Penyaluran KUR Masih Kurang Bertenaga di 2017

Desi Angriani    •    Jumat, 05 Jan 2018 15:36 WIB
analisa ekonomi
Penyaluran KUR Masih Kurang Bertenaga di 2017
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2017 belum mencapai target seperti yang sudah ditetapkan pemerintah. Hingga November 2017, penyaluran KUR baru mencapai Rp91,3 triliun atau 85,6 persen dari target sebesar Rp106,6 triliun.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, jika ditelusuri penyaluran KUR untuk 4 juta debitur tersebut didominasi oleh KUR mikro 70,4 persen, lalu diikuti skema KUR ritel 29,3 persen, dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 0,3 persen. Jika dilihat menurut wilayah, penyaluran KUR didominasi Pulau Jawa dengan porsi penyaluran sebesar 55,8 persen atau Rp50,9 triliun.

Diikuti oleh Sumatera sebesar 19 persen atau Rp17,32 triliun, Sulawesi sebesar 10,2 persen atau Rp9,3 triliun. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,7 persen atau Rp6,1 triliun, Kalimantan 6,2 persen atau Rp5,6 triliun, dan Maluku dan Papua sebesar 2,1 persen atau Rp1,9 triliun.

Sementara penyaluran KUR melalui industri perbankan yang sudah ditetapkan sebagai lembaga keuangan penyalur tercatat tertinggi dicapai oleh BRI 96,2 persen, Bank Mandiri 93,1 persen, dan BNI 65,6 persen. Sedangkan untuk kinerja penyaluran bank umum swasta 24,9 persen dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 31,2 persen.



Deputi Menko bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan target penyaluran KUR Rp106,6 triliun  tak akan mencapai 100 persen. Dia memperkirakan hingga akhir 2017 penyaluran KUR akan berada pada angka 92 hingga 93 persen dari target KUR, atau sekitar Rp98,1 triliun hingga Rp99,1 triliun.

"Enggak mungkin tercapai 100 persen. Ada salah satu yang memengaruhi juga karena penurunan suku bunga KUR sembilan persen jadi tujuh persen tahun depan. Ini ternyata membuat debitur banyak yang sudah tahu dan mereka menunggu sampai Januari 2018 untuk mengajukan KUR. Nah itu yang menjadi hambatan bank untuk menyalurkan KUR-nya," kata Iskandar.

Meski demikian, KUR untuk sektor produksi, termasuk sektor jasa tercatat mampu naik dari 33 persen di Desember 2016 menjadi 44 persen di November 2017. Sedangkan sektor produksi tanpa sektor jasa naik dari 22 persen di Desember 2016 menjadi 31,5 persen di November 2017.

Penyaluran KUR Terhambat Lesunya Industri UMKM

Sementara itu, Ekonom Institute for Economic and Development Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai salah satu faktor yang menghambat penyaluran KUR sepanjang 2017 akibat lesunya industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal seperti ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan III-2017, industri pengolahan tembakau anjlok -21,9 persen (yoy), industri kulit dan barang dari kulit tumbuh negatif -0.18 persen, industri farmasi dan kimia -11,55 persen (yoy), industri karet dan plastik -10,68 persen, industri mesin dan perlengkapan -14,9 persen.

Beberapa industri tersebut, lanjutnya, porsinya cukup besar dalam struktur usaha mikro. "Melihat hal itu UMKM secara umum masih belum berani menambah kredit ke perbankan meskipun skemanya KUR," kata Bhima, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Jumat 5 Januari 2018.

Meski industri kecil mikro tumbuh 5,34 persen secara tahunan, kata Bhima, angka ini terendah dalam tiga tahun sebelumnya di triwulan yang sama. Ini mengonfirmasi bahwa daya beli masyarakat 40 persen paling bawah sedang lesu. Penyalur KUR oleh bank pun dianggap tidak agresif karena kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) secara umum di atas tiga persen.

Ditambah risiko penyaluran kredit di 2017 masih cukup besar.  "Disposable keuntungannya turun, jadi permintaan produk UMKM ikut turun dan memengaruhi realisasi KUR," imbuh dia.



Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penyaluran KUR ke daerah-daerah di luar Jawa terkendala jangkauan jaringan perbankan. Akibatnya, akses masyakarat kepada KUR masih terbatas.

Namun jaringan perbankan justru menjadi opsi terbaik bagi  pemerintah untuk menyalurkan KUR ke daerah. Sebab tidak ada lembaga keuangan lain yang memiliki jaringan seluas perbankan. Adapun bank yang memiliki jangkauan paling luas ke Daerah adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Terbukti hingga November tahun lalu BRI menjadi penyalur KUR terbesar di Indonesia dengan realisasi sebesar Rp153,9 triliun kepada lebih dari 8,5 juta debitur baru. "Jadi memang kelemahan dari sistem yang ada jangkauannya dari semua kelembagaan yang kami punya. Sudah pasti jangakaun di Jawa lebih baik daripada di Papua," ujar Darmin.

Upaya Pemerintah Genjot Penyaluran KUR 2018

Dalam menggenjot penyaluran KUR tahun ini, pemerintah memutuskan untuk menurunkan suku bunga KUR dari sembilan persen menjadi sebesar tujuh persen. Kebijakan itu efektif berlaku awal 2018. Selain menurunkan bunga kredit, pemerintah juga memutuskan kenaikan porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi sebesar 50 persen dari target total KUR yaitu Rp120 triliun.

Porsi KUR untuk sektor produksi 2017 sebesar 40 persen dan sepanjang 2016 cuma mendapat bagian sebesar 17 persen. Sektor produksi yang dimaksud meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa.

"Kita sepakat menurunkan bunga KUR menjadi tujuh persen, dengan plafon kredit kira-kira sebesar Rp120 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut Darmin, selama ini, pelaku usaha kecil menengah masih kesulitan mendapatkan akses kredit karena sektor produksi dianggap mempunyai risiko yang relatif lebih tinggi daripada sektor perdagangan. Penyaluran KUR pada 2018 juga akan dipermudah bagi sektor pertanian agar tidak menyulitkan para petani dalam membayar pinjaman dan menimbulkan kredit macet.



Skema KUR Khusus untuk sektor perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat juga dipersiapkan untuk menggenjot penyerapan KUR. Setiap individu anggota kelompok akan mendapat alokasi sebesar Rp25 juta-Rp500 juta.

Adapun beberapa perubahan ketentuan tersebut yakni pengaturan plafon KUR mikro untuk sektor produksi sebesar maksimum Rp25 juta per musim tanam atau satu siklus produksi tanpa pembatasan total akumulasi plafon. Sedangkan KUR mikro untuk sektor nonproduksi memiliki total akumulasi plafon sebesar Rp100 juta.

Menurut Bhima Yudhistira penurunan bunga KUR perlu asalkan pemerintah mendorong KUR ke sektor produktif. Pasalnya, selama ini termin cicilan sektor produktif disamakan dengan perdagangan. Padahal model bisnisnya berbeda.

"Solusinya untuk skema KUR sektor produktif dibedakan menggunakan skema grace period. Misalnya untuk pertanian setelah 3-4 bulan masa tanam atau setelah panen baru bayar cicilan pertama. Ada relaksasi," imbuh Bhima.

Bhima meyakini target penyaluran KUR 2018 bisa tercapai asalkan risiko bisnis UMKM membaik, daya beli pulih dan stimulus pemerintah untuk mendorong pendapatan masyarakat melalui dana desa, bantuan pangan dan bansos berjalan efektif.

 


(ABD)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA