Menuju Sertifikasi Makanan Halal yang Murah dan Mudah

   •    Senin, 02 Apr 2018 19:12 WIB
analisa ekonomi
Menuju Sertifikasi Makanan Halal yang Murah dan Mudah
Wakil Ketua Umum MES DKI Jakarta Syariah Safri Haliding. (FOTO: Dokumentasi MES DKI Jakarta)

PEMERINTAH telah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan yang dibentuk atas amanat UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Badan ini memainkan peran sangat penting untuk masa depan industri halal Tanah Air. BPJPH bertugas mengeluarkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan terhadap produk halal.

Sementara BPJPH memiliki wewenang yang cukup kuat di antaranya merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh The Pew Forum on Religion & Public Life, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1 persen dari seluruh umat muslim di dunia.



Sebagai seorang muslim, salah satu kebutuhan utama ummat Islam adalah makanan dan minimum yang halal, semakin besar jumlah muslim maka semakin besar kebutuhan akan makanan dan minuman halal sehingga sangat penting sertifikasi halal diterapkan pada makanan dan minuman dan hal ini juga merupakan peluang bisnis dan potensi ekonomi yang besar.

Dalam proses sertifikasi pelaku usaha sering kali mengeluh khususnya yang di daerah terkait dengan kendala yang dihadapi bagi para pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) proses sertifikasi yang mahal dan proses yang panjang, maka diharapkan ke depan proses bisa lebih murah dan simple sehingga semua pihak terkait industri halal harus duduk bersama bersama merumuskan jalan keluar tersebut.

Dalam proses sertifkasi ini melibatkan berbagai pihak tidak hanya Kementerian Agama akan tetapi akan melibatkan lintas kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian, Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM dan Koperasi sehingga butuh koordinasi yang kuat dan kerja sama agar proses sertifikasi makanan dan minuman agar potensi industri halal ini dapat dimaksimalkan.

Sementara itu kebutuhan makanan dan minuman halal juga dalam rangka mendukung potensi pariwisata halal dari turis mancanegara yang beragama Islam sebagaimana saat ini sedang terjadi booming market halal tourism seiring dengan meningkatkan turis dari Timur Tengah dan Muslim Tiongkok yang melakukan traveling ke berbagai dunia termasuk ke Indonesia.

Berdasarkan data Majlis Global kebutuhan bidang komsumsi saja Indonesia menempati peringkat pertama sebagai konsumen terbesar produk halal pada sektor makanan dan minuman sebesar USD155 miliar.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama dan BPJPH, sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (RPP JPH) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, apabila tidak ada halangan, pemerintah akan mewajibkan sertifikasi semua produk dan jasa yang diperjualbelikan di seluruh wilayah Indonesia.

Nantinya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini akan menghapuskan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini mengeluarkan sertifikasi halal. Pelaku usaha ekspor Makanan dan Minuman mengeluhkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI tidak diakui oleh negara lain bahkan ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura karena pihak di luar negeri beralasan yang mengeluarkan sertifikat halal bukan dari otoritas pemerintah sehingga masih meragukan legalitas dan kualitasnya, akibatnya pelaku usaha harus kembali mendapatkan sertifikat halal di negara tujuan ekspor dan hal itu cukup membebani proses dan biayanya.

Langkah Strategis

Berdasarkan data BPS (2013), ada 57,9 juta pelaku UMKM dengan pertumbuhan sekitar 2,4 persen per tahun dari total UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal berdasarkan Data Produk Tersertifikasi Halal LPPOM MUI 2014 sebanyak 26.979 pelaku usaha.



Kemudahan akses ke proses sertifikasi dan juga informasi detail bagaimana mengurus sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM serta tidak terlalu banyak birokrasi sehingga proses mendapatkan sertifikat halal bias lebih cepat dan biaya juga lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro dan kecil bahkan bisa gratis bagi usaha mikro.

Saat ini biaya sertifikasi halal sebesar Rp1 juta, untuk semua jenis usaha baik mikro, kecil dan menengah, sehingga dengan biaya itu tidak fair bagi pelaku mikro, harapannya nanti bisa disesuaikan dengan jenis dan ukuran usahanya.

Di sisi lain, nantinya diharapkan ada pendampingan bagi pelaku usaha mikro dalam proses sertifikasi karena umumnya mereka tidak terlalu paham akan proses administrasi dan prosedural, hal ini karena pelaku usaha lebih fokus bagaimana dengan menjaga dan memperbesar pasar, mengelola keuangan, serta mendidik karyawan.

Langkah lain yang bisa ditempuh oleh BPJPH dengan melakukan digitalisasi proses administrasi dengan membuat aplikasi yang bisa diakses oleh telepon gengam (HP), sehingga UMKM dari daerah mudah melakukan akses dan bahan baku makanan dan minuman mungkin dapat di kirim via jasa kurir atau delivery tentu dengan menggunakan kode registrasi sehingga bahan baku tidak tertukar sehingga pelaku UMKM yang di daerah tetap dapat melakukan sertifikasi halal.

Ke depan pemerintah dan pihak terkait harus meningkatkan sosialisasi ke masyarakat dan industri sehingga tidak ada salah paham soal pentingnya sertifikasi halal dan tidak terjadi penolakan sehingga masyarakat dan pelaku usaha siap menerima kebijakan baru bidang sertifikasi halal.

Safri Haliding
Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta


 


(AHL)


Perang Dagang AS-Tiongkok Tidak Pengaruhi Ekspor Indonesia

Perang Dagang AS-Tiongkok Tidak Pengaruhi Ekspor Indonesia

6 hours Ago

Perang dagang yang kini tengah berkecamuk antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok secara langs…

BERITA LAINNYA