Ironi Industri Logistik Tanah Air

Desi Angriani    •    Jumat, 25 Jan 2019 20:18 WIB
analisa ekonomi
Ironi Industri Logistik Tanah Air
Ilustrasi. (FOTO: MI/Tri Handiyatno)

POTRET industri logistik dalam negeri semakin kacau. Baru-baru ini, konsumen dan penyedia jasa ekspedisi terpekik akibat ongkos pengiriman barang yang semakin membengkak. Bahkan, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyurati Presiden Joko Widodo agar pemerintah turun tangan.

Mereka kesulitan menekan biaya angkut barang lantaran sejumlah maskapai menaikkan tarif kargo udara atau Surat Muatan Udara (SMU) sebanyak enam kali dalam kurun waktu dua tahun. Pantas saja biaya logistik nasional mencapai 17 persen dari biaya produksi atau sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Apalagi kontribusi terbesar pembentuk biaya logistik ialah sektor transportasi yang sebesar 72 persen. Angka ini tergolong paling boros dibandingkan biaya logistik negeri Jiran Malaysia yang hanya delapan persen, Singapura hanya enam persen, dan Filipina sebesar tujuh persen dari total biaya produksi.

Artinya kinerja sistem logistik Indonesia masih buruk. Biaya logistik yang tinggi tercermin berdasarkan harga-harga barang yang terdistorsi menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang sama. Misalnya, biaya angkut jeruk impor jauh lebih murah ketimbang jeruk Medan atau Bali. Begitu juga ongkos angkut ternak asal NTT atau NTB lebih mahal ketimbang biaya impor ternak dari Australia.

Kondisi ini tentu membuat posisi Indonesia turun peringkat dari posisi 53 pada 2014 menjadi peringkat ke-63 dari 155 negara pada 2016. Bahkan Indonesia berada di bawah kinerja beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi penawaran dan permintaan distribusi yang besar pula. Ironis memang karena penurunan terjadi di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur dan dicetuskannya gagasan pengangkutan logistik melalui tol laut.

Jika dilihat pada 2011, nilai PDB industri logistik hanya USD5 miliar dalam kurs tahun berjalan. Angka ini sempat sedikit turun pada 2013 dan kembali menanjak menjadi USD6,77 miliar. Sayangnya, angka itu masih jauh dari target lantaran perekonomian nasional mengalami perlambatan. Tercatat perbandingan biaya logistik terhadap PDB turun 2,2 poin dari 25,7 persen menjadi 23,5 persen sejak 2013 hingga 2017.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengungkapkan penyebab sulitnya ongkos logistik turun karena belum dibarengi oleh penguatan industri manufaktur dalam negeri, penguatan jasa layanan logistik khususnya kargo, dan penggunaan jasa logistik dalam e-commerce atau perdagangan elektronik. Hal ini diperparah dengan belum terbentuknya standardisasi sistem logistik yang baku.

Malahan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga terus naik. Misalnya, biaya konsesi yang ditagihkan kepada operator di bandara dan pelabuhan mencapai lima persen dari gross revenue. Tidak mengherankan bila sejumlah maskapai nekat menaikkan tarif SMU demi menutupi kerugian operasional.

"Pemerintah sepertinya setengah hati dalam menurunkan biaya logistik karena di satu sisi tarif Dephub yang berhubungan dengan PNBP naik hingga lima persen. Di sisi lain meminta pelaku logistik untuk melakukan efesiensi," tutur Zaldy saat dihubungi Medcom.id.

Wakil Ketua Kadin Bidang Logistik dan Rantai Pasok Rico Rustombi menambahkan biaya logistik bisa turun bukan hanya terkait dengan infrastruktur atau sumber daya manusia semata, tetapi harus ada platform yang disepakati.

Selama ini standar logistik Indonesia hanya mengacu pada pemain besar, seperti PT Kargo Logistik. Hal ini lantaran mereka menguasai 60 persen sektor ritel sehingga secara tidak langsung sistemnya diikuti oleh penyedia jasa logistik lainnya.

Karena itu, standardisasi sistem logistik sangat penting mengingat kapasitas domestik dalam negeri tidak terlalu besar. Apalagi standar itu akan mengatur proses logistik, alat bantu logistik hingga informasi logistik.

"Genjot infrastruktur baik, tapi harus ada infrastruktur yang dibangun khusus untuk logistik. Sampai sekarang belum ada informasi. Kami hanya dapat data secara umum," imbuhnya.

