Reshuffle Jilid III

Pelaku Pasar Ingin Sri Mulyani Tetap di Kabinet

Desi Angriani    •    Kamis, 13 Jul 2017 15:52 WIB
reshuffle kabinet
Pelaku Pasar Ingin Sri Mulyani Tetap di Kabinet
Menkeu Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah analis menilai perombakan kabinet atau reshuffle jilid III tak akan mempengaruhi kinerja industri pasar modal. Hal tersebut akan berbeda jika Presiden Joko Widodo menggeser posisi Sri Mulyani dari singgasana kementerian sektor ekonomi.

Analis MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, pelaku pasar modal menginginkan eksistensi Menteri keuangan tersebut di pemerintahan untuk menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tetap saja ibu Sri Mulyani harus di kabinet karena kan beliau yang paling tahu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) kita," ujar Edwin saat ditemui Metrotvnews.com di Gedung BEI, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

Sebab, pelaku pasar saat ini mencermati isu defisit APBN yang makin melebar menjadi 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp397,2 triliun.

"Kita cermati bagaimana mengurus defisit APBN tersebut isu paling penting bukan soal isu reshuffle kabinet," jelas dia.

Namun begitu, dia juga berharap Presiden tak mencopot menteri-menteri ekonomi yang tercatat memiliki prestasi gemilang dan membantu perekonomian Indonesia tumbuh lebih baik.

"Jangan sampai frontal saja sih," tandasnya.




Isu pergantian menteri jilid III mengemuka saat Presiden Joko Widodo memberi kata sambutan di Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (KEU MUI) 22 April 2017. Jokowi menyentil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepal Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Jokowi menyampaikan, dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta yang disertifikatkan. Menurut Jokowi, menteri harus bertanggung jawab atas pencapaian itu.

"Targetnya terlalu besar atau terlalu besar, itu urusan menteri. Setahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai, urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, atau bisa dicopot," kata Jokowi.

Sinyal reshuffle semakin kuat setelah pada 8 Mei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merilis laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Menurut laporan itu, kinerja birokrasi di kementerian dan lembaga (K/L) pusat dan daerah, masih melempem. Mayoritas birokrasi di pusat dan daerah dinilai belum efisien.

"Masih banyak yang harus kita perbaiki karena banyak K/L dan daerah yang nilainya rata-rata C, CC, dan B," kata Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat itu.


(AHL)

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional
Sevel Tutup

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional

3 days Ago

Bangkrutnya usaha 7-Eleven (sevel) ditangan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) meninggalkan ban…

BERITA LAINNYA