Menakar Risiko Kartu Kredit Belanja K/L

Desi Angriani    •    Jumat, 23 Feb 2018 10:31 WIB
pertumbuhan ekonomiekonomi indonesiarapbn 2018
Menakar Risiko Kartu Kredit Belanja K/L
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk mengganti sistem belanja tiap satuan kerja (satker) di kementerian dan lembaga (k/l) dengan menggunakan kartu kredit. Selama ini sistem belanja satker di k/l hanya menggunakan uang tunai.

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai upaya itu dilakukan agar belanja barang menjadi lebih transparan dan jauh dari upaya penyalahgunaan dana (fraud). Di sisi lain penyerapan belanja kementerian/lembaga diharapkan dapat lebih efektif dan efesien.

Berdasarkan data Kemenkeu realisasi belanja k/l pada Januari 2018 mencapai Rp19,7 triliun atau tumbuh 30,2 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Pertumbuhan belanja ini didukung belanja modal yang mencapai Rp1 triliun atau tumbuh 71,6 persen, serta bantuan sosial yang telah mencapai Rp5,3 triliun atau tumbuh 122,2 persen.

Baca: Pemerintah Kombinasikan Tenaga Kerja Manusia di Revolusi Industri 4.0

Dengan kartu kredit,ada harapan penyerapan belanja modal bisa lebih cepat lantaran kegiatan k/l yang sudah dikontrakkan hingga pertengahan Februari 2018 telah mencapai Rp35 triliun. Adapun pemerintah mengalokasikan Rp847 triliun untuk belanja k/l dari total Rp2.220,7 triliun belanja negara dalam APBN 2018.



"Ini akan memudahkan pelaksanaan kegiatan tanpa mereka terburu-buru mencairkan anggaran atau mendapatkan uang persediaan dan lebih akuntabel karena tiap pengeluaran ada catatannya," tutur Ani, sapaan akrabnya, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.

Baca: Guyuran Dana Desa

Wakil Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mendukung rencana tersebut agar tata kelola penggunaan APBN lebih transparan terutama untuk belanja barang yang sifatnya rutin. Namun penggunaan kartu kredit dinilai dapat berdampak negatif bagi golongan usaha kecil yang tidak memiliki mesin Electronic Data Capture (EDC).

Baca: UOB Prediksi Ekonomi Indonesia Sentuh 5,3% di 2018

"Ini harus ada keseimbangan. Pemerintah harus menggerakkan pelanggan yang selama ini menjadi penyedia jasa karena memang mereka belum punya mesin gesek kredit dan ya harus difasilitasi dong, itu saja," katanya, saat ditemui Medcom.id, di Kantor Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018.



Dampak negatif lainnya juga disampaikan Peneliti Institute Development of Economic and Finance Bhima Yudhistira. Menurutnya pagu anggaran belanja yang terlalu besar tetap dapat dipermainkan Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun pembayarannya dilakukan dengan memakai kartu kredit.

"Misalnya ketika ada rapat kerja atau perjalanan dinas ke daerah, oknum ASN seharusnya cukup menyewa mobil Avanza tapi malah menyewa Alphard," ungkap Bhima, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018.

Baca: 40% Proyek Strategis Nasional Perlu Ditunda

Pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy menambahkan penggunaan kartu kredit dalam belanja kementerian/lembaga justru berisiko terhadap faktor keamanan sistem pembayaran di Indonesia. Jika dilakukan, data-data belanja pemerintah dapat direkam oleh negara pemilik kartu kredit visa dan master.

Menurutnya kebijakan tersebut secara tidak langsung juga dapat mengalihkan surplus perekonomian nasional ke luar negeri. Pasalnya dalam setiap transaksi kartu kredit akan menguntungkan Visa dan Master. Dia menyarankan pemerintah untuk menciptakan kartu kredit seperti Jepang, India, dan Tiongkok tanpa bergantung ke Visa dan Master.



Ia menilai Indonesia perlu mengikuti negara tersebut lantaran mereka sudah menggunakan satelit pribadi demi menjaga keamanan sistem pembayaran dan keuangan di negaranya. Ia menegaskan tidak boleh ada kebocoran data dari kartu kredit yang dipergunakan karena data dimaksud mengarah ke perdagangan Indonesia.

"Bukan hanya keamanan melindungi transaksi tapi juga tren bisnis. Sri Mulyani tidak sadar sedang dialihkan surplus perekonomian nasional ke luar dan tidak ada jaminan keamanan atas pengalihan surplus itu keluar," kata Noorsy, saat ditemui Medcom.id, di Kantor Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Jakarta, Kamis 22 Februari 2018.



Terlepas dari risiko tersebut, pemerintah diminta melibatkan perbankan swasta lantaran kartu kredit yang digunakan yakni hanya milik anggota Himbara, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Pelibatan swasta sebagai bentuk insentif bagi sektor perbankan swasta yang bisnis kartu kreditnya terus menurun akibat kebijakan perpajakan.

Baca: Menperin Usulkan Pajak e-Commerce 0,5%

Untuk melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah bisa menggandeng BPK dan KPK. "Kemudian, kebijakan idealnya tidak berhenti pada bagi-bagi kartu kredit saja namun kewajiban adanya post-transaction audit untuk menelusuri setiap transaksi yang digunakan oleh aparatur pemerintahan baik di pusat dan daerah," pungkas Noorsy.

 


(ABD)