Perjuangan Merebut Freeport

Desi Angriani    •    Senin, 24 Dec 2018 08:20 WIB
analisa ekonomi
Perjuangan Merebut Freeport
Ilustrasi tambang Freeport. (FOTO: MI/Agus Mulyana)

SEPAK terjang pemerintahan Joko Widodo untuk mengembalikan PT Freepot Indonesia (PTFI) ke pangkuan Ibu Pertiwi patut diacungi jempol. Sebab, mewujudkan cita-cita bangsa menguasai salah satu tambang emas terbesar di dunia ini bukanlah perkara mudah.

Begitu kompleks, menemui jalan berliku dan memakan waktu cukup panjang. Jika melihat ke belakang, sejarah penguasaan Freeport oleh asing terukir jelas pada masa Orde Baru.

Berawal dari keterpurukan ekonomi Indonesia yang mengharuskan pemerintahan Soeharto mengizinkan Freeport menambang emas dengan sistem kontrak karya (KK). Tanpa izin tersebut, Indonesia sulit bertahan lantaran membutuhkan investasi dalam jumlah besar.

Sistem KK inilah yang disebut-sebut menjadi biang kerok sulitnya Freeport kembali ke tangan pemerintah. Mengapa demikian? Sistem ini dibuat tanpa diikat oleh hukum pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Pasalnya, saat itu tata hukum masih amburadul alias belum tertib.

Karenanya, pengoperasian tambang emas di ujung Timur Indonesia ini dilakukan dalam bentuk perjanjian perdata antara pemerintah dan Freeport sepanjang 1971-1988. Sistem KK tersebut kemudian diperpanjang dengan materi yang aneh di mana ketika masa kontrak habis maka Freeport dapat meminta perpanjangan dua kali 10 tahun. Materi tersebut rupanya dibuat oleh pemerintahan Soeharto dengan sepengetahuan DPR.

Maka tak heran bila Freeport selalu menolak untuk mendivestasikan saham sebesar 51 persen kepada Indonesia. Bahkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut kerap mengancam akan membawa ke arbitrase internasional bila dipaksa melakukan divestasi.

Belasan tahun kemudian, Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang isinya mengubah bentuk KK menjadi bentuk izin usaha. Artinya, Freeport tidak lagi bisa disejajarkan dengan pemerintah. Kontrak Freeport  harus dilakukan dengan badan usaha yang berbisnis dalam lapangan perdata atas izin pemerintah Indonesia.

Meski begitu, Freeport tetap ngotot mempertahankan posisi kontraknya dengan sistem KK. Bahkan upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama masa pemerintahannya selalu gagal lantaran menghadapi ancaman arbitrasi dari Freeport. Perjuangan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi dengan segala tarik-menarik yang terjadi sejak awal 2017.




"Sistem KK ini diperpanjang dengan materi yang aneh. Entah apa logikanya, ada materi yang disetujui oleh pemerintah dengan pengetahuan DPR yang menguntungkan Freeport. Meski arbitrasi bisa dihadapi tapi tetap tidak ada jaminan menang bagi Indonesia karena ini perdata,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam akun twitternya @mohmahfudmd, Sabtu, 22 Desember 2018.

Langkah Jokowi Merebut Freeport

Presiden Jokowi memulai langkah perebutan Freeport saat memberikan arahan kepada para pembantunya dalam rapat tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia meminta kepemilikan negara di PTFI ditingkatkan menjadi 51 persen dari sebelumnya 9,36 persen.

Tanpa ba bi bu, arahan tersebut langsung direspons oleh Kementerian ESDM dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Di dalamnya, memuat tentang perubahan ketentuan divestasi saham sampai dengan 51 persen secara bertahap serta kewajiban pemegang Kontrak Karya (KK) untuk merubah izinnya menjadi rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Setelah itu, pemerintah dengan sigap melakukan renegosiasi dengan Freeport McMoRan (FCX) yang tercatat memiliki 90,64 persen saham PTFI.

Proses renegosiasi berlangsung cukup alot hingga memakan waktu enam bulan. Hal ini dikarenakan kesepakatan renegosiasi mencakup empat poin yakni, divestasi 51 persen, kelanjutan operasi PTFI hingga 2041 melalui perubahan KK menjadi IUPK, jaminan investasi jangka panjang terkait dengan perpajakan, PNBP dan jaminan regulasi, serta pembangunan smelter dengan deadline operasional pada 12 Januari 2022.

Meski demikian, upaya renegosiasi cukup berhasil menundukkan Freeport McMoRan. Pemerintah memberikan jaminan bahwa KK tetap berlaku hingga ada IUPK yang disetujui bersama, disertai dengan jaminan stabilitas investasi. Pada 27 Agustus 2017, pemerintah dan FCX resmi menyepakati perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK dengan mendapatkan jaminan operasi. Pemerintah juga memberikan jaminan fiskal dan regulasi untuk operasional PTFI.

Sebaliknya, PTFI akan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. FCX pun bersedia mengurangi kepemilikan saham di PTFI sehingga entitas Indonesia bisa memiliki 51 persen saham. Setelah empat poin ini disepakati maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi dua kali 10 tahun hingga 2041.

Untuk merealisasikan kepemilikan 51 persen saham PTFI, pemerintah menugaskan PT Inalum (Persero) selaku induk perusahaan (holding) BUMN industri pertambangan. Selanjutnya dilakukan perundingan terkait harga dan struktur transaksi antara Inalum, FCX dan Rio Tinto yang memiliki hak partisipasi sebesar 40 persen. Hasilnya, valuasi 51 persen saham tersebut disepakati sebesar USD3,85 miliar atau setara Rp57,3 triliun dengan menggunakan kurs bergerak di kisaran Rp14.900 per USD.

