November, Dana Amnesti Pajak Diperkirakan Banyak Masuk ke Pasar Saham

Dian Ihsan Siregar    •    Kamis, 13 Oct 2016 14:56 WIB
tax amnesty
November, Dana Amnesti Pajak Diperkirakan Banyak Masuk ke Pasar Saham
Sejumlah orang berbincang di dekat tulisan Amnesti Pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memperkirakan dana segar dari program amnesti pajak akan mulai masuk ke pasar saham pada bulan depan. Belum masuknya dana tersebut ke pasar saham lantaran banyak dari para Wajib Pajak (WP) masih fokus terhadap pengurusan dokumen di periode sebelumnya.

‎Direktur Utama KSEI Frederica Widyasari Dewi mengatakan, dana amnesti pajak sudah secara perlahan mulai masuk ke pasar saham. Namun demikian, penempatan lewat produk reksa dana masih banyak belum diminati oleh WP. Akan tetapi, KSEI berharap dana tersebut bisa masuk maksimal.

"Terus kemudian kalau yang reksa dana juga sudah masuk. Reksa dana kita bilangnya investor fund unit account atau IFUA, tapi angka belum banyak. Jadi, kita menunggu dulu Oktober ini atau mungkin bulan depan (November) karena uangnya mungkin bisa nyusul," kata Frederica, ditemui di ‎Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Frederica belum bisa merinci secara pasti berapa besar dana amnesti pajak yang akan masuk ke pasar saham. Namun, ia memperkirakan dana yang akan masuk terbilang besar. Dalam hal ini, para WP perlu mengetahui bahwa ada keuntungan yang menggiurkan dari penempatan dana di pasar saham.


Sumber: Pajak

"Saya enggak bisa bilang angkanya, yang pasti besar. Bisa dalam bntuk uang yang masuk atau efek yang sudah ada. Nanti kalau sudah mulai bergerak, saya kasih datanya ke teman-teman," ucap Kiki biasa ia disapa.

‎Adapun keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.08/2016 dan PMK Nomor151/PMK.08/2016 dinilai Kiki akan memberi kejelasan bagi peserta pengampunan pajak. Alhasil, uang yang ditempatkan lewat produk investasi bisa berjalan dengan baik dan teratur.

"Kami kemarin baru dapat sosialisasi PMK yang baru, 150 dan 151, itu baru detail mengatur banyak hal. Misalnya, kalau repatriasi dulu diterangkan dalam bentuk uang, kalau ini surat berharga juga diatur. Jadi bisa lebih jelas," pungkas Kiki.

 


(ABD)