Rendahnya Suku Bunga Sebabkan Produk DIRE Indonesia Terbatas

Dian Ihsan Siregar    •    Senin, 30 May 2016 20:13 WIB
investasi properti
Rendahnya Suku Bunga Sebabkan Produk DIRE Indonesia Terbatas
Instruman KLIK DIREI Properti. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.

Metrotvnews.com, Jakarta: ‎Produk investasi KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE)‎ di Indonesia masih sangat kecil atau terbatas. Hal itu karena tingkat bunga saat ini belum menarik bagi pengusaha properti di dalam negeri.

"Sekarang ‎yield atau tingkat bunga masih seperti sekarang. DIRE kurang menarik, karena kalau Surat Utang Negara (SUN) kira-kira delapan persen, jika IRE kurang dari segitu orang lebih pilih SUN saja atau deposito," ungkap Direktur Keuangan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Tulus ‎Santoso Brotosiswojo, ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Selain itu, menurut Tulus, tingkat bunga dari KIK DIRE tidak memiliki kepastian. Sebab, harga properti setiap tahun mengalami perubahan. Walaupun bunga yield bakal berada di posisi delapan persen.

"Kami ‎tidak bisa memastikan DIRE menjadi menarik. H‎arus test market dulu, SUN risk free, kalau properti bisa naik tapi enggak janji, tapi kalau SUN kan sudah pasti sebesar 7,5 persen," jelas Tulus.

Terkait penerbitan DIRE, ‎Tulus menegaskan, Ciputra Group masih menunggu kepastian peraturan pemerintah yang mengatur pemotongan PPh dan BPHTB, yang nantinya hanya akan berjumlah 1,5 persen.

Sebagaimana diketahui, PPh DIRE direncakan akan diturunkan menjadi 0,5 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)‎  menjadi1 persen,  maka total pengenaan pajak untuk pembangunan properti secara total menjadi 1,5 persen. Alhasil, Indonesia bisa bersaing dengan Singapura yang mematok perpajakan untuk properti sebesar tiga  persen.

Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sujanto mamaparkan, produk DIRE yang kurang berkembang di Indonesia, karena masih besarnya beban pajak yang dikenakan yaitu BPHTB dan PPh.

Sujanto mengharapkan, pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah (pemda) ‎dapat menurunkan BPHTB di tiap daerah kurang dari lima persen. Lantaran penurunan BPHTB merupakan kewenangan pemda.

"Sejauh ini pemerintah daerah yang antusias untuk menurunkan BPHTB untuk DIRE adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan BPHTB masing-masing di pemda, kalau sekarang sesuai UU maksimal lima persen, masalah persentasenya berapa itu diserahkan ke pemda kewenangannya," tutur Sujanto.

Sujanto menambahkan, pemda yang lain diharapkan bisa memberi insentif seperti Pemprov DKI Jakarta. Agar DIRE ini bisa lebih berkembang, dan banyak dimanfaatkan oleh pengusaha properti di Indonesia.


(SAW)


Trump Prediksi AS-Tiongkok Capai Kesepakatan
Akhiri Perang Dagang

Trump Prediksi AS-Tiongkok Capai Kesepakatan

1 day Ago

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi Amerika Serikat akan mencapai kesepakata…

BERITA LAINNYA