Berkah Pertemuan IMF-WB untuk Negara Tuan Rumah

Desi Angriani    •    Rabu, 29 Aug 2018 10:51 WIB
analisa ekonomi
Berkah Pertemuan IMF-WB untuk Negara Tuan Rumah
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

INDONESIA boleh berbangga terpilih sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 yang digelar pada Oktober 2018. Pasalnya, begitu banyak proses yang harus ditempuh hingga akhirnya Indonesia mengalahkan kandidat lainnya, Mesir dan Senegal.

Proses itu tak berhenti sampai di sana. Berbagai persiapan seperti infrastruktur bandara, akomodasi hotel, venue, transportasi dan fasilitas pendukung lainnya harus dipastikan rampung dua bulan menjelang pertemuan tersebut dilaksanakan.

Pilihan lokasi pun akhirnya dijatuhkan pada Bali lantaran dapat menampung puluhan ribu delegasi dunia. Di samping fasilitas yang dimiliki oleh Pulau Dewata itu, Bali juga didukung oleh alam, budaya, dan masyarakatnya yang sudah kerap menjadi tuan rumah perhelatan internasional.

Sayangnya, selama proses persiapan pertemuan bergengsi tersebut, Bali malah didera peristiwa erupsi Gunung Agung yang terjadi berkali-kali. Bahkan tak lama setelahnya, Bali juga merasakan gempa yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Lombok.

Namun demikian, pemerintah dan panitia penyelenggara IMF-WB memutuskan untuk tetap menggelar event bertaraf internasional itu di Pulau Dewata. Apalagi keyakinan itu didukung oleh para delegasi yang juga tak gentar untuk datang ke Bali.

Karenanya progres persiapan acara yang telah menelan anggaran biaya sebesar Rp566 miliar itu tetap berjalan sesuai rencana. Panitia pun mematangkan kembali mitigasi bencana alam agar 20 ribu delegasi dan tamu undangan dari 189 negara ini tetap aman selama berada di Indonesia.

Kedatangan menteri keuangan dan gubernur  bank sentral negara anggota, para investor, pelaku bisnis, instans parlemen, komunitas perbankan, sektor privat, NGOs, akademisi, dan media dipastikan membawa berkah bagi  Indonesia selaku tuan rumah. Mulai dari penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, pertumbuhan sektor pariwisata, peningkatan pendapatan usaha lokal, hingga peningkatan penerimaan negara.



 
Jika dihitung, pertemuan IMF-WB nanti dapat memberikan kontribusi sebesar Rp6,9 triliun terhadap perekonomian nasional alias Indonesia bisa balik modal. Angka itu diperoleh dari pengeluaran pengunjung, biaya konstruksi, dan biaya operasional.

Pemerintah memprediksi pengeluaran terbesar berasal dari akomodasi yang mencapai Rp569,9 miliar, diikuti makanan dan minuman sebesar Rp190,5 miliar, transportasi sejumlah Rp36,1 miliar, hiburan sebesar Rp57 miliar, dan souvenir senilai Rp90,2 miliar. Dari segi pengeluaran peserta, dampak ekonomi dari acara ini diperkirakan mencapai Rp943,5 miliar, yaitu 95,2 persen berasal dari wisatawan mancanegara dan 4,8 persen berasal dari wisatawan nusantara.

Sementara, perkiraan biaya konstruksi untuk mendukung penyelenggaraan acara ini termasuk pembangunan Underpass Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Suwung mencapai Rp4,9 triliun. Untuk biaya operasional penyelenggaran acara ini diramal mencapai Rp1,1 triliun.

Tingginya pemasukan di sektor akomodasi terbukti membuat menteri kabinet kerja sampai kehabisan kamar hotel. Sebab, puluhan ribu delegasi tersebut sudah memesan seluruh kamar hotel yang berada di kawasan Nusa Dua, Bali, sejak jauh hari. Sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun terpaksa ditempatkan di kamar panitia yang sudah dipesan sebelumnya.

"Banyak menteri lain yang tidak dapat kamar di Nusa Dua," imbuh Pengurus Harian Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 Susiwijono saat bertandang ke Metro TV, Kedoya, Jakarta, pada 19 Juli 2018.


Di samping menghitung nilai ekonomi yang diperoleh, pemerintah juga memutar otak agar penyelenggaraan IMF-WB Annual Meeting 2018 ini sekaligus menjadi ajang promosi pariwisata Tanah Air. Di mana lewat tema "Voyage to Indonesia", para tamu dapat menyaksikan secara langsung eksotisme Raja Ampat, Pulau Komodo, Tana Toraja, Danau Toba, dan Candi Borobudur yang dikemas dalam paket Beyond Bali V.

Ada lagi 60 paket tur untuk enam daerah yang disiapkan Kementerian Pariwisata yang salah satunya akan masuk sebagai destinasi 10 Bali baru. Dengan begitu, pemerintah tak hanya memberikan kepuasan kepada para delegasi tapi juga pengalaman tak terlupakan yang dapat mereka ceritakan kembali ke negara asal. Boleh jadi 20 ribu delegasi itu bisa menyumbang serbuan turis mancanegara di masa depan hingga membawa dampak investasi yang besar di sektor pariwisata.

Saat ini saja negara Qatar sudah menyatakan minatnya untuk menanamkan modal di lima destinasi wisata di Indonesia yakni Mandalika, Medan, Banyuwangi, Borobudur, dan Labuan Bajo. Investasi yang akan dijalankan berupa pembangunan hotel atau resort hingga bandara.




