Jalan Terjal Menurunkan Kemiskinan

Desi Angriani    •    Kamis, 04 Jan 2018 18:51 WIB
analisa ekonomi
Jalan Terjal Menurunkan Kemiskinan
Ilustrasi (Foto: Metrotvnews.com)

Jakarta: Tingkat kemiskinan yang tinggi masih menjadi persoalan yang perlu ditekan secara kontinu oleh pemerintah. Pasalnya, tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah pemerintah sudah menjalankan amanah perundang-undangan atau belum. Tidak ditampik pemerintah harus melewati jalan terjal untuk menurunkan kemiskinan.

Hingga saat ini, persoalan tingkat kemiskinan masih menjadi lagu klasik di Indonesia. Beragam upaya oleh pemerintah dari waktu ke waktu masih belum maksimal menekan angka kemiskinan. Silih berganti pemerintahan pun persoalan tersebut menjadi berkembang yakni gini ratio atau tingkat ketimpangan kian melebar dan mengkhawatirkan.

Adapun gini ratio yang per September 2017 berada di 0,391 ini bisa menimbulkan persoalan baru jika tidak ada upaya preventif dan masif dari pemerintah. Tentu gini ratio juga bisa menjadi alat ukur dari pemerintahan sekarang apakah memang sasaran pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah di Indonesia sudah terjadi atau belum



Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahkan, secara khusus landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam Undang-undang Dasar 1945 tertuang dalam beberapa pasal. Misalnya, pasal 27 ayat 2 yang menyebut tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 H Ayat 1 menyebut setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup baik, sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 33 Ayat 3 menyebut bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar–besarnya bagi kemakmuran rakyat



Jika menilik UUD 1945, menjadi wajib bagi pemerintah untuk benar-benar merealisasikan janji-janji terkait memberikan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam artian, upaya menekan angka kemiskinan benar-benar terjadi secara signifikan dan di sini bisa dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam catatan Medcom.id yang dihimpun terungkap bahwa angka kemiskinan di Indonesia sejak 10 tahun terakhir hanya turun 10,12 persen atau berkurang 8,38 juta jiwa dari total 34,96 juta orang miskin pada 2008. Sedangkan tingkat gini ratio bisa dikatakan berhasil menurun 0,038 poin menjadi 0,391 pada 2017.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2009 angka kemiskinan tercatat 14,15 persen (dari jumlah penduduk) atau 32,53 juta orang, di 2010 sebesar 13,33 persen atau 31,02 juta orang, di 2011 sebesar 12,49 persen atau 30,12 juta orang, dan di 2012 sebesar 11,96 persen atau 29,25 juta orang.

Selanjutnya pada 2013 angka kemiskinan sebesar 11,36 persen atau 28,17 juta orang dan 2014 sebesar 11,25 persen atau 28,28 juta orang. Pada 2015 angka kemiskinan sebesar 11,22 persen atau 28,6 juta orang dan 10,86 persen atau 28 juta penduduk miskin di 2016.

Jika dilihat lebih rinci, tingkat kemiskinan terbaru pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang  atau 10,12 persen dari jumlah penduduk. Jumlah itu berkurang 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang (10,64 persen).



Sementara itu tingkat rasio gini pada September 2017 berada di posisi 0,391. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2017 sebesar 0,393. Adapun gini ratio menjadi sorotan lantaran BPS memberikan peringatan kepada pemerintah karena gini ratio pernah menyentuh posisi 0,414 di September 2014.

Tingginya gini ratio ini bisa menjadi gambaran bahwa tingkat kesenjangan semakin tinggi dan manfaat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dirasakan secara adil kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah di Tanah Air. Artinya, pertumbuhan ekonomi tersebut belum berkualitas karena hanya dirasakan mereka yang ada di kalangan menengah ke atas.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan definisi penduduk miskin dalam survei yang dilakukan BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. "Metode ini digunakan BPS sejak1998, agar hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu," katanya, di Jakarta.

