Pemilihan Presiden 2019

OJK Imbau Investor Tidak Khawatir Isu Pencucian Uang

Ilham wibowo    •    Jumat, 10 Aug 2018 14:12 WIB
ojkbeipasar modal
OJK Imbau Investor Tidak Khawatir Isu Pencucian Uang
Ilustrasi (MI/USMAN ISKANDAR)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada para investor untuk tidak khawatir dengan isu beredarnya pencucian uang saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pasalnya, sudah ada mekanisme pengawasan secara ketat melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ada tahun politik atau tidak sudah ada PPATK dan sudah ada mekanisme pengawasan money laundring di semua industri jasa keuangan," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hoesen, di Gedung BEI, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018.

Bahkan, ia meyakini, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetap menunjukan tren positif saat Pilpres 2019 berlangsung. Kondisi stabilitas perekonomian domestik dan pengaruh perekonomian global diharapkan tetap mempertahankan kinerja pasar modal.



"Infrastruktur (pengawasan) itu sudah ada. Kita berupaya menjadikan negara kita negara yang mendapatkan peringkat yang baik dalam pengawasan pencucian uang," tukasnya.

Lebih lanjut, Hoesen berharap, tahun politik tidak berpengaruh negatif bagi perkembangan industri pasar modal di Indonesia. Adapun OJK siap menjaga momentum pertumbuhan industri pasar modal Tanah Air agar berperan lebih besar terhadap perekonomian.

"Tahun politik stabilitas pasar modal tetap terjaga seperti pemilu sebelumnya," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Wimboh Santoso menyebut, pasar modal Tanah Air perlu berada pada tingkat integritas tinggi. Wimboh meyakini iklim investasi bakal semakin baik saat tak ada penyimpangan di semua lini.

"Integritas tinggi maknanya luas. Jadi proses bisnis yang transparan dan objektif sehingga investor lebih percaya pada pasar modal, baik dalam menghimpun dana maupun untuk investasi," pungkasnya.

 


(ABD)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA