Reshuffle Jilid III, BEI Ikut Strategi Pemerintah

Desi Angriani    •    Kamis, 13 Jul 2017 14:01 WIB
reshuffle kabinet
<i>Reshuffle</i> Jilid III, BEI Ikut Strategi Pemerintah
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio. (FOTO: MTVN/Desi Angriani)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan sentimen reshuffle atau perombakan kabinet jilid III yang beredar di pasar keuangan domestik tidak akan mempengaruhi kinerja industri pasar modal.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, pihaknya mendukung penuh segala kebijakan dan keputusan pemerintah. Termasuk bila Presiden Joko Widodo kembali merombak dan menggeser posisi menterinya.

"Saya mengatakan bahwa kita akan ikut apa strategi sosialisasi dan rencana kerja Pemerintah," ujarnya di Mainhall Gedung BEI, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

Menurutnya, sentimen yang berkaitan dengan politik dalam negeri tidak mempengaruhi kinerja ekonomi secara nasional. Sebab, selama ini BEI selalu berkoordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator jasa keuangan. Segala kebijakan tentang pasar modal akan melalui sinergi dengan OJK terlebih dulu.

"Dan OJK yang akan kerja sama dengan para menteri itu. Ini mestinya siapa pun bisa jalan," tutur dia.

Dia menambahkan, perombakan kabinet tak serta merta mengganti sebuah kebijakan. Lagi pula pelaku pasar kini lebih bijak dalam mengamati potensi pasar modal dan perekonomian Indonesia.

"Strategi tidak berubah, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tidak berubah. Orang melihatnya adalah potensi Indonesia. Selama orang melihat menjadi membaik saya tidak lihat pengaruhnya," pungkasnya.

Isu pergantian menteri jilid III mengemuka saat Presiden Joko Widodo memberi kata sambutan di Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (KEU MUI) 22 April 2017. Jokowi menyentil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepal Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Jokowi menyampaikan, dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta yang disertifikatkan.Menurut Jokowi, menteri harus bertanggung jawab atas pencapaian itu.

"Targetnya terlalu besar atau terlalu besar, itu urusan menteri. Setahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai, urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, atau bisa dicopot," kata Jokowi.

Sinyal reshuffle semakin kuat setelah pada 8 Mei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merilis laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Menurut laporan itu, kinerja birokrasi di kementerian dan lembaga (K/L) pusat dan daerah, masih melempem. Mayoritas birokrasi di pusat dan daerah dinilai belum efisien.

"Masih banyak yang harus kita perbaiki karena banyak K/L dan daerah yang nilainya rata-rata C, CC, dan B," kata Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat itu.


(AHL)