Keinginan tersebut sudah ditoreh oleh Qatar melalui penandatangan nota kesepahaman MoU investasi pembangunan hotel bintang 5 senilai USD500 juta di Mandalika dengan pemerintah Indonesia. Penandatanganan dilakukan di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman pada Rabu siang 1 Agustus 2018.

Sudut pandang berbeda dikemukakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.  Ia  meyakini pemerintah tak hanya mendulang emas bagi ibu pertiwi.

Lebih dari itu, Indonesia bisa membawa kepentingan negara-negara berkembang. Salah satunya dengan menyisipkan isu mengenai perlambatan ekonomi serta anjloknya nilai tukar dalam agenda pertemuan tersebut.

Diketahui beberapa pekan terakhir, sejumlah mata uang negara berkembang seperti ringgit Malaysia, dolar Singapura, baht Thailand, rupee India, peso Filipina terpukul oleh gejolak pasar modal dan implifikasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Bila tidak diantisipasi sejak dini, dikhawatirkan krisis ekonomi yang tengah terjadi di Turki, Venezuela, dan negara Amerika Latinnya dapat merembet negara berkembang termasuk Indonesia.

"Ini menjadi peluang emas buat Indoensia selaku host untuk bisa membawa kepentingan semua negara berkembang yang sekarang sedang menghadapi tantangannya," ujar Lembong pada 14 Agustus 2018.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan empat topik utama di bidang moneter yang akan menjadi pembahasan yakni aspek penguatan sistem moneter internasional, aspek-aspek ekonomi dan keuangan digital, pendalaman pasar keuangan untuk pembiayaan infrastruktur, serta ekonomi dan keuangan syariah.

Pemilihan topik tersebut, lagi-lagi menguntungkan Indonesia. Sebut saja potensi transaksi keuangan digital dalam negeri diprediksi meningkat 200 persen pada 2021 seiring dengan peningkatan penggunanya. Hal itu menjadi angin segar bagi investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya dalam bentuk perusahaan berbasis teknologi.

Untuk potensi ekonomi berbasis syariah juga perlu didorong mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Terlebih perekonomian syariah di Indonesia dapat menjadi pelengkap dari sistem perekonomian konvensional, salah satunya di bidang keuangan mikro.




Masyarakat mulai menggunakan produk-produk keuangan syariah, seperti asuransi syariah, investasi syariah dan pembiayaan syariah. Namun sebaliknya, keuangan syariah dalam negeri baru tercatat lima persen. Angka tersebut jauh dibanding Malaysia dengan sistem keuangan syariah yang mencapai 22 persen. Kendala dan pengembangan di sektor itu tentu sangat perlu dibahas dalam pertemuan IMF-WB.

Ajang Indonesia Pamer Kebijakan Reformis

Selain menangkap peluang emas, ajang pertemuan bergengsi tahunan IMF-WB hendaknya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memamerkan kebijakan ekonomi yang reformis, serta menunjukkan target pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan terintegrasi dengan perekonomian global.

Sebagaimana pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Agustus lalu, Indonesia disebut sebagai salah satu negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,5 persen per tahun selama tujuh tahun terakhir.

Dukungan kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang strategis dan sumber daya manusia yang besar menjadi modal potensial bagi bangsa Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Terlepas dari gejolak ekonomi global, Indonesia dalam dua tahun terakhir tetap menunjukkan perkuatan momentum pertumbuhan dengan stabilitas yang terus terjaga. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi masih di kisaran lima persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen bahkan lebih baik dibandingkan negara maju lainnya.

"Saya minta agar disiapkan sebaik-baiknya agar pertemuan ini digunakan sebagai momentum untuk menunjukkan kepada dunia tentang kondisi perekonomian Indonesia yang bisa tumbuh dengan baik di tengah melambatnya perekonomian global," ujar Presiden Joko Widodo.


Beri Hak Suara Perempuan Lokal dalam Program Woman Empowerment

Sebagai negara reformis isu lokal seperti pembersihan Sungai Citarum dan program Woman Empowerment dipercaya dapat menginisiasi dunia dalam pembahasan IMF-WB 2018 nanti. Program pemberdayaan perempuan khususnya diharapkan tak hanya sekadar berorientasi proyek melainkan juga memberikan hak-hak bersuara bagi perempuan lokal yang masih termarginalkan.

Memang program ini begitu memberikan manfaat bagi ibu-ibu di desa yang semula tidak produktif menjadi bernilai tambah atau memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.  Hanya saja selama ini, setiap proyek yang masuk lewat program pemberdayaan perempuan itu hanya diterima begitu saja tanpa keterlibatan suara perempuan lokal. Kebanyakan informasi hanya diterima dan disampaikan oleh perwakilan tokoh ada atau kepala desa.

Dalam sebuah kesempatan, Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni mengatakan keterlibatan suara perempuan akan lebih memacu perekonomian lokal sekaligus menekan ketidaksetaraan gender di Indonesia.

"Ruang untuk mereka mendukung atau enggak perlu dibuka. Artinya pelibatan suara lokal mesti muncul. Jangan hanya dari perwakilan tokoh seperti kepala desa atau bupati," tuturnya saat berkunjung ke Metro TV pada 23 Agustus 2018.

Aktivis Komunitas Perempuan Indonesia Antikorupsi Sita Supomo menambahkan tantangan terbesar dalam mengimpelentasikan program woman empowerment nanti ialah dengan memberikan ruang bagi lokalisasi. Masuknya konsultan swasta dan asing dalam proyek agaknya membuat keterlibatan perempuan lokal dalam pengambilan keputusan terpinggirkan.

"Di saat implementasi proyek mereka (swasta dan asing) biasanya lebih mengejar kuantitas daripada kualitas," ujar Sita.


(AHL)