Di Balik Kebijakan Impor Beras 500 Ribu Ton

Desi Angriani    •    Sabtu, 13 Jan 2018 09:02 WIB
beras vietnamstok berasanalisa ekonomibulogimpor beras
Di Balik Kebijakan Impor Beras 500 Ribu Ton
Ilustrasi (FOTO ANTARA/Ahmad Subaidi)

Jakarta: Indonesia tak lama lagi bakal diguyur 500 ribu ton beras impor dari Vietnam dan Thailand. Pembukaan keran impor beras dilakukan pemerintah untuk menutup kekurangan pasokan beras sekaligus menjaga lonjakan harga beras di pasaran. Harapannya stabilitas harga bisa terjadi dan tidak memberikan beban ke masyarakat.

Pengamat Pertanian dari Insitut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santoso menilai pemerintah tidak akan mengimpor beras jenis khusus melainkan beras jenis umum dengan harga USD350 sampai USD450 juta per ton. Beras jenis khusus yang beredar hanya 5-10 persen dari total stok beras Indonesia dengan harga USD800 sampai USD900 juta per ton.

"Itu bukan beras khusus. Pasti beras biasa atau beras umum yang sering kita impor untuk menstabilkan pasar," kata Dwi, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.

Menurutnya tidak mungkin pemerintah menggelontorkan beras kualitas khusus dalam menjalankan operasi pasar. Bila yang diimpor beras biasa, pemerintah diperkirakan mendapatkan keuntungan Rp1,5 triliun untuk 500 ribu ton beras impor yang seharga USD300 juta per ton.



"Enggak nombok malah untung kalau dikali USD300 ton bisa untung Rp1,5 triliun," ucap dia.

Dwi Andreas Santoso pun mempertanyakan kenapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI sebagai importir dalam rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand itu.

Dirinya menilai PPI tidak memiliki wewenang sekaligus infrastruktur memadai untuk menjalankan impor beras demi kepentingan umum. Kewenangan tersebut seharusnya dijalankan Perum Bulog sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.

"Yang boleh Bulog. Semua infrastruktur ada di Bulog. Bahkan PPI enggak punya wewenang dan infrastruktur. Kenapa tiba-tiba muncul PPI, kenapa tidak Bulog?," imbuh Guru Besar Institut Pertanian Bogor ini.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga beras kualitas medium pada Jumat, 12 Januari 2018 tercatat sebesar Rp11.500 per kg. Harga itu jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp9.450 per kg.


Sumber: BPS

"Kita impor beras khusus 500 ribu ton dari berbagai negara seperti Vietnam dan Thailand," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dalam sebuah jumpa pers, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis malam, 11 Januari 2018.

Namun kebijakan ini bakal merugikan pemerintah bila 500 ribu ton beras yang diimpor itu berjenis khusus lalu dijual setara dengan harga beras jenis medium. Saat ini, harga beras jenis khusus sekitar Rp15 ribu per kg. Jadi, ada selisih sebesar Rp5.550 per kg yang harus ditanggung pemerintah agar beras itu setara dengan harga beras medium yang sebesar Rp9.450 per kg.



Jika dihitung ada kerugian anggaran sebesar Rp5,55 juta untuk selisih Rp5.550 per kg bila dikalikan 1.000 ton. Untuk 500 ribu ton, pemerintah harus menanggung selisih sebanyak Rp2,75 triliun. Namun, Mendag tak menyoal karena pemerintah enggan mengambil risiko atas minimnya pasokan beras khusus yang mengakibatkan melonjaknya harga.

"Kategori beras khusus yang mau kami masukkan langsung. Kita tidak peduli harganya berapa, tapi dijual dengan harga medium. Kita tak ingin mengambil risiko," tegasnya.

Alasan Menunjuk PPI untuk Impor Beras

Sedangkan terkait penunjukkan PPI sebagai importir, Kemendag beralasan beras yang akan diimpor oleh PPI bukan beras medium. PPI mengajukan impor beras untuk keperluan khusus dengan tingkat kepecahan di bawah lima persen. "Kita mengimpor beras khusus yang tidak ditanam dalam negeri dengan kadar pecah nol sampai lima persen," kata Mendag.

Tidak ditampik, langkah yang diambil Kemendag itu bertentangan dengan Permendag Nomor 1 Tahun 2018 di mana pada pasal 16 ayat 1 menyatakan Impor Beras untuk Keperluan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Perum Bulog.



Sementara itu, manajemen PPI belum mengetahui secara detil jenis beras yang akan diimpor. PPI masih menunggu arahan dari Kementerian Perdagangan untuk memasok beras dari Thailand dan Vietnam pada akhir Januari mendatang.

"Sepertinya belum banyak yang bisa disampaikan. Hanysa saja PPI harus siap jika ditugaskan pemerintah," kata Humas PPI Ira Berlianty Aziz, saat dihubungi Medcom.id.



Menanggapi langkah Kemendag yang menunjuk PPI dan bukan Perum Bulog, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti tak berkomentar banyak. Menurutnya wewenang impor beras umum seharusnya menjadi wilayah Bulog tapi untuk beras khusus maka impor bisa dilakukan oleh BUMN lainnya seperti PPI.

"Kalau untuk beras umum (untuk kepentingan umum) setahu saya harus Bulog. Sedangkan kalau untuk beras khusus tidak harus Bulog dalam arti bisa BUMN lain," kata Djarot dalam pesan singkat kepada Medcom.id.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan impor beras senilai Rp16,6 triliun dengan volume 2,90 juta ton sepanjang periode 2014-2017.

 


(ABD)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

6 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA