpati akan Beroperasi Lagi 2019

Merpati akan Beroperasi Lagi 2019

8 hours Ago

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang sejak 1 Februari 2014 berhenti beroperasi akibat k…

BERITA LAINNYA