Belajar dari Xi dan Trump

   •    Rabu, 05 Dec 2018 11:09 WIB
analisa ekonomi
Belajar dari Xi dan Trump
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (kiri) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (kanan). (FOTO: AFP)

ANCAMAN perang dagang antara Tiongkok dan AS mereda. Kedua pemimpin negara itu memilih jalan untuk tidak melanjutkan perang tarif bea masuk. Dunia pun bernapas lega karena ketika gajah bertarung dengan gajah, yang biasanya menjadi korban ialah pelanduk yang ada di tengah-tengah.

Nuansa perdamaian muncul ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump bertemu secara bilateral di sela-sela pertemuan para pemimpin G-20 di Buenos Aires, Argentina. Pernyataan Presiden Xi rupanya meluluhkan hati Trump. Menurut Xi, Tiongkok tidak ingin menang dalam perang dagang karena yang lebih penting masyarakat AS bisa hidup lebih damai, aman, dan sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden Trump.

Mendengar sanjungan dari Xi, Presiden Trump meminta tim perdagangannya untuk tidak mengenakan lagi tarif bea masukan tambahan sebesar 15 persen. AS baru mengenakan tarif bea masukan tambahan 10 persen untuk impor dari Tiongkok yang nilainya mencapai USD200 miliar setahun.

Dengan adanya rencana negosiasi untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan, Tiongkok untuk sementara tidak harus membayar bea masuk tambahan sebesar USD30 miliar. Bagi pengusaha Tiongkok, ini sudah merupakan benefit besar guna dilanjutkannya bisnis dengan AS.

Kita tentu masih harus menunggu kompromi yang menguntungkan bagi kedua negara itu. Akan tetapi, dengan dihentikannya saling ancam untuk mengenakan tarif bea masuk tambahan sudah merupakan kemenangan bagi perdagangan internasional. Harga komoditas di pasar dunia mulai kembali bergerak naik karena melihat adanya bisnis yang lebih wajar di depan.




Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Christine Lagarde berulang kali menyampaikan perang dagang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Tingkat pertumbuhan dalam tiga tahun sampai 2019 akan plateau atau mendatar pada tingkat 3,7 persen. Ini tentunya merupakan opportunity lost yang disayangkan karena potensi tumbuh lebih besar daripada angka itu.

Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat yang bisa kita petik dari perdamaian dagang antara Tiongkok dan AS itu? Inilah hal terpenting yang harus menjadi perhatian kita. Harus ada strategi khusus yang kita persiapkan agar bangsa ini mendapatkan manfaat besar.

Dalam pertemuan dengan para chief executive officer di Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha membangun industri dan menggunakan teknologi. Janganlah sumber daya alam yang dimiliki negara ini hanya terus-menerus dijual dalam bentuk mentah.

Untuk itu, pengusaha merupakan faktor yang penting. Pada merekalah kita berharap ada kemauan untuk menanamkan investasi agar sumber daya alam bisa memberikan nilai tambah terlebih dulu sebelum dijual. Presiden mencontohkan bauksit yang harus diolah agar menjadi aluminium.

Pengusaha tentunya mau menanamkan modal kalau arah pembangunan negara ini memang ditujukan ke sana. Hanya, pengusaha berharap pemerintah tidak sekadar meminta. Mereka ingin pemerintah juga mendengar dan kemudian dengan ringan tangan menawarkan bantuan yang bisa memudahkan pengusaha untuk berinvestasi.

Sekarang ini pejabat pemerintah lebih sering bersikap seperti priyai. Pengusaha lebih dilihat sebagai bawahan yang bisa dimarahi dan disuruh-suruh. Tidak pernah pengusaha dilihat sebagai pahlawan ekonomi karena ikut membangun negara ini.

Ada pengusaha yang dalam setahun membayar pajak badan kepada negara mencapai Rp10 triliun. Namun, sampai sekarang tidak pernah ada pejabat keuangan datang untuk menyampaikan apresiasi dan menanyakan apa yang bisa dibantu agar investasi bisa bertambah dan kontribusinya kepada negara bisa lebih tinggi lagi.

Di Tiongkok, pejabat setingkat wali kota bisa datang untuk menanyakan kesulitan yang dihadapi seorang pengusaha. Ketika Sinar Mas kesulitan menyelesaikan pembangunan hotel di kawasan The Bund, Wali Kota Shanghai berani mengembalikan pajak yang sudah dibayarkan pengusaha untuk dipakai menyelesaikan hotel terlebih dulu. Nanti ketika hotel selesai dan beroperasi, baru utang itu dikembalikan kepada pemerintah kota.

Sikap melayani dan membantu menyelesaikan persoalan tidak ada pada aparatur sipil negara kita. Mereka umumnya masih bersikap feodal. Mereka tidak pernah mau melayani, tetapi lebih suka dilayani. Kalaupun pengusaha menghadapi masalah, dianggap masalah mereka sendiri. Padahal ketika pengusaha dihadapkan pada krisis, negara tidak bisa mendapatkan apa pun dari pengusaha yang merugi.

Kalau kita mau memanfaatkan situasi damai yang diciptakan Tiongkok dan AS, yang dibutuhkan ialah kecerdasan. Pemerintah membutuhkan peran serta pengusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Pengusaha itu adalah aset. Tiongkok dan AS selalu membela kepentingan pengusaha karena itulah yang menjadi modal utama negara untuk meraih kemajuan.

Suryopratomo
Dewan Redaksi Media Group



(AHL)


Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

1 day Ago

Pengalihan komando Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam kepa…

BERITA LAINNYA