Dukung Perumusan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR Gandeng IBPA

Dian Ihsan Siregar    •    Kamis, 13 Oct 2016 12:42 WIB
perumahan
Dukung Perumusan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR Gandeng IBPA
IBPA menggandeng Ditjen Pembiayaan Perumahan Kemen PUPR. (FOTO: MTVN/Dian Ihsan Siregar)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Penilai Harga Efek Indonesia (IBPA) menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dalam mendukung penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan.

Direktur Jenderal Kementerian PUPR Maurin Sitorus mengatakan dalam menjalankan pembiayaan perumahan kementerian perlu estimasi suku bunga yang disalurkan oleh bank pelaksana. Oleh karena itu, biaya bank pelaksana tersebut salah satunya ditentukan oleh bond yang diterbitkan IBPA.

"Kerja sama ini penting bagi keberlanjutan pembiayaan perumahan secara kredibel dan transparan. Berapa nilai wajar, berapa suku bunga wajar yang akan kami pakai, kami minta bantuan dari IBPA," kata Maurin, saat ditemui di ‎Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Direktur Utama IBPA Yoyok Isharsaya mengungkapkan, kesepakatan ini menjadi landasan bagi kedua belah pihak untuk saling bekerja sama dalam menyusun kajian, analisis, dan konsultasi di bidang penilaian harga efek. Sehingga bisa mendukung tugas Kementerian PUPR.

‎"Kepercayaan yang diberikan Kementerian PUPR kepada IBPA membuktikan bahwa fungsi dan peran IBPA sebagai lembaga penilaian harga efek tidak hanya terbatas pada industri pasar modal atau industri keuangan, melainkan dapat diperluas dalam industri lainnya seperti pembiayaan perumahan," tegas Yoyok.

Maurin melanjutkan, manfaat kerja sama kepada masyarakat, suku bunga ‎Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan benar-benar mencerminkan nilai yang wajar dan transparan.

"Itu sangat diperlukan agar anggaran pemerintah yang disalurkan berdasarkan suatu yang kredibel dan transparan.‎ Ini terutama untuk KPR FLPP dan SSB. Seperti yang disampaikan, salah satu komponen biaya bank-bank pelaksana dalam menyalurkan KPR FLPP dan SSB adalah bond yang mereka terbitkan," ungkap Maurin.

Maurin menambahkan, kerja sama ini diharapkan dapat berlanjut, karena pemerintah berkomitmen melakukan bantuan pembiayaan perumahan ke Masyarakat ‎Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk jangka menengah dan mendatang.

"Pada tahun ini‎, total pembiayaan perumahan dari pemerintah sebesar Rp12,4 triliun. Pada 2017 sebesar Rp15,6 triliun," pungkas Maurin.


(AHL)