Alasan Komisi VII Tunda Restui Cost Recovery SKK Migas

Anggitondi Martaon    •    Kamis, 22 Sep 2016 22:22 WIB
berita dpr
Alasan Komisi VII Tunda Restui Cost Recovery SKK Migas
(Foto:Antara/Dhoni Setiawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi VII DPR RI menunda persetujuan pengajuan biaya ‎penggantian biaya operasi hulu migas (cost recovery). Pemerintah mengajukan biaya cost recovery sebesar USD10,4 miliar.‎

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan, ‎penundaan persetujuan pembayaran biaya cost recovery ‎proyek Enhanced Oil Recovery (EOR) Surfaktan bertujuan agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)‎ mengimplementasikan hasil penelitiannya.

"Proyek ini belum diimplementasikan secara skala besar yang bisa meningkatkan produksi minyak mentah, sudah dikenakan biaya recovery-nya," kata Kurtubi, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Politikus NasDem itu menegaskan, Komisi VII tidak ingin negara ini harus membayar begitu saja tanpa ada dampak kepada produksi minyak nasional. Komisi VII akan menyetujui jika KKKS tersebut telah mengimplementasikan hasil penelitiannya.

"Bukan kami enggak mau bayar, tapi ditunda sampai EOR surfaktan ini bisa menghasilkan kenaikan produksi signifikan. Pada saat itu kita bayar," ungkap dia.

Kurtubi mengungkapkan, salah satu alasan SKKK  menerapkan implementasinya adalah harga minyak mentah. Menurutnya, SKKK tersebut mau mengimplementasikan hasil penelitiannya ketika harga minyak mentah mencapai 60 hingga 80 dolar per barel.

"Saya kuatir ada tujuan hiden agenda yang harus kita antisipasi. Saya berharap sinyal ini dapat ditangkap oleh SKKK untuk segera mengimplementasikan proyek EOR ini untuk meningkatkan produksi minyak mentah nasional," terang dia.

Selain untuk memastikan implementasi penelitian, penundaan itu juga dilakukan untuk menyesuaikan kondisi perekonomian negara.

"Sehingga punya dua fungsi, yaitu untuk menghemat anggaran dan mendorong kontraktor mengimplementasikan hasil penelitiannya," kata Kurtubi.

Ketika ditanya sampai kapan penundaan pembayaran cