Tersandera APBN

Suryopratomo    •    Sabtu, 17 Jun 2017 13:13 WIB
analisa ekonomi
Tersandera APBN
Dewan Redaksi Media Group Suryopratomo (kiri). (FOTO: MI/Panca Syurkani)

SALAH satu faktor yang menentukan pemulihan ekonomi pada semester II ialah seberapa mampu pemerintah melakukan konsolidasi fiskal.

Saat ini perbankan dan korporasi dalam proses konsolidasi setelah terpukul berat dalam empat tahun terakhir. Harapan kita konsolidasi bisa dilakukan juga oleh pemerintah. Persoalan terberat dalam konsolidasi fiskal ialah penerimaan pajak.

Sejak 2015, target penerimaan pajak memang terlalu optimistis. Padahal, kondisi perekonomian sedang tertekan akibat krisis global. Itu bisa terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak yang terus melambat dalam empat tahun terakhir.

Apabila pada 2013 pertumbuhan penerimaan pajak masih bisa mencapai 12 persen, setahun kemudian pertumbuhannya melambat menjadi 9 persen dan turun lagi menjadi 6 persen pada 2015. Tahun lalu, ketika kita menjalankan amnesti pajak, ternyata pertumbuhan penerimaan pajak mencapai titik nadir, yaitu hanya naik 3,5 persen.

Itulah yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpaksa melakukan pengetatan anggaran pada semester II-2016. Meski deklarasi amnesti pajak mencapai Rp4.800 triliun, tambahan penerimaan pajaknya hanya sekitar Rp148 triliun.

Kita lihat akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi tertekan. Investasi pemerintah pada kuartal IV-2016 tumbuh negatif lebih dari minus 4 persen. Namun, pilihan itu harus diambil karena Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya memberikan ruang untuk defisit maksimal 3 persen dari produk domestik bruto.

Di samping tantangan pada sisi penerimaan, pemerintah menghadapi persoalan dalam sisi penggunaannya. Ruang gerak yang dimiliki pemerintah dalam pengelolaan anggaran sangat terbatas. Memang kalau dibandingkan anggaran 10 tahun yang lalu, APBN kita naik 100 persen. Sekarang APBN kita sudah di atas Rp2.000 triliun.

Namun, penggunaannya sudah dipatok dan hanya sebagian kecil yang bisa dipakai untuk anggaran pembangunan. Sekarang ini sekitar 40 persen dari anggaran sudah terpakai untuk biaya rutin dan alokasi ke daerah. Sebesar 20 persen harus dialokasikan untuk pendidikan. Berbagai subsidi yang harus dikeluarkan menyita sekitar 15 persen.

Alokasi untuk membayar utang sekitar 10 persen. Praktis hanya tersisa 15 persen untuk anggaran pembangunan. Dengan jumlah yang terbatas itu, ruang bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan otomatis juga terbatas.

Untuk itulah pemerintah sangat tergantung kepada investasi, baik yang datang dari badan usaha milik negara maupun pengusaha dalam negeri dan luar negeri. Kesadaran tentang keterbatasan ruang gerak pemerintah ini sayangnya begitu rendah. Seakan-akan pemerintah bisa menyelesaikan semua persoalan. Itu bisa terlihat dari perlakuan terhadap pengusaha. Seakan pengusaha hanyalah pribadi yang sekadar mencari untung.

Presiden, misalnya, tidak merasa penting untuk memenuhi undangan buka puasa Kamar Dagang dan Industri. Secara tiba-tiba Presiden membatalkan kehadirannya. Padahal, tidak ada acara lebih penting yang harus dihadiri. Tidak usah heran kalau di satu sisi pemerintah gencar untuk mengundang investor mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Namun, di sisi lain mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun berinvestasi di Indonesia malah 'diusir' keluar. Lihat, misalnya, pengelolaan Blok Mahakam yang 35 tahun dikelola Total Indonesie, Prancis, dan tambang di Timika yang 50 tahun dikelola PT Freeport Indonesia.

Hanya karena kontraknya sudah habis dan merasa saatnya orang Indonesia mengelola sendiri kekayaan alam, mereka tidak diberi perpanjangan lagi. Seharusnya mereka justru diminta menambah investasi. Yang terpenting ialah manfaat terbesar dirasakan Indonesia.

Ini sekaligus menghapus anggapan 'habis manis, sepah dibuang', yang bisa membuat banyak investor enggan untuk berbisnis di Indonesia. Simbiosis mutualisme harus menjadi sikap kita. Basis yang harus kita bangun ialah sikap saling percaya, bukan sebaliknya sikap saling tidak percaya.

Semua harus dilihat dari niat baiknya, sampai kemudian terbukti bahwa orang itu melakukan perbuatan tercela. Kita seringkali justru terbalik. Orang yang jelas-jelas melakukan perbuatan tercela malah dipuja-puji. Tidak hanya masih diberi ruang untuk masih bisa berbisnis, bahkan mendapatkan kedudukan politik yang tinggi.

Akibatnya tidak usah heran apabila orang itu kemudian mengulangi perbuatannya. Kita justru harus memberi penghormatan kepada mereka yang telah berbuat kepada negeri ini. Begitu banyak pengusaha yang telah memberikan kontribusi kepada negara dengan melakukan investasi, membayar pajak, dan membuka lapangan kerja. Namun, mereka hanya dilihat sebagai pribadi yang sekadar mencari untung. Padahal, untung itu merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam berbisnis.

Semakin pengusaha mampu mengakumulasikan modal, semakin besar kesempatannya untuk mengembangkan usaha yang artinya membuka lebih banyak lapangan kerja dan lebih besar membayarkan pajak. Dengan kontribusi dari investasi pemerintah dan pengusaha itulah, kemudian kita bisa meraih pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. (Media Indonesia)

Suryopratomo
Dewan Redaksi Media Group



(AHL)

YLKI Sebut Masyarakat Harusnya Diberikan Insentif
Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Diatur

YLKI Sebut Masyarakat Harusnya Diberikan Insentif

58 minutes Ago

Seharusnya Bank Indonesia (BI) memberikan insentif bagi masyarakat karena sudah membantu menjal…

BERITA LAINNYA