Skema Pajak e-Commerce Berpengaruh ke Nilai Investasi

Desi Angriani    •    Selasa, 30 Jan 2018 22:28 WIB
analisa ekonomie-commerce
Skema Pajak e-Commerce Berpengaruh ke Nilai Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. (Medcom/Desi)

Jakarta: Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat nilai investasi di sektor e-commerce atau perdagangan online menanjak drastis sejak dua tahun terakhir. Untuk investasi tahun lalu saja, BKPM mencatat angka investasi e-commerce  sebesar USD4,9 miliar atau separuh dari investasi di sektor minyak dan gas (migas) yang sebesar USD9 miliar.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meyakini angka tersebut melebihi triliunan rupiah bila pihaknya memperoleh data investasi secara menyeluruh dari pelaku e-commerce di Tanah Air. Sebab saat ini nilai tersebut belum mencakup investasi atau arus modal yang masuk dari seluruh e-commerce, digital ekonomi, dan startup.

"Banyak pengumuman mengenai investasi triliunan bahkan puluhan triliun, tapi angka ini setahu saya masih belum tercermin dalam database BKPM," kata Lembong dalam sebuah jumpa pers di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira tren investasi e-commerce 2018 akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jika merujuk data Bank Indonesia pada 2016, total transaksi e-commerce mencapai Rp75 triliun dengan asumsi pertumbuhan bisnis di sektor ini sebesar 17 persen.

"Artinya nilai transaksi 2017 sudah mencapai Rp87,7 triliun dan 2018  mencapai Rp102,6 triliun," ujar Bhima saat dihubungi Medcom.id.

Menurutnya sepanjang 2018 sudah ada rencana beberapa venture capital besar seperti Google, Temasek yang bakal menyuntik dana hingga Rp16 triliun ke Gojek. Tren ini,  kata Bhima juga didorong oleh transformasi e-commerce yang menjadi Fintech. Di mana platform tersebut tak hanya menjual barang atau jasa tapi sudah masuk ke ranah sistem pembayaran bahkan menyalurkan kredit.

Beberapa startup ecommerce juga diperkirakan akan masuk ke bursa saham untuk mencari pendanaan. Dengan kondisi ini angka investasi e-commerce bisa lebih dari USD8 miliar di 2018.

Sementara itu, Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan investasi di sektor perdagangan online tahun ini akan dipengaruhi oleh skema perpajakan e-commerce, baik dari sisi ketentuan pajak maupun besaran pajak yang dikenakan ke tiap pelaku.

Aturan soal perpajakan, kata Faisal sebaiknya bukan bertujuan menghambat atau menjadi disinsentif bagi pelaku e-commerce melainkan ranah untuk mensosialisasikan dan menegakkan kepatuhan pajak.

"Besar kecil investasi ini juga bergantung pada besaran pajaknya,  dari sisi spesiifikasi pajaknya juga berpengaruh, kalau tidak begitu besar maka tidak terlalu signifikan mengganggu," katanya dalam sambungan telepon kepada Medcom.id.

Pengamat Indef Bhima Yudhistira menambahkan pemerintah harus mendorong lebih banyak startup dalam bermunculan sehingga persaingan di sektor ini bisa lebih variatif.

Selain itu,  pendampingan bagi UMKM yang ingin memasarkan produknya di ecommerce juga sangat diperlukan. Hal tersebut akan menggenjot porsi produk UMKM seiring tumbuhnya e-commerce.

"Ini perlu dukungan KUR misalnya khusus pendanaan startup," tutur dia.

Sebelumnya Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan‎ uji publik atas naskah rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara perpajakan pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (RPMK Pajak e-commerce) sebelum diterbitkan.

Ketua Umum idEA Aulia E Marinto menyatakan uji publik atas naskah RPMK Pajak e-commerce harus dilakukan sebelum disahkan agar asas formal dan material pembentukan peraturan terwujud. Selama ini yang disampaikan kepada pelaku e-Commerce baru berupa sosialisasi konsep dan bukan berupa naskah draf PMK yang dimaksud.

"Usulan dan masukan secara lisan atau tertulis dari pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha ‎e-commerce, akademisi, maupun masyarakat luas yang disampaikan saat uji publik merupakan satu kesatuan yang harus diselenggarakan pada saat pembentukan sebuah kebijakan," kata Aulia, ditemui di EV Hive D Lab, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

Selain itu, partisipasi publik penting dilakukan guna memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat laju pertumbuhan pelaku usahae-commerce yang berbisnis di marketplace. Hal itu mengingat sebagian besar pelaku usaha di marketplace adalah pelaku usaha pemula skala kecil yang baru memulai bisnisnya.

"Maka secara prinsip, idEA mendukung apabila dalam RPMK Pajak e-commerce diterapkan tarif PPh final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha yang memiliki peredaran usaha kotor sampai dengan Rp4,8 miliar tiap tahunnya," jelas Aulia.


(SAW)