Food Security

   •    Rabu, 07 Mar 2018 13:58 WIB
analisa ekonomi
Food Security
Suryopratomo. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

DI semua negara kelompok yang paling besar jumlahnya ialah buruh dan petani. Semua negara di dunia sangat memperhatikan kedua kelompok itu karena bisa berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan politik. Bahkan petani diberi perhatian khusus karena mereka menentukan ketahanan pangan sebuah negara.

Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia (FAO) sejak lama memperingatkan ancaman paling nyata bagi kehidupan manusia ke depan ialah ketersediaan air bersih dan pangan. Sepertiga dari penduduk Bumi yang sudah lebih dari tujuh miliar manusia ini diperkirakan tidak akan mendapatkan asupan makanan dan air bersih memadai.

Untuk itulah, semua negara memberikan keberpihakan kepada petani. Yang pertama dilakukan negara ialah bagaimana menjaga petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian yang dimilikinya. Negara berupaya agar sesedikit mungkin lahan yang dijadikan kota, jalan, tempat hunian, dan kawasan industri.

Kalau kita melihat daerah pertanian di Jerman, kita bisa merasakan bagaimana mereka berupaya menjaga lahan yang ada. Jalan yang melintasi daerah pertanian dibuat cukup untuk satu mobil saja. Hanya di beberapa titik dibuat lebih lebar agar ketika harus berpapasan, kendaraan yang satu bisa memberi jalan bagi yang lain.

Kedua, agar kehidupan petani tidak tertinggal dari mereka yang bekerja di sektor modern, negara memberikan insentif. Di beberapa negara Uni Eropa, mereka memberi insentif kepada hasil produksi. Negara memberikan tambahan 50 persen dari hasil penjualan produk pertanian yang mereka dapatkan. Insentif itu tidak hanya mendorong petani untuk meningkatkan produktivitasnya, tetapi juga dengan pendapatan 150 persen dari setiap panen yang dihasilkan, kehidupan petani tidak harus kalah dari mereka yang bekerja di bidang lain.

Masih ada lagi keberpihakan yang diberikan negara, yaitu jaminan terhadap kegagalan panen atau bencana alam. Di AS setiap tahun banjir Sungai Mississippi tidak membuat petani kehilangan harapan. Negara hadir untuk membuat petani bangkit kembali dan melanjutkan kegiatan bercocok tanam dengan memberikan ganti rugi kerusakan tanaman.

Kalau kita berkaca kepada pembangunan pertanian di Indonesia, prinsip-prinsip itulah yang tidak hadir. Kita sering menutup mata terhadap alih fungsi lahan pertanian. Kita selalu terjebak pada pandangan, negara kita ini luas. Namun, kita lupa hanya sepertiga dari wilayah kita yang daratan dan tidak semua jenis lahannya cocok untuk pertanian.

Jangan tanya soal keberpihakan kita kepada petani. Tanpa kita sadari, kita menerapkan ekonomi pasar yang sebebas-bebasnya. Seakan haram hukumnya untuk membantu petani. Padahal, konstitusi kita menggariskan ekonomi pasar yang kita jalankan ialah ekonomi pasar sosial. Negara-negara kapitalis justru menerapkan sistem itu dalam membela petani.

Kita tentunya tidak cukup hanya menyalahkan diri sendiri. Kita harus memperbaiki diri dan segera menata kembali kebijakan pembangunan pertanian kita. Kebijakan pembagian lahan dan pemberian sertifikasi tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo harus menjadi titik awal perbaikan pembangunan pertanian. Kita harus jaga jangan sampai lahan itu kemudian diperjualbelikan dan akhirnya masyarakat kembali tidak memiliki lahan untuk hidup mereka.

Setelah itu, yang harus dilakukan bagaimana membuat lahan itu menjadi aset bisnis. Di sini dibutuhkan pendampingan agar petani menjadi entrepreneur. Dengan aset itu, petani mempunyai akses ke perbankan. Kalau mereka bisa berhimpun di dalam koperasi yang modern dan ditopang sistem teknologi informasi yang andal, petani akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar.

Kita mengapresiasi langkah yang dilakukan Kamar Dagang dan Industri untuk menjadi mitra usaha strategis bagi para petani. Dengan model kemitraan closed loop yang diperkenalkan, Kadin mencoba membuat model bisnis yang bermanfaat bagi penguatan pertanian kita dan perbaikan kualitas kehidupan para petani.

Konsep itu sudah dimulai di kelapa sawit. Kadin menginisiasi untuk meningkatkan produktivitas lahan perkebunan rakyat yang mencapai dua juta hektare. Dengan investasi peremajaan tanaman kelapa sawit sebesar USD16 miliar, peningkatan produksi yang bisa mencapai 50 persen akan membuat petani mampu mengembalikan investasinya dalam waktu lima tahun.

Semua itu tidak perlu membebani pemerintah karena dilakukan dengan pendekatan bisnis murni. Uang dari industri yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan dipakai sebagai modal untuk membantu petani. Memang untuk peremajaan dua juta hektare tanaman kelapa sawit dibutuhkan pinjaman dari perbankan. Kalau pemerintah mau melakukan jaminan saja, Kadin yang akan mengeksekusinya.

Konsep di kelapa sawit akan diterapkan juga pada perkebunan karet. Perkebunan karet rakyat yang sudah tua diremajakan agar produktivitasnya meningkat. Sambil menunggu tanaman milik mereka mulai menghasilkan, petani diberi biaya hidup.

Model kemitraan closed loop tentunya bisa diadopsi pemerintah sebagai model keberpihakan kepada petani. Kadin sendiri akan mengampanyekan konsep ini dalam Jakarta Food Security Summit IV yang mulai digelar Rabu ini di Jakarta. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan petani merupakan kunci bagi kita untuk membangun pertanian dan mengamankan kebutuhan pangan nasional. (Media Indonesia)

Suryopratomo
Dewan Redaksi Media Group


 


(AHL)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA