Menyoal Perang Dagang AS-Tiongkok

   •    Rabu, 12 Sep 2018 14:26 WIB
analisa ekonomias-tiongkokPerang dagang
Menyoal Perang Dagang AS-Tiongkok
Presiden Tiongkok Xi Jinping (kiri) dan Presiden AS Donald Trump. (FOTO: AFP)

ANJLOKNYA nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini, tidak terlepas dari dampak perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok. Bahkan, diprediksi perang dagang antarkedua negara itu akan semakin menekan nilai tukar rupiah.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah memang terasa setelah sentimen negatif soal perang dagang menyebar. Tidak hanya terhadap rupiah, semua mata uang negara berkembang sangat tertekan, seperti di Argentina, Turki, Pakistan, India, Filipina, dan sebagainya.

Perang dagang antara AS dan Tiongkok tengah berlangsung. Bahkan, semakin meruncing belakangan ini, seiring keinginan Presiden AS Donald Trump yang bersiap meningkatkan perang dagang. Tarif yang dikenakan untuk bea masuk barang Tiongkok pun tak tanggung-tanggung, dipatok lebih dari USD200.

Pertumbuhan ekonomi dunia merupakan salah satu yang paling terdampak dari perang dagang dua negara raksasa ekonomi dunia itu. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 3,1 persen. Padahal, target dari IMF terhadap perekonomian dunia bisa mencapai 3,9 persen.




Dampak bagi Indonesia

Tindakan proteksionisme yang diterapkan pemerintah AS dan Tiongkok dalam perang dagang ini akan menyebabkan beberapa dampak turunan yang sedikit banyak berpengaruh kepada perekonomian RI. Pertama, membuat komoditas ekspor membanjiri pasar global. Kondisi itu, akhirnya akan menekan harga, termasuk komoditas ekspor dari RI.

Kedua, menyebabkan kemunduran pertumbuhan ekonomi, baik di AS maupun Tiongkok. Kemunduran pertumbuhan ekonomi kedua negara itu tentu berpengaruh kepada RI, mengingat kedua negara itu merupakan pasar utama ekspor kita selama ini.

Ketiga, neraca perdagangan Indonesia bisa semakin defisit. Kebijakan proteksionisme itu telah menular ke beberapa negara tujuan ekspor RI. Membuat ekspor kita ke beberapa negara tujuan terganggu.

Beberapa dampak yang sudah mulai terasa dari terganggunya ekspor RI, antara lain lesunya ekspor produk kelapa sawit, yang selama ini telah menjadi komoditas unggulan. Pada kuartal pertama, ekspor sawit turun 17 persen bila dibandingkan dengan periode sama pada 2017. Ini terjadi karena beberapa negara pembeli sawit memilih kebijakan yang lebih proteksionisme untuk kepentingan domestiknya. Kebijakan serupa juga terjadi di Eropa dan India yang ikut meningkatkan bea masuk antidumping-nya untuk produk kelapa sawit.

Keempat, berdampak pada melonjaknya tingkat impor RI. Hal ini terjadi karena Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar berpotensi menjadi salah satu alternatif pasar ekspor dari negara yang terkena dampak perang dagang sehingga berakibat makin defisitnya neraca perdagangan RI. Kondisi ini berdampak buruk bagi stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini tengah anjlok terhadap dolar AS.




Jangan Anggap Remeh

Menghadapi situasi perang dagang antara AS dan Tiongkok yang makin memanas itu, sudah seharusnya pemerintah RI mampu mengambil berbagai langkah antisipatif. Apalagi, selain berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi global, genderang perang dagang yang ditabuh AS juga disebut mengarah kepada produk-produk ekspor Indonesia.

Diarahkannya moncong perang dagang kepada produk-produk RI itu amat mengkhawatirkan. Mengingat AS salah satu mitra dagang utama RI, selain Tiongkok dan Jepang. Jika dilihat dari riwayatnya pun, share ekspor ke AS dari tahun ke tahun selalu menempati lima besar.

Berdasarkan data dari Trade Map dan CEIC, share ekspor Indonesia ke AS terus meningkat, yakni 9,4 persen (pada 2014), 10,9 persen (pada 2015), 11,3 persen (pada 2016), dan 10,6 persen (pada 2017). Ekspor RI ke AS tercatat sebagai yang terbesar kedua setelah ke Tiongkok. Pada 2017, RI mengirim produk ke AS senilai USD17 miliar atau sekitar Rp240 triliun, sedangkan nilai barang yang dikirim AS ke RI tak sampai separuhnya.

Namun, saat genderang perang dagang ditabuh, pemerintah AS telah mengancam mencabut fasilitas generalized system of preference (GPS) yang mereka berikan untuk 124 produk yang diekspor ke 'Negara Paman Sam' itu. Tindakan ini sangat berbahaya bagi keuangan RI karena jika fasilitas itu dicabut, RI harus membayar bea masuk atau pungutan lain sebesar USD1,95 miliar atau hampir Rp 28 triliun.

Jadi, menyikapi berbagai manuver AS itu, sudah saatnya, pemerintah tidak menganggap remeh dampak buruk dari perang dagang AS dan Tiongkok ini. Beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan antara lain, pertama, mencari pasar ekspor alternatif selain AS dan Tiongkok.

Kita juga perlu melakukan inovasi baru dalam ekspor, diversifikasi produk. Langkah jangka panjang ini menjaga perekonomian kita ke depan.

Kedua, diperlukan kerja sama yang kompak antardepartemen dalam mengambil langkah yang sinergis sehingga bisa meminimalkan dampak buruk perang dagang ini bagi perekonomian domestik.

Kapan berakhirnya perang dagang memang tidak bisa diprediksi dan tak bisa dihindari. Oleh karena itu, pemerintah RI harus melakukan penyesuaian sehingga dapat beradaptasi di tengah perekonomian global yang terus menggeliat dengan disertai sejumlah kebijakan yang tidak terduga.

Ketiga, dalam menghadapi kemungkinan membanjirnya barang-barang ekspor di dunia, maka pemerintah dapat menerapkan bea masuk anti-dumping (BMAD) atau non-tariff barrier untuk mengendalikan impor yang dapat membanjiri Indonesia, sebagai peralihan pasar Tiongkok maupun AS yang sedang bersitegang. (Opini/Media Indonesia)

Achmad Hatari
Politikus Partai NasDem
Anggota Komisi XI DPR-RI


 


(AHL)