Percepatan RUU EBT Butuh Masukan dari Akademisi

Daviq Umar Al Faruq    •    Kamis, 09 Aug 2018 20:00 WIB
energi terbarukan
Percepatan RUU EBT Butuh Masukan dari Akademisi
Wakil DPR RI, Agus Hermanto saat berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu 8 Agustus 2018. Medcom/David.

Malang: Wakil DPR RI, Agus Hermanto bakal mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), atau Renewable Energy. Salah satu langkahnya adalah dengan menggandeng akademisi.

"Tentunya kita harus perhatikan dan meminta masukan dari akademisi agar semua undang undang nanti bisa dipakai masyarakat," katanya saat berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu, 8 Agustus 2018.

Agus mengatakan UMM adalah salah satu perguruan tinggi yang dipilih sebagai akademisi untuk memperkuat RUU EBT. Sehingga diharapkan pembahasan RUU ini mendapatkan masukan naskah akademis untuk perbaikan.

"Walaupun setelah menjadi undang-undang bisa saja di yudisial review. Tapi kan kita nggak pengen seperti itulah. Pengennya kita begitu undang-undang itu ada, bisa aplikable dan semua berguna untuk masyarakat," tuturnya.

UMM dipilih karena memiliki pengalaman di bidang EBT. Salah satunya adalah pengalaman tentang Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Solar Sell. Selain dari UMM, berbagai masukan dari universitas lainnya pun juga akan ditampung.

"Ini dalam rangka kelengkapan supaya RUU bisa diajukan. Keinginan kita ya kalau bisa akhir tahun ini kita ajukan. Tetapi kita melihat bagaimana kelengkapan data ini dulu," ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan perlunya RUU EBT ini diperlukan agar cadangan energi baru terbarukan dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebab, diakuinya, di Indonesia energi baru terbarukan baru termanfaatkan 6 persen saat ini.

"Ini juga harus kita tingkatkan terus. Apalagi Presiden Jokowi sudah tandatangan di Paris Agreement untuk menjaga lingkungan dunia. Energi baru terbarukan ini pun juga berpatisipastif untuk menjaga lingkungan di dunia," urainya.

Pria asal Semarang ini pun mengaku energi merupakan rantai dari kemakmuran. Sehingga apabila energi tidak tercukupi, tentunya kemakmuran akan makin sulit terjangkau. Sehingga energi sudah saatnya diperkuat secara mandiri.

Sebagai informasi, RUU EBT dinilai dapat mendorong semua pihak dalam mengembangkan energi baru. RUU ini akan menjadi payung hukum dalam mendorong pengembangan EBT seiring menipisnya cadangan energi fosil.


(SAW)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

2 days Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA