Holding BUMN Tambang, BEI: Inalum Harus Tender Offer

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 15 Nov 2017 14:24 WIB
holding bumninalum
<i>Holding</i> BUMN Tambang, BEI: Inalum Harus <i>Tender Offer</i>
Direktur Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bisa menjalankan penawaran pembelian saham kepada pemegang saham lainnya, termasuk ke publik (tender offer). BEI melakukan ini demi memastikan perlindungan terhadap investor ritel.

Seperti diketahui, Inalum merupakan induk usaha atau pemegang saham pengendali (PSP) di tiga emiten tambang pelat merah yang bakal menjadi BUMN tambang, yakni PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), PT Timah (Persero) Tbk (TINS), dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM).

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, bursa menyambut baik pembentukan holding BUMN tambang. Namun demikian, proses tersebut harus sejalan dengan menjaga perlindungan terhadap investor ritel. Sebab, pembentukan holding BUMN tambang membuat perseroan menjadi nonperseroan. Meski, saham utamanya masih dipegang kendali oleh pemerintah lewat Kementerian BUMN.

"Karena terjadi perubahan kebijakan dari BUMN perlu persetujuan DPR sekarang tidak maka itu secara teori terjadi perubahan kepemilikan, sehingga harus tender offer (penawaran wajib)," ujar Tito, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

Pada saat mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No54/POJK.04/2015 tentang penawaran tender sukarela atau pelaksanaan tender offer dimulai paling lambat dua hari kerja setelah pernyataan menjadi efektif. Kemudian, transaksi tender offer wajib diselesaikan paling lambat 12 hari setelah masa penawaran berakhir dengan penyerahan uang atau efek dan sebagainya.

Sedangkan untuk penetapan harga saham saat tender offer ditentukan dari perhitungan rata-rata tertinggi selama 90 hari perdagangan terakhir atau sebelum pengumuman tender offer.

Tito berharap, Inalum tidak hanya melihat peraturan tender offer wajib secara tersurat. Namun, juga harus melihat yang secara tersirat. "Substansi aturan itu adalah minority protection," pungkas Tito.




Kementerian BUMN bakal melepas status perseroan terbatas terhadap tiga perusahaan tambang pelat merah, yakni PTBA, TINS, dan ANTM. Perubahan stat‎us tiga perusahaan tambang BUMN bertujuan untuk menjadi holding BUMN Pertambangan.

Seperti dikutip dalam surat panggilan RUPSLB ketiga BUMN tersebut pada Selasa 14 November 2017, agenda dalam RUPSLB ketiga badan usaha tersebut sama sama membahas mengenai perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan status persero menjadi non-persero.

Ketiga perusahaan akan melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2017, di Hotel Borobudur, Jakarta. Hanya saja waktunya berbeda-beda. Untuk Antam akan dimulai pukul 09.00 WIB, Timah pukul 13.00 WIB, dan Bukit Asam pukul 15.00 WIB.

Dalam ketiga surat panggilan itu menerangkan nantinya juga akan ada pembicaraan mengenai penyertaan modal negara (PMN) ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang menjadi pemimpin dari holding BUMN pertambangan.

Adapun isi dari surat panggilan tiga BUMN tambang itu adalah sebagai berikut:

PT Antam
"Perubahan kepemilikan saham di perseroan sehubungan dengan Peraturan Pemerintah mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham perusahaan PT Inalum yang mengakibatkan status perseroan dari persero menjadi bukan persero."

PT Timah
"Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan perseroan dari persero menjadi non-persero sehingga dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Inalum."

PT Bukit Asam
"1. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan sehingga dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Inalum.
2. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham dengan merubah ketentuan pasal empat anggaran dasar perseroan.
3. Perubahan susunan pengurus perseroan."


(AHL)