Schroder Investment: Aksi Demo Berlarut Tekan Laju IHSG

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 25 Nov 2016 15:19 WIB
ihsg
Schroder Investment: Aksi Demo Berlarut Tekan Laju IHSG
Ilustrasi. (FOTO: Antara/Andika Wahyu)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Schroder Investment Management Indonesia memandang aksi demonstrasi yang melebar ke politik menjadi katalis negatif bagi gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di 2016.

Chief Executive Officer Schroders Michael T Tjoajadi membenarkan masih berlarut-larutnya aksi demonstrasi memberikan pengaruh negatif bagi gerak indeks di tahun ini. Bahkan bisa semakin buruk bagi keadaan ekonomi dalam negeri secara umum.

"Demonstrasi yang berlanjut terus tentu sangat memengaruhi IHSG dan ekonomi kita. Tanpa violent saja, demonstrasi itu mempunyai dampak negatif. Apalagi jika selanjutnya demonstrasi itu terjadi violent," ucap Michael di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Sejauh ini, kata Michael, aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir di DKI Jakarta telah memberikan pengaruh buruk bagi sektor bisnis nasional, salah satunya sektor properti.

Pelaku sektor properti, sebut Michael, masih banyak yang menunggu dan menunda pengerjaan proyek terkait upaya mencari kepastian pasar setelah berlangsungnya aksi demonstrasi.

Baca: Aksi Demo tak Surutkan Kinerja IHSG

"Aksi demonstrasi mendatang (2 Desember 2016) juga akan memberikan sangat berpengaruh negatif bagi ekonomi," tutur Michael.

Selain itu, sentimen negatif ‎dari global yang memberi pengaruh indeks masih terkait terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden AS.

"Fluktuasi sejumlah bursa saham, termasuk di Indonesia, terjadi sangat besar sejak pemilihan Presiden Amerika Serikat. IHSG saja sempat langsung melemah lebih dari 100 poin," tegas Michael.

Baca: Demo dan Rush Money Tidak Ganggu Gerak IHSG

Selain itu, sentimen negatif Trump ke negara-negara lain juga terjadi di pasar valuta asing (valas) maupun pasar surat utang. Michael mengharapkan, kepemimpinan Trump di AS tidak memicu praktik perang dagang terkait rencana AS yang akan menaikkan tarif impor.

"Kami mengharapkan Pemerintah I‎ndonesia mempercepat belanja modal dan belanja barang, karena 60 persen pertumbuhan ekonomi nasional ditopang konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah," pungkas ‎Michael.


(AHL)