Penurunan Tingkat Kemiskinan RI Melambat

Berdasarkan survei Oxfam, pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat sekitar lima persen antara 2000 sampai 2016, namun kondisi itu tidak sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan yang terlihat sangat lambat. Mengacu pada kategori orang miskin dari Bank Dunia, sebanyak 93 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan.

Meski demikian tingkat kemiskinan di Indonesia pernah turun drastis pada pertengahan 1960 sampai 1996 atau di masa Indonesia berada di bawah kepemimpinan Pemerintahan Orde Baru Suharto. Saat itu, tingkat kemiskinan di desa dan kota turun dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja.



Turunnya tingkat kemiskinan secara drastis sepertinya berkaitan dengan Soeharto yang kala itu gencar melakukan pembangunan di berbagai daerah disertai program-program penanggulangan kemiskinan. Bahkan harga sembako atau harga pangan saat itu diklaim paling murah sehingga angka kemiskinan berkurang drastis.



Namun saat kirisis moneter 1998, tingkat kemiskinan di Indonesia justru melejit tinggi, dari 11 persen menjadi 19,9 persen di akhir 1998 atau meningkat sebesar 13,96 juta dari 34,01 juta pada 1996 menjadi 47,97 juta pada 1999. Sementara itu, persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.

Krisis yang datang begitu keras pada saat itu akhirnya membuat prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika. Di 1998, harga kebutuhan pokok naik tajam seiring dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang bergerak begitu liar. Bahkan, tingkat inflasi sulit dikendalikan dan kian memperburuk situasi dan kondisi perekonomian.

Meski demikian, pemerintahan berikutnya dengan kerja keras berupaya menekan angka kemiskinan dan mengendalikan perekonomian yang masih dilanda ketidakpastian usai ditinggal Suharto yang mundur sebagai Presiden Republik Indonesia setelah didesak oleh mahasiswa dan lain-lain di 1998.

Setelah orde baru berakhir, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta pada periode 1999-2002 yaitu dari 47,97 juta di 1999 menjadi 38,40 juta di 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada 1999 menjadi 18,20 persen pada 2002.

Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada 2002 menjadi 35,10 juta pada 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 18,20 persen pada 2002 menjadi 15,97 persen pada 2005.

Akan tetapi pada periode 2005-2006 atau masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin sebesar 4,20 juta, yaitu dari 35,10 juta pada 2005 menjadi 39,30 juta pada 2006. Akibatnya persentase penduduk miskin meningkat dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen.



Akan tetapi, di pengujung periode pertama kepemimpinan SBY berakhir, jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,34 juta, yaitu dari 39,30 juta pada 2006  menjadi 34,96  juta pada 2008. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,75 persen menjadi 15,42 persen pada periode yang sama.

Hal senada terjadi pada masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Laju penurunan kemiskinan tidak terjadi secara signifikan atau tercatat di level 10,9 persen. Bahkan, data BPS menunjukkan, gini ratio atau ketimpangan penduduk Indonesia pada September 2016 sebesar 0,394, atau menurun tipis 0,003 poin dari Maret 2016 yang mencapai 0,397.

Jika dibandingkan dengan September 2015, gini ratio ini menurun 0,008 poin dari 0,402. Meski demikian, masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang besar dalam rangka menekan gini ratio tersebut. Salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.

Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.

"Ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih banyak di pedesaan," ujar Kepala BPS.

Harga Pangan Murah Kunci Pengurangan Tingkat Kemiskinan

Kontribusi bahan makanan terhadap kenaikan garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan perumahan sandang, pendidikan dan kesehatan. Pada Maret 2017, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,31 persen pada garis kemiskinan, disusul Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

Menurut Pengamat Ekonomi Institute for Economic and Development Finance (Indef) Bhima Yudhistira argumen yang mendasari penurunan jumlah kemiskinan ialah turunnya harga sejumlah harga pangan periode Maret-September 2016.



"Memang yang paling sensitif itu yang mebentuk garis kemiskinan dan 70 persennya makanan dan lebihnya bensin, listrik. Makanan nomor satu itu beras, kedua rokok, artinya kalau beras naik harga pangan untuk menjaga daya beli masyarakat tercukupi," kata Bhima, saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018.

