Memulihkan Ekonomi Pascabencana

Desi Angriani    •    Senin, 08 Oct 2018 07:07 WIB
analisa ekonomi
Memulihkan Ekonomi Pascabencana
Suasana aktivitas ekonomi pascagempa di Palu. (FOTO: MI/Susanto)

BELUM kering air mata warga Lombok atas peristiwa gempa bumi yang beruntun. Kini masyarakat Palu, Donggala dan Sigi Sulawesi Tengah, juga mendapat ujian serupa. Gempa dan tsunami berkekuatan 7,4 Skala Ritcher (SR) meluluhlantakkan wilayah tersebut dalam sekejap mata.

Ratusan ribu jiwa melayang dan jutaan orang kehilangan tempat tinggalnya. Begitulah risiko yang harus dihadapi Indonesia lantaran berada di lempeng Cincin Api Pasifik (ring of fire). Karenanya, letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tsunami hendaknya disikapi dengan lapang dada.

Lebih luas lagi, bencana turut melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, di mana pendapatan daerah berkurang, tingkat pengangguran meningkat, dan investasi terhenti. Hal itu terbukti lewat rentetan peristiwa gempa dan tsunami di Indonesia sejak 2004 silam.

Kala Aceh dilanda gempa sekaligus tsunami berkekuatan 9,3 SR, total kerugian mencapai Rp41,401 triliun atau sekitar 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Angka itu melebihi 97 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh yang meliputi hilangnya harta benda fisik secara langsung maupun kerugian non-fisik.

Bahkan satu tahun pascabencana, ekonomi Aceh merosot ke minus 13,4 persen. Penurunan ini, tercermin pada penurunan sektor pertanian sebesar minus 8,8 persen dan konstruksi sebesar 23,9 persen.

Kemudian gempa 5,9 SR di Yogyakarta pada 2006 juga berdampak pada kerugian materi yang tak sedikit. Berdasarkan data Bank Dunia, nilai kerusakan dan kerugian ditaksir mencapai Rp29,1 triliun.

Sebanyak 66 ribu orang terancam jatuh miskin, dan 130 ribu orang kehilangan pekerjaan. Bangunan-bangunan sektor swasta dan aset-aset produktif juga rusak parah dengan nilai kerusakan mencapai Rp9 triliun. Belum lagi, menghitung potensi pendapatan yang hilang pascagempa.

Tak kalah dengan Yogyakarta, gempa berkekuatan 7,6 SR di Sumatera Barat pada 2009 juga berdampak signifikan terhadap ekonomi lokal. Nilai kerusakan dan kerugian di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp21,6 triliun.

Hampir 80 persen dari kerusakan dan kerugian terjadi pada sektor infrastuktur (termasuk perumahan) dengan kerugian Rp15 triliun, diikuti oleh sektor produktif yang mencapai Rp2,4 triliun. Dalam sektor ini, perdagangan dan industri mengalami dampak terparah.

Di sektor keuangan, lebih dari 2.000 peminjam terkena dampak, dan sebagian portofolio pinjaman di perbankan berpotensi menjadi kredit macet. Sektor pariwisata juga ikut terkena, sekitar 70 persen bangunan hotel di Kota Padang rusak dan hancur.

Pada sektor sosial, kerusakan dan kerugian relatif lebih terbatas sebesar Rp1,5 triliun. Terdapat banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rusak di seluruh provinsi, dengan Kota Padang dan Kabupaten Pariaman sebagai daerah yang mengalami kerusakan terparah.

Berbeda dengan tiga wilayah di atas, kerugian yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) belum dapat dihitung secara pasti. Berdasarkan hasil perhitungan sementara Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, kerugian ditaksir mencapai Rp5,04 triliun.

Besaran kerugian meliputi kerusakan sektor pemukiman dengan nilai mencapai Rp3,82 triliun, kerusakan infrastruktur dengan nilai Rp7,5 miliar, kerusakan ekonomi produktif dengan total nilai kerugian Rp432,7 miliar, kerusakan sosial budaya dengan nilai Rp716,5 miliar, serta kerusakan lintas sektor dengan nilai total kerugian sebesar Rp61,9 miliar.




Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat  jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Lombok, pada Agustus 2018 turun secara drastis sebesar 64,71 persen, dari 11.180 wisman menjadi 4.308 wisman.

Sementara itu, kerugian akibat gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi Sulawesi Tengah baru diperkirakan Rp10 triliun. Kendati masih dalam tahap pendataan, kerugian dan kerusakan di Sulteng diprediksi lebih besar dari gempa di Lombok yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, gempa di Indonesia bisa berpotensi menyebabkan hilangnya PDB hingga tiga persen atau senilai USD30 miliar.

"Kalau kita ingat Aceh waktu tsunami itu telah membuat bencana cost-nya adalah USD4,5 miliar.  Yogyakarta waktu mengalami earthquake kehilangan 30 persen dari GDP daerahnya," ungkap Menkeu.

Dengan skala kerusakan dan kerugian yang demikian besar, pemulihan ekonomi menyeluruh akan memerlukan biaya yang besar dan memakan waktu cukup panjang. Pendekatan yang diambil biasanya menitikberatkan pada proses evakuasi, baru dilanjutkan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhirnya kondisi kembali normal.

Hal ini tertuang secara jelas dalam Undang-undang (UU) Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007. Dalam pasal-pasalnya, disebutkan secara jelas bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan penanggulangan bencana dilakukan pada saat pra-bencana, saat bencana dan pascabencana.

Pemerintah Secara Bertahap Kembalikan Ekonomi Palu

Pemerintah setidaknya membutuhkan waktu tiga bulan untuk mengembalikan ekonomi Palu, Donggala dan Sigi dalam keadaan semula. Proses pemulihan dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan polisi, TNI, BUMN, BNPB (Badan Nasional Penanggulan Bencana), dan pemerintah daerah.

Sejumlah langkah tengah disiapkan, mulai dari rencana penghapusan kredit-kredit sementara hingga menyiapkan instrumen-instrumen bantuan seperti kredit ultra mikro. Tujuannya, agar masyarakat sekitar dapat memiliki modal untuk memulai kembali usahanya.

Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. "Kita juga gunakan instrumen kita apakah menggunakan ultra mikro, KUR yang bisa di direct ke situ. Kalau rekonstruksi kita juga nanti akan lihat siapa kontraktornya sehingga bisa timbulkan kegiatan ekonomi," tutur Menteri Keuangan.

Instruksi pemerintah ini kemudian dijalankan sejumlah bank-bank besar di Indonesia. Mereka akan memberikan keringanan terhadap kewajiban atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak bencana.

Saat ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sedang menghitung jumlah debitur yang terdampak gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah. Kebijakan serupa sebelumnya diterapkan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Barat.

"Kami lagi hitung totalnya, dari sisi regulasi dimungkinkan memberikan keringanan apabila terjadi bencana. Di Lombok pun kita lakukan hal sama, jadi kita lagi data total berapa nasabah terdampak dan nanti kita koordinasikan dengan OJK," kata Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo kepada Medcom.id.

Baca: Aktivitas Ekonomi Palu Mulai Menggeliat

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eny Sri Hartati menilai aktivitas ekonomi dapat kembali menggeliat ketika pemerintah menyediakan hunian sementara (Huntara) bagi korban terdampak bencana. Dengan begitu, masyarakat bisa mulai menata kembali kehidupannya.

Di sisi lain, upaya pemulihan juga harus dilakukan dengan memastikan ketersedian logistik dan kebutuhan dasar berupa air bersih, listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga fasilitas kesehatan. "Yang inti itu pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur dasar akan mempercepat pemulihan ekonomi," ungkap Eny saat dihubungi Medcom.id.

Eny menambahkan skema pembiayaan untuk tahap rehabilitasi dan konstruksi bisa diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bantuan kemanusiaan. Semestinya, bantuan kemanusiaan yang terkumpul tak hanya dialokasikan untuk tanggap bencana melainkan disimpan untuk masa pemulihan.

"Harus dibuat skema pembiayaannya, emergency resque lewat APBN dan juga jangan semua bantuan kemanusiaan untuk tanggap bencana," imbuh dia.




Belajar Mitigasi Bencana dari Jepang

Indonesia harus belajar banyak mengenai mitigasi bencana dari Jepang. Negara yang kerap dilanda gempa dan tsunami ini sangat memaksimalkan fungsi peringatan dini sehingga risiko bencana dapat dikurangi.

Pemerintah Jepang mewajibkan latihan simulasi gempa bumi setiap bulan di sekolah-sekolah. Hal ini membuat mereka lebih peka untuk mengambil langkah penyelamatan diri. Bahkan, ada pula aturan yang mewajibkan sekolah dengan dua lantai yang harus dilengkapi jalur evakuasi menuju tempat aman.

Selain ilmu mitigasi bencana, Badan Meterologi Jepang (JMA) juga memiliki layanan peringatan dini tsunami yang lebih lengkap dibanding Indonesia. Sedikitnya JMA memiliki 200 seismograf , 600 alat meter intensitas seismic, dan 3.600 alat meter seismic yang dikelola pemerintah lokal.

Data yang terkumpul itu dikelola oleh sistem pengarahan fenomena gempa bumi, yang berpusat di Tokyo dan terintegrasi dengan tv nasional. Sebagian kota Jepang juga dilengkapi pengeras suara dan layanan radio agar masyarakat menerima perintah evakuasi secara cepat.  Serangkaian program mitigasi ini menciptakan ketenangan manakala gempa menimpa negara tersebut.

"Menurut saya lebih ke mitigasi, memang kita enggak selevel dengan Jepang tapi dia contoh negara yang ideal dalam memitigasi bencana. Tidak hanya meresponds tapi begitu kuratif.  Masyrakat Indonesia harus mulai sadar bencana," kata Direktur Indef ini.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menambahkan bagusnya mitigasi bencana Jepang terbukti dari catatan Gempa Kobe 1995. Dalam kejadian itu, sebanyak 34,9 persen masyarakat selamat dari gempa bumi karena upaya pertolongan sendiri, dan 31,9 persen dari pertolongan keluarga.

Kemudian 28 persen masyarakat bisa selamat karena pertolongan teman atau tetangga, dan 2,6 persen masyarakat selamat karena pertolongan pejalan kaki yang melintas. Bahkan hanya 1,7 persen masyarakat yang selamat atas upaya pertolongan tim penyelamat, dan 0,9 persen upaya lain.

"Ini cerminan bahwa masyarakat yang paham mitigasi akan memiliki peluang lebih besar selamat dari bencana," kata Dwikorita dalam sebuah keterangan tertulis.

 


(AHL)