Pajak Tebu

Suryopratomo    •    Sabtu, 15 Jul 2017 14:35 WIB
analisa ekonomi
Pajak Tebu
Dewan Redaksi Media Group Suryopratomo (kiri). (FOTO: MI/Panca Syurkani)

BERSYUKURLAH Menteri Keuangan sadar akan kekeliruan yang dilakukan. Penetapan pajak pertambahan nilai kepada tebu yang dijual petani kepada pabrik gula merupakan blunder besar.

Kebijakan itu bukan hanya kontraproduktif kepada target penerimaan pajak, tetapi bisa menjadi bumerang kepada pembangunan pertanian dan lebih lagi kepada kepercayaan pada pemerintah.

Kita tahu jutaan ton gula kita impor setiap tahunnya. Bahkan orang berani untuk menyelundupkan gula ke Indonesia karena keuntungannya yang besar.

Penyebabnya harga gula di Indonesia lebih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Tentu pertanyaannya mengapa impor tinggi dan harga gula mahal?

Pertama, karena produktivitas budi daya tebu kita rendah. Selain bibitnya yang tidak kunjung diperbaiki, tata kelolanya juga umumnya masih tradisional. Petani tebu harus menghadapi pukulan kedua karena banyak pabrik gula yang ada peninggalan Belanda.

Akibatnya, rendemen dari tebu yang mereka hasilkan rendah. Hal itu otomatis memengaruhi pendapatan yang bisa mereka peroleh. Produktivitas dan rendemen yang rendah membuat produksi gula nasional menjadi rendah.

Tidak usah heran apabila harga gula menjadi mahal karena pasokannya lebih rendah daripada permintaannya. Pemerintah harus membuka keran impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga industri.




Ironisnya, negeri ini pernah dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir gula terbesar di dunia. Memang era emas itu terjadi di zaman kolonial Belanda. Kebijakan cultuurstelsel yang ditetapkan Gubernur Jenderal Van Den Bosch memaksa petani untuk menanam komoditas yang menguntungkan bagi pemerintah Hindia Belanda.

Hanya, sisi positifnya, Indonesia merupakan negara yang bisa dijadikan lumbung pangan dunia. Di era Indonesia merdeka seharusnya kita bisa jadikan kesuburan Indonesia sebagai kekuatan. Berbeda dengan zaman kolonial, pembangunan pertanian harus menguntungkan semua pihak.

Aneh jika pemerintah Indonesia merdeka masih berpikir seperti kolonial Belanda. Negara hanya memikirkan nasibnya sendiri, tanpa peduli kehidupan rakyatnya. Rencana penerapan PPN tebu merupakan gaya pemerintah kolonial, bukan watak dari pemerintah yang merdeka.

Penerapan PPN tebu jelas akan membuat petani malas menanam tebu. Mereka merasa percuma bekerja karena hanya memberi tambahan beban. Mereka harus menanggung beban 10 persen dari tebu yang mereka jual kepada pabrik gula. Kalau petani malas untuk mengolah lahannya, yang akan dirugikan akhirnya negara juga.

Produksi gula yang sudah rendah pasti akan semakin rendah lagi. Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan devisa lebih besar lagi untuk mengimpor gula. Ketika kita memenuhi kebutuhan dari impor, kita sebenarnya sedang menghidupi petani di negara orang, sementara petani di negara sendiri dibiarkan mati.




Kita memahami, pemerintah memang sedang dihadapkan pada keterbatasan penerimaan negara. Namun, perolehan pajak tidak bisa dilakukan dengan cara membabi buta. Kita jangan memotong otot yang akhirnya membuat kita justru tidak bisa berdiri.

Belakangan ini kita melihat berbagai kebijakan perpajakan yang tidak pas. Belum lama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef mempersoalkan penerapan pajak bumi dan bangunan yang tidak sesuai dengan zaman. Apalagi berlaku umum, termasuk untuk lahan dan bangunan sekolah.

Menurut Daoed Joesoef, PBB juga merupakan peninggalan kebijakan zaman kolonial. Bagaimana kita akan bisa mencerdaskan anak bangsa dan memberi kesempatan yang sama kepada semua warga untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas kalau sekolah dibebani PBB mahal?

PBB tinggi pasti akan dibebankan kepada biaya pendidikan sehingga akhirnya hanya anak-anak dari orangtua yang berada yang bisa menyekolahkan anak mereka di tempat itu. Rasanya cukup sudah berbagai kekeliruan dalam membuat kebijakan perpajakan. Setidaknya dalam sebulan ini sudah dua blunder yang dilakukan.

Untungnya, kedua kebijakan itu kemudian segera direvisi kembali. Namun, keseringan membuat kebijakan yang keliru akan memengaruhi kredibilitas. Kalau kredibilitas tidak lagi bisa dimiliki pemerintah, kita sebenarnya tidak sedang membangun masa depan.

Jangan sampai itu terjadi!


(AHL)