Bhima menambahkan, tantangan pemerintah pada 2018 masih terkait pengendalian harga kebutuhan pokok seperti harga beras, cabai, bawang, minyak goreng dan bahan pangan lainnya. Dengan murahnya harga pangan maka tingkat kemsikinan juga ikut terkerek lantaran masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Pemerintah harus bisa mengembalikan harga pangan yang stabil," imbuh dia.

Jika dilihat lebih luas, pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan yang salah satunya mengalokasikan Rp60 triliun belanja pemerintah untuk ditransfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp70 triliun. Tapi sayangnya dana tersebut belum terserap maksimal di Badan Usaha Milik Desa.

Apalagi program reforma agraria baru berjalan di level sertifikasi tanah. Sementara para petani membutuhkan bantuan berupa kredit, subsidi pupuk, dan kepastian distribusi hasil panen ke industri. Hal semacam ini tentu harus benar-benar diselesaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.



"Kita dorong Pak Jokowi bukan cuma tanahnya tapi bantuan pangan dan kredit dan link dengan industri. Panennya terserap ke industri dan konsep ini lebih penting serta terserap," ungkap Bhima.

Selain DAU dan DBH, pemerintah juga menyiapkan kebijakan berupa bantuan sosial yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga termiskin, rastra, dan bantuan pangan nontunai. Akan difasilitasi pula bantuan pendidikan bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin, miskin, dan rentan.

Tidak ketinggalan pemerintah akan memberikan bantuan iuran kesehatan bagi 92,4 juta penduduk miskin dan rentan. Pemerintah melalui BPJS Kesehatan hingga 1 Desember tahun ini telah memberikan bantuan kepada 92,315 juta. Berarti akan ada tambahan bantuan iuran kesehatan kepada sekitar 685 ribu jiwa penduduk nusantara.

Pemerintah Terus Tekan Angka Kemiskinan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebut pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan dan mendukung pemerataan kesejahteraan. Bahkan, fasilitas pelayanan akan ditingkatkan lantaran penduduk miskin rawan akan kondisi gizi buruk kronis (stunting).

"Penyediaan infrastruktur dasar, seperti sanitasi, air minum, jalan, dan jembatan, bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, satuan rumah susun, serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak luput dipersiapkan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas menyambut baik penurunan angka kemiskinan menjadi sebesar 10,12 persen di September 2017. Pencapaian ini diyakini Bappenas untuk menjadi modal awal guna menekan angka kemiskinan dan mencapai level single digit atau di bawah 10 persen. Pemerintah berkeyakinan untuk mencapai target tersebut.

"Saya pikir angka kemarin 10,12 persen yang dirilis BPS per September adalah modal awal yang bagus untuk kita bisa mencapai tingkat kemiskinan single digit," kata Bambang PS Brodjonegoro, yang pernah menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).



Adapun di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada 2018 bisa berada di level 9,5 hingga 10 persen. Bahkan dengan pencapaian pada September 2017, diyakini pemerintah angka kemiskinan bisa lebih rendah dari yang ditargetkan.

"Karena waktu itu kita menggunakan outlook di 2017 itu 10,4 persen. Jadi dengan capaian 10,12 persen kan lebih rendah. Ini momentum bagus untuk mencapai target tapi kalau kita tidak hati-hati ya kita khawatir nanti Maret naik lagi," jelas dia.

Meski demikian, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu ini mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Untuk itu, dirinya ingin memastikan jika seluruh bantuan pemerintah bisa disalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak.

"Pasti semua macam bantuan tepat sasaran terutama terkait rastra itu harus betul betul tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Jadi semakin kita bisa memperbaiki tepat sasaran tadi, dari semua bantuan pemerintah kepada masyarakat, itu akan mempercepat penurunan laju kemiskinan," pungkasnya.

Sebelumnya, BPS mencatat penurunan presentase kemiskinan sebesar 0,7 persen atau 0,52 poin dari 10,64 persen menjadi 10,12 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara dibandingkan dengan posisi September tahun lalu turun 0,58 persen dari 10,70 persen.

 


(ABD)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA