Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Harga Listrik dari Energi Terbarukan

Husen Miftahudin    •    Minggu, 16 Apr 2017 19:54 WIB
energi terbarukan
Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Harga Listrik dari Energi Terbarukan
Ilustrasi energi terbarukan. ANTARA FOTORosa Panggabean.

Metrotvnews.com, Jakarta: Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan mengenai harga listrik dari energi terbarukan. Kebijakan baru ini dinilai kontra produktif dengan pengembangan energi terbarukan.

Menurut Ketua Umum METI Surya Darma, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang bersifat jangka panjang yang dapat memberikan kepastian bagi investor atau pengembang energi terbarukan. Apalagi, pengembangan energi terbarukan butuh waktu panjang. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memerlukan waktu 6 tahun, sedangkan pengembangan panasbumi memerlukan waktu 7-9 tahun mulai dari fase eksplorasi hingga mulai beroperasi

"Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang bersifat jangka panjang yang dapat memberikan kepastian bagi pengembang," ujar Surya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu 16 April 2017.

Kebijakan terkait harga listrik dari energi terbarukan termaktub dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Menurut Surya, beleid itu malah justru menghambat pengembangan energi terbarukan karena penerapan tarif maksimal mencapai 85 persen dari biaya pokok produksi (BPP).

Pemerintah, sebutnya, pernah mengeluarkan kebijakan serupa yang berasal dari energi panas bumi. Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi akhirnya batal dan diganti kebijakan baru.

Kini, dalam peraturan baru, Pemerintah menetapkan patokan harga maksimal untuk listrik bukan hanya dari panasbumi, melainkan juga dari tenaga matahari, angin, air, biomassa, biogas, dan sampah. Kondisi seperti itu membuat para investor prihatin.

Keprihatinan investor karena ketidakjelasan Pemerintah dalam menetapkan pembatasan tersebut. Selain kondisi yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain, besaran BPP akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan, proses pengembangan energi terbarukan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mengevaluasi Permen No.12/2017," tegasnya.


(SAW)

Kebijakan HET Diyakini Efektif Cegah Gejolak Harga

Kebijakan HET Diyakini Efektif Cegah Gejolak Harga

11 hours Ago

Penerapan kebijakan HET yang dikeluarkan Kemendag dinilai akan menjadi panduan konsumen dalam m…

BERITA LAINNYA