Paradise Papers di Tengah Arus Ekonomi Indonesia

Angga Bratadharma    •    Selasa, 07 Nov 2017 13:29 WIB
analisa ekonomi
Paradise Papers di Tengah Arus Ekonomi Indonesia
Ilustrasi (Foto: Metrotvnews.com)

Metrotvnews.com, Jakarta: Perekonomian Indonesia masih mendapat angin segar sehingga bisa memaksimalkan kinerjanya yang ujungnya pertumbuhan ekonomi masih terus tercatat positif, terlihat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2017 mencapai 5,06 persen. Meski demikian, sejumlah kejutan masih sulit diredam dan mengganggu aktivitas perekonomian.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu belakangan hingga sekarang masih bergerak di rekor tertingginya di level 6.000 sejalan dengan membaiknya kinerja sektor keuangan di Tanah Air. Positifnya kinerja perekonomian dalam negeri ini tidak banyak terpengaruh dari ketidakpastian ekonomi dunia yang perbaikannya belum terakselerasi.

Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat kondisi perekonomian berada di kondisi yang sehat. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun terus dioptimalkan dengan prinsip kehati-hatian. Tidak hanya itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu terus memaksimalkan penerimaan pajak di Tahun Anggaran (TA) 2017.

DJP Kemenkeu mencatat penerimaan pajak hingga akhir kuartal III-2017 mencapai sebesar Rp770,7 triliun. Adapun perolehan tersebut hanya sekitar 60 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp1.283,57 triliun. Kondisi itu sudah terbantu oleh program amnesti pajak dari pemerintah.



Namun sayangnya, penerimaan pajak hingga 30 September 2017 tumbuh negatif yakni minus 2,79 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak negatif disebabkan penerimaan yang tidak berulang (Uang Tebusan dan PPh Final Revaluasi) dan beda waktu pencairan PBB dan PPh DTP yang nilainya signifikan.

Terlepas dari itu semua, 'kapal besar' bernama Indonesia terus berlayar di lautan yang tenang dan berhasil menjaga arah meski beragam 'gelombang' pasang surut mempengaruhi stabilitas ekonomi. Stabilitas, menjaga momentum pertumbuhan, dan pemerataan terus dilakukan oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Baca: Nama Pengusaha dan Tokoh RI Muncul di Paradise Papers

Meski demikian, lautan selalu menyimpan rahasia dan kejutan yang tidak terduga-duga. International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), misalnya, yang merilis kembali data perusahaan cangkang yang berada di kawasan surga pajak memunculkan perdebatan lama mengenai proses berbisnis di luar negeri dan etika perpajakan.

Perdebatan mungkin tidak akan sampai ke level debat kusir jika hanya berada di area luar Indonesia. Namun, kembali dirilisnya data dari ICIJ tersebut menjadi pusat perhatian di Indonesia lantaran ada beberapa nama tokoh publik yang namanya tercatat dalam dokumen yang bernama Paradise Papers itu.



Ada lima nama tokoh Indonesia yang berada di dokumen tersebut yakni anak mantan Presiden Republika Indonesia (RI) kedua Soeharto yaitu Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek Soeharto), Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno, dan Ketua Umum Gerindara Prabowo Subianto

Seperti diketahui, ICIJ merilis temuan mengenai data perusahaan cangkang atau perusahaan yang terhubung dengan negara surga pajak (tax haven) pada Senin 6 November 2017. Temuan yang dirilis tersebut hampir berbarengan dengan dirilisnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2017 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Nama dokumen bernama Paradise Papers berasal dari 19 yuridikasi surga pajak yang mayoritas berada di Kepulauan Karibia seperti Bahama, Bermuda dan Caymand Island. Dokumen yang pertama kali diperoleh surat kabar Jerman yakni Suddeutsche Zeitung tersebut tercatat berisi 13,4 juta dokumen dan berasal dari dua firma hukum Appleby dan Asiaciti Trust.

Baca: Anies: Bang Sandi Lapor LHKPN 3 Bulan Sekali

Tidak ditampik ICIJ tidak memberikan vonis seluruh nama individu atau perusahaan yang tercatat dalam Paradise Papers sepenuhnya melanggar hukum. Pasalnya, ada sejumlah individu atau perusahaan yang sudah melaporkan kepemilikan perusahaan cangkang yang dimilikinya ke pihak terkait.

Kendati demikian, menilik sejumlah nama tokoh besar tersebut bisa memberi arti dan makna tersendiri, mengingat Indonesia mulai memasuki tahun politik di 2018-2019. Biasanya, sejumlah peristiwa akan bermunculan untuk mempengaruhi atau menggiring opini publik ke sebuah kepentingan tertentu saat pesta demokrasi akan atau sedang terjadi.