Senada, Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo mengatakan permasalahan logistik di Indonesia begitu kompleks jika dilihat dari keragaman komoditas, luas wilayah, kondisi geografis, kondisi infrastruktur, serta Kementerian/Lembaga terkait.

Di sisi lain, implementasi blue print pengembangan sistem logistik nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 juga belum sesuai harapan.

"Pola distribusi yang berbeda-beda antarwilayah mengakibatkan sulitnya pengontrolan. Sarana dan prasarana infrastruktur yang belum memadai. Lalu sebagian besar konsumen masih terbiasa menggunakan sistem manual dalam transaksi logistik," ungkapnya.

Mahalnya Ongkos Logistik Gerus Industri e-Commerce

Wabah belanja online menjangkiti masyarakat Indonesia seiring tumbuhnya industri perdagangan elektronik atau e-commerce. Hal ini tercermin dari 50 juta orang yang menggunakan internet untuk kebutuhan online shopping dan aplikasi ojek online. Bahkan dari total 70 persen jasa pengiriman ritel, 50 persen di antaranya merupakan transaksi online.

Sayangnya, hobi belanja online dikhawatirkan bakal meredup lantaran penyedia jasa ekspedisi mulai menaikkan ongkos pengiriman barang. Tercatat 200 anggota Asperindo menyepakati penyesuaian tarif ongkos kirim (ongkir) dengan kenaikan rata-rata sebesar 20 persen akibat kenaikan biaya kargo pesawat.

Berdasarkan tarif Surat Muatan Udara terbaru yang dikeluarkan pihak maskapai Garuda. Kenaikan tarif kargo berkisar antara 70 persen hingga 352 persen sejak Juli 2018 hingga 14 Januari 2019.

Garuda tercatat melakukan kenaikan tarif sebanyak empat kali di 2018, yakni Juni sebanyak satu kali, Oktober sebanyak dua kali dan November satu kali. Sementara, kenaikan pada awal 2019 sudah terjadi sebanyak dua kali yakni, pada 1 Januari dan 14 Januari.

Ketua Umum Asperindo M Feriadi mengatakan wajar jika perusahaan pengiriman barang terpaksa menaikkan ongkos kirim lantaran kesulitan menekan harga khususnya, pengiriman di luar Pulau Jawa. Apalagi pengusaha jasa pengiriman ekspres tidak hanya melayani customer ritel melainkan juga korporasi.

Di samping itu, kenaikan ongkos logistik tentu berimbas pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan jasa pengiriman barang dan platform e-commerce. Sebab, mahalnya tarif pengiriman barang akan membuat konsumen mulai menahan belanja online.

"Iya betul dan sekarang banyak seller kategori UMKM ini terganggu dan ini tentu berdampak," kata Feriadi saat dihubungi Medcom.id.

Ketua umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung membenarkan kenaikan tarif kargo udara akan berdampak pada industri e-commerce. Namun, dampak tersebut tidak signifikan karena mayoritas pembeli online berada di Pulau Jawa. Kenaikan ongkos kirim dinilai hanya memberatkan bagi konsumen di luar Jawa.

Meski begitu, masyarakat tetap bisa menjalankan hobi belanja online melalui program gratis ongkos kirim (ongkir) oleh sejumlah platform e-commerce. Dengan potongan diskon ongkir mencapai Rp20 ribu, konsumen di luar Jawa bahkan tidak perlu menahan belanja online.

"
Naiknya kan cuma 30 persen, kalau saya melihat tidak terlalu berdampak. Kalau kirim barang ke Surabaya dari Rp15 ribu naik jadi Rp20 ribu. Kalau Jabodetabek naik Rp5 ribu juga enggak kerasa. Tapi kalau di luar Jawa akan sangat terasa tapi kita kan juga punya program gratis," ucap Untung kepada Medcom.id.

Bila kenaikan ongkos kirim tidak berdampak signifikan maka kontribusi e-commerce bisa diperkirakan akan mencapai 7-8 persen atau senilai USD14,47 miliar pada 2021. Berdasarkan riset Savills Plc pada Desember 2017, angka itu meningkat 2,08 kali lipat dengan pertumbuhan 20 persen per tahun. Dengan begitu ekspansi e-commerce tetap menjadi tulang punggung baru bagi sektor logistik, yang sebelumnya bersandar pada industri manufaktur.


(AHL)