Pajak dan RAPBN-P 2017

   •    Sabtu, 15 Jul 2017 15:11 WIB
analisa ekonomi
Pajak dan RAPBN-P 2017
Mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazir. (FOTO: MI/Susanto)

DALAM RAPBN-P 2017 kembali pemerintah menurunkan target pencapaian (realisasi) pajak dengan lebih dari Rp50 triliun. Menilik pengalaman rata-rata 10 tahun terakhir ini, biasanya RAPBN-P memang menurunkan target penerimaan pajak dari APBN aslinya. Celakanya, realisasi akhirnya juga akan lebih turun lagi.

Ini kebalikan dari masa orde baru (orba) ketika RAPBN-P-nya lebih tinggi dari target pajak dalam APBN aslinya dan realisasinya pun lebih tinggi lagi dari RAPBN-P yang sudah dinaikkan itu. Ini bukan permainan target seperti yang sering dituduhkan bahwa target pajak dalam APBN semasa orba dikecilkan, tetapi memang realisasi pajak dari tahun ke tahun saat itu meningkat sehingga tidak pernah menggunakan utang negara untuk menutup shortfall pajak. Utang negara hanya untuk membiayai pembiayaan proyek dan program.

Kegagalan dalam merealisasikan target pajak yang berturut-turut ini bukan saja mengurangi kredibilitas keuangan negara, tetapi juga menambah utang negara untuk menutup defisit APBN yang membesar, bukan untuk proyek baru. Meskipun rasio utang negara terhadap PDB masih di bawah 30 persen (dari batas maksimal 60 persen), tetapi bila dilihat dari kekuatan likuiditas atau rasionya terhadap APBN, yaitu kewajiban pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya sudah cukup memprihatinkan.

Utang negara yang akan jatuh tempo sampai dengan 2019 sebesar Rp780 triliun. Total utang Pemerintah Rp3.672 triliun atau setara USD275 miliar yang terdiri dari utang dalam bentuk SBN Rp2.944 triliun dan pinjaman multilateral-bilateral sebesar Rp728 triliun.




Terjadinya defisit keseimbangan primer APBN yang terus menerus menunjukkan bahwa Pemerintah tidak semata-mata gali lubang tutup lubang, tetapi memang menggali lubang yang lebih besar sebab sebagian utang baru itu di gunakan untuk membayar bunga utang lama (tidak sekadar untuk membayar utang lama yang jatuh tempo).

Sementara itu Pemerintah harus terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang memang sudah amat tertinggal yang mengakibatkan Indonesia selalu kalah bersaing akibat high cost economy. Dengan kata lain, sementara pengeluaran untuk belanja negara terus meningkat tetapi penerimaan pajak negara justru cenderung menurun. Untuk meningkatkan penerimaan negara sekarang ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak sepantasnya lagi mengulangi "nyanyian" yang sama seperti waktu beliau menjabat Menkeu periode SBY, yaitu Reformasi Administrasi Pajak sebab sudah terbukti gagal.

Sekadar mengingatkan bahwa pada waktu yang lalu, Sri Mulyani dengan anggaran triliunan rupiah dari utang Bank Dunia sudah melaksanakan berbagai reformasi di Ditjen Pajak. Termasuk meningkatkan take home pay, reorganisasi, konsultan internasional, dan lain-lain. Hasilnya, justru tax ratio turun, penerimaan pajak melemah, perkara dan tunggakan pajak meningkat tajam, kasus kasus korupsi pajak semakin menonjol dan restitusi pajak tetap saja bermasalah.

Pemerintah Indonesia juga jangan terlalu berharap banyak terhadap AEoI (pertukaran data keuangan-perbankan) dengan pihak Singapura. Mengingat ketatnya syarat dan kondisi yang belum tentu dapat dipenuhi pihak Indonesia dalam waktu dekat ini, serta adanya kepentingan yang berbeda.

Belum lagi faktor peluang wajib pajak (WP) yang dengan mudah bisa mengalihkan data keuangannya ke negara lain yang tidak terikat dengan kesepakatan AEoI maupun dengan cara membungkus perusahaannya seolah-olah milik asing (bukan WNI).




Pemerintah juga tidak perlu mengambil langkah-langkah yang menakutkan WP atau yang bernada mengancam WP, karena di tengah bisnis yang sedang lesu kebijakan yang tidak bisnis friendly cenderung merugikan perekonomian. Terobosan yang harus dipertimbangkan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah, pertama merealisasikan sesegera mungkin pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagaimana yang telah diajukan Presiden ke DPR.

Kedua, tax ratio yang sekarang baru 10,3 persen harus bisa ditingkatkan minimal menjadi 14 persen PDB dalam 2-3 tahun ini. Dengan PDB yang mendekati Rp14.000 triliun, peningkatan per 1 persen berarti Rp140 triliun.

Ketiga, peningkatan realisasi pajak dilakukan dengan penyederhanaan pemungutan pajak,  satu dan lain hal utk mengurangi perkara perkara pajak, dan restitusi pajak yang rentan penyelewengan. Pemungutan pajak yang sederhana selain lebih mudah, murah dan praktis pelaksanaannya, juga memberikan kepastian kepada WP.

Contohnya adalah setiap penghasilan bunga dari bank dikenakan PPh Final 20 persen, suatu jumlah/tarif pajak yang sebenarnya amat tinggi tetapi karena praktis dan pasti, tidak ada WP yg protes dan aparat pajak juga tidak repot (zero cost of collection) karena pemungutannya dilaksanakan oleh perbankan.

Contoh lain adalah pemungutan PPh Final atas transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikenakan 0,1 persen yang pelaksanaannya oleh PT BEI sehingga praktis aparat pajak tidak perlu mengeluarkan tenaga maupun biaya. Selanjutnya, pembentukan Badan Penerimaan Pajak yang langsung berada di bawah Presiden juga sebagai penegasan prinsip akuntabilitas, yakni pemisahan pengelola penerimaan negara dari pengelola pengeluaran negara.

Kemudian, penyederhanaan pajak oleh Badan ini juga termasuk mengkaji perubahan PPN dan PPn BM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah) yang meski sudah diberlakukan sejak 1985 tetap saja merepotkan baik WP maupun aparat pajak sebab perhitungan dan pengadministrasian pajak keluaran dan pajak masukan yang kompleks.

Dr. Fuad Bawazier, MA
(Mantan Dirjen Pajak)



(AHL)