Selain itu, kemunculan Paradise Papers ibarat cambuk bagi pemerintah. Kemunculan kembali dokumen ini harus menjadi momentum mengoptimalkan pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP) lebih ketat agar tidak lagi menyembunyikan hartanya di luar negeri, sejalan dengan penerimaan pajak yang jarang mencapai 100 persen dalam tiga tahun belakangan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, yang namanya muncul dalam dokumen Paradise Papers, belum mau menanggapi secara detail soal kasus ini. "Saya sendiri baru baca (soal Paradise Papers)," kata Sandi, Senin 6 November 2017.

Baca: Ditjen Pajak akan Telusuri Data Paradise Papers

Dia mengaku akan mencari tahu lebih jauh soal keterkaitan dirinya dengan Paradise Papers seperti yang telah ramai di media "Tadi saya enggak sengaja baca artikel di Kompas.com atau CNN. Saya akan gali lagi," kata dia.

Sedangkan Thomas Trikasih Lembong, yang kini menjabat sebagai Kepala BKPM, dan tercatut dalam data Paradise Papers menyebut, perusahaan tempat dia berinvestasi di negara surga pajak tersebut sudah memenuhi aspek legal seperti Cayman Islands. Hampir 99 investasi berupa private equity, lanjutnya, harus melalui sejumlah yuridiksi.



"Di bidang private equity, tentunya menggunakan entitas seperti di Cayman Islands itu rutin. Sebanyak 99 persen investasi private equity itu lewat yurisdiksi seperti Cayman Islands," kata Lembong, Senin 6 November 2017.

Namun sayangnya, mantan Menteri Perdagangan ini enggan mengungkap lebih jauh posisinya di perusahaan itu dan jumlah investasi yang dia tanamkan. Lembong dengan agak cepat segera melenggang ke mobil dinasnya dan pergi meninggalkan Gedung BKPM. "Sudah ya," imbuhnya sambil berlalu.

Adapun pernyataan Thomas Trikasih Lembong ini justru disayangkan lantaran Direktur Eksekutif Center for Indonesa Taxation Analysist (CITA) Yustinus Prastowo menilai, pendirian perusahaan cangkang dalam dunia perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai sebuah kewajaran dan dibiarkan begitu saja.

Baca: Sri Mulyani Pantau Data Paradise Papers

Pasalnya, lanjutnya, pembentukan perusahaan semacam ini pada umumnya dilakukan dengan misi penghindaran pajak karena dilakukan di negara surga pajak. Karenanya, Yustinus meminta pemerintah dalam hal ini DJP Kemenkeu melakukan pemeriksaan mendalam terkait kemunculan Paradise Papers, apakah individu-individu telah melaporkan SPV-nya di SPT-nya.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Si Mulyani Indrawati mulai terlihat bergerak merespons munculnya Paradise Papers, yang merupakan jilid kedua dari dokumen yang sebelumnya sudah dirilis yakni Panama Papers pada tahun lalu. Hal itu lantaran kebanyakan dari nama yang diungkap mencoba melakukan praktik penghindaran pajak ke wilayah bebas pajak.




Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini cukup yakin dengan Indonesia akan segera bergabung ke Financial Action Task Force (FATF) maka hal semacam itu bisa ditekan sedemikian rupa dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia. "Jadi kalau ada hubunganya dengan perpajakan maka kami gunakan kerja sama internasional," jelas dia.

Baca: Pernyataan Kepala BKPM Mengenai Paradise Paper

Setelah dunia dihebohkan dengan Panama Papers tahun lalu, sebuah dokumen baru berisi jutaan data terkait berbagai perusahaan dan politikus serta pengusaha global kembali muncul ke publik. Data-data yang bocor itu diberi nama Paradise Papers.

Paradise Papers merupakan penyelidikan global terhadap aktivitas mencurigakan sejumlah perusahaan dan tokoh berpengaruh di dunia. Konsorsium Investigasi Internasional dan 95 mitra media mengeksplorasi 13,4 juta data bocor dari para penyedia layanan offshore.

Baca: Sandi Hati-hati Tanggapi Paradise Papers

Secara keseluruhan, berkas Paradise Papers mengekspos kepemilikan offshore para pemimpin politik dan pemodal, serta perusahaan yang memangkas pajak melalui transaksi yang dilakukan secara rahasia. Bahkan, transaksi para miliarder dan selebritis juga terungkap dalam dokumen tersebut.

Anggota kabinet Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, penasihat dan donor, termasuk pembayaran substansial dari perusahaan yang dimiliki bersama menantu Presiden Rusia, Vladimir Putin, muncul dalam Paradise Papers.

Penerbitan dokumen ini, yang dilakukan lebih dari 380 wartawan dan menghabiskan waktu hingga satu tahun, muncul saat ketimpangan pendapatan global meningkat. Mereka menghabiskan waktu lama untuk menyisir data yang membentang sejak 70 tahun lalu hingga kini.

 


(ABD)