Peran Sukuk dalam Pembangunan Nasional

   •    Rabu, 22 Aug 2018 14:26 WIB
analisa ekonomi
Peran Sukuk dalam Pembangunan Nasional
Pengurus MES DKI Jakarta Imam Wahyudi Indrawan. (FOTO: dok MES)

AGUSTUS setiap tahunnya adalah bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada bulan ini, bangsa Indonesia memperingati Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan Sukarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Tidak terkecuali pada 17 Agustus 2018, pada saat Indonesia memperingati 73 tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan.

Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa Agustus 2018 juga merupakan momentum sepuluh tahun kehadiran Sukuk Negara atau secara resmi bernama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN di Indonesia pertama kali diterbitkan pemerintah pada 26 Agustus 2008 sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN. Seiring berjalan waktu, SBSN terus mengalami perkembangan.

Berdasarkan rilis APBN Kita dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) edisi Agustus 2018, pemerintah selama 10 tahun telah menerbitkan SBSN dengan nilai total Rp911,9 triliun dan Rp625,2 triliun di antaranya masih beredar di pasaran (outstanding).

SBSN menyumbang 18 persen dari total outstanding Surat Berharga Negara (SBN). Sukuk yang diterbitkan pemerintah terdiri atas beragam jenis. Meskipun akad ijarah (sewa) dan wakalah (perwakilan/keagenan) masih mendominasi akad sukuk pemerintah, namun variasi produk sukuk pemerintah tergolong cukup banyak.

Selain sukuk investor besar dan berdenominasi dolar seperti Sukuk Negara Indonesia (SNI) maupun berdenominasi rupiah seperti Project Based Sukuk (PBS) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), pemerintah juga menyediakan sukuk bagi individual seperti Sukuk Negara Ritel (SR), dan Sukuk Tabungan (ST).

Pemerintah juga menciptakan prestasi tersendiri pada 2018 dengan menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk atau Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Adanya variasi sukuk membawa sejumlah manfaat. Pertama, perluasan variasi sukuk membuka peluang bagi perluasan basis investor, utamanya para investor yang perhatian pada nilai-nilai kesyariahan.

Selain itu, penerbitan Sovereign Green Sukuk juga semakin memperluas basis investor yang perhatian pada isu-isu lingkungan. Perluasan basis investor disertai variasi produk semakin memperdalam pasar keuangan syariah nasional.

Kedua, adanya sukuk ritel maupun institusi yang berdenominasi rupiah dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada dana asing. Hal ini penting mengingat dominasi dana asing pada investasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sentimen internal maupun eksternal dan sangat berdampak pada nilai tukar rupiah.

Peningkatan pangsa investor lokal dapat mengurangi terhadap rupiah. Selain itu, hal ini dapat mendorong arah perilaku masyarakat menuju investment concerned society yang lebih bijak dalam mengelola keuangannya.

Ketiga, kehadiran sukuk membantu pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan, khususnya dengan skema PBS. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional.

Pada 2018 saja, tercatat ada sejumlah proyek yang dibiayai dari sukuk, seperti 15 proyek infrastruktur perkeretaapiaan dari Kementerian Perhubungan senilai Rp7 triliun, 101 proyek jalan, dan jembatan pada Kementerian PUPR (Rp7,5 triliun), delapan proyek embarkasi haji dari Kementerian Agama (Rp350 miliar) dan masih banyak lagi. Belum memperhitungkan proyek-proyek sukuk yang telah diselesaikan.

Dapat disimpulkan bahwa penerbitan sukuk negara telah berperan penting dalam pembangunan bangsa. Ke depan, peran sukuk akan bergantung pada peran masyarakat selaku investor dan pemerintah selaku pengelola dana masyarakat. Edukasi kepada masyarakat oleh pemerintah maupun pihak terkait sangat penting untuk dapat menarik minat masyarakat untuk membeli sukuk dan pada gilirannya berperan pada pembangunan.

Selain itu, peran sukuk yang telah berjalan baik juga hendaknya didorong pula untuk dijalankan korporasi sehingga diversifikasi investasi syariah di Indonesia dapat tercipta dan meningkatkan likuiditas perekonomian.

Imam Wahyudi Indrawan
Pengurus MES DKI Jakarta & Research Fellow Islamic Finance International Islamic University Malaysia (IIUM)


 


(AHL)