Kesepakatan harga itu diikat dalam Head of Agreement (HoA), di mana Inalum diberi tenggat waktu dua bulan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran tersebut. Ada dua transaksi terpisah yang harus dijalankan oleh Inalum.

Pertama pembelian 100 persen saham PT Indocopper Investama dari tangan Freeport McMoran. Sejak 2002, Indocopper menguasai 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia. Untuk mengambil alih hampir sepersepuluh saham PTFI tersebut, Inalum harus merogoh kocek sedalam USD350 juta.




Transaksi kedua dengan melakukan pembelian participating interest (PI) Rio Tinto di Freeport Indonesia seharga USD3,5 miliar. Participating interest yang dimaksud adalah hak dan kewajiban yang melekat pada Rio Tinto meski bukan pemegang saham Freeport Indonesia. Itulah mengapa ketika membicarakan Freeport Indonesia, nama Rio Tinto kerap disebut-sebut.

Demi melunasi pembayaran secara tepat waktu, pemerintah tak punya pilihan lain kecuali melibatkan pihak asing melalui sindikasi perbankan. Tercatat sedikitnya 11 bank asing dan nasional ikut serta dalam divestasi 51 persen saham PTFI itu.

Kepala Komunikasi Perusahaan dan Hubungan Pemerintah PT Inalum Rendi Witular memastikan kepemilikan 51 persen saham Indonesia di dalam tubuh PTFI tidak akan terganggu oleh pendanaan asing. Sebab kekayaan tambang Grasberg bisa menjamin dan mengkompensasi pinjaman asing bersama bunganya.

"Artinya hasil yang didapatkan itu lebih besar untuk mengompensasi USD3,85 miliar itu. Taruhlah dengan bunga dan segala macam jadi USD4 miliar, kan bisa lunas empat tahun," jelas Rendi kepada Medcom.id.

Babak baru pun dimulai setelah dana hasil penerbitan obligasi sebesar USD4 miliar masuk ke rekening Inalum pada 15 November lalu. Inalum berhasil melunasi pembelian saham Freeport Indonesia sehingga kepemilikan Indonesia di tambang Papua yang sebelumnya 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Atas pelunasan itu juga, Pemerintah memberikan IUPK definitif kepada Freeport Indonesia.

"Disampaikan bahwa saham PT Freeport 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," tegas Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, Jumat, 21 Desember 2018.

Inalum Harus Nakhodai Freeport

Divestasi 51 persen PT Freeport Indonesia jangan hanya sebatas kepemilikan saham mayoritas oleh PT Inalum (persero). Inalum hendaknya menguasai kontrol manajemen atau menjadi nakhoda bagi PTFI. Jangan sampai pembangunan smelter yang merupakan kewajiban Freeport dibebankan kepada Inalum.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai kepemilikan saham mayoritas oleh Inalum bukan berarti membuat induk perusahaan (holding) BUMN industri pertambangan ini menanggung semua kewajiban atau denda milik Freeport. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap perusahaan tambang asal AS tersebut.

Di sisi lain, Inalum juga harus mengawal proses hilirisasi Freeport melalui pembangunan smelter. Dengan begitu, penerimaan negara dari pendapatan bisa meningkat karena adanya peningkatan nilai tambah. Begitu pula dengan operasional PTFI, Inalum hendaknya memilki posisi yang setara dengan Freeport agar dapat melakukan transfer knowledge, transfer teknologi, dan kapasitas khususnya, untuk penambangan bawah tanah.

Kenapa harus terlibat secara operasional? Agar pemerintah tak gagap ketika Indonesia sepenuhnya mengelola PTFI di masa mendatang.

"Kita harus bisa terlibat secara operasional agar kita bisa mengetahui seluk-beneluk dari kandungan emas. Kekhawatiran terburuk ketika engga mampu bayar nanti kepemilikan saham Inalum bisa teralih ke asing lagi," ujar Abra saat dihubungi Medcom.id.

Hal serupa disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Said Didu. Freeport yang pernah memiliki catatan hitam dalam kasus 'papa minta saham' mesti dikawal dengan ketat. Apalagi tujuan divestasi 51 persen saham ini untuk mengambil manfaat sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi besar ini juga harus bersih dari mafia lantaran keuangan negara bakal terancam saat perusahaan merugi.

"Bisnis ini sangat besar dan risiko tinggi, saya berharap jangan lagi ada benalu-benalu atau pihak-pihak yang mau menumpang hidup di Freeport," kata Said.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjamin penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia akan lebih besar setelah proses pengalihan saham mayoritas atau divestasi kepada Holding Industri Pertambangan yakni PT Inalum (Persero) tuntas.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, berapapun harga tembaga atau emas, pemasukan yang didapatkan negara pasti akan lebih besar dibandingkan rezim Kontrak Karya. Hal itu bisa terjadi lantaran dengan ketentuan IUPK maka Freeport menggunakan sistem perpajakan tetap (nail down).

Melalui sistem perpajakan nail down, besaran pajak Freeport sudah ditetapkan di awal kontrak dengan besaran pajak itu berlaku tetap hingga kontrak operasi perusahaan asal AS itu berakhir.

"Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak lebih besar untuk negara, dengan berapapun nilai dari harga tembaga dan emas," kata Ani sapaannya, pada Sabtu, 22 Desember 2018.

 


(AHL)