OJK Larang Asing Masuk Perusahaan Efek Daerah

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 08 Aug 2018 14:31 WIB
ojk
OJK Larang Asing Masuk Perusahaan Efek Daerah
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen. Dok: MI.

Jakarta: Perusahaan asing dilarang masuk menjadi pengelola perusahaan efek daerah. Hal itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perizinan Efek Daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan alasan perusahaan asing tidak boleh mengelola guna memberikan kesempatan kepada pemain lokal.

"Jangan dong. Itu rezekinya orang domestik," kata Hoesen di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.

Dalam rancangan beleid itu menjelaskan yang dimaksud dengan perusahaaan efek daerah adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.

Pada pasal 17 disebutkan bahwa perusahaan efek dilarang dimiliki oleh asing baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali kepemilikan melalui emiten. Asing boleh masuk hanya sebagai mitra saja.

Dalam rancangan itu juga dijelaskan nantinya perusahaan efek daerah akan dikategorikan dalam tiga kategori kegiatan usaha (PEDKU). OJK juga mengatur batasan modal disetor dan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) untuk setiap kelompok PEDKU.

PEDKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan usaha transaksi efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain dan pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain. Kategori ini wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp7,5 miliar dan MKBD Rp5 miliar.

PEDKU 2 hanya dapat melakukan kegiatan usaha transaksi efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain dan pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain. Selain itu mereka dapat melakukan kegiatan pembiayaan transaksi efek dengan pembatasan sumber pembiayaan tidak boleh tidak boleh berasal dari utang. PEKDU 2 wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp15 miliar dan MKBD Rp10 miliar.

Lalu, PEDKU 3 hanya dapat melakukan kegiatan usaha transaksi efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain dan pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain.

Mereka juga diperbolehkan melakukan kegiatan pembiayaan transaksi efek dengan pembatasan sumber pembiayaan utang maksimal lima kali dari MKBD. Kategori ini wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp30 miliar dan MKBD Rp25 miliar. Hoesen menuturkan, saat ini OJK tengah mematangkan rancangan beleid tersebut. "Lagi dikerjakan," pungkas dia.

 


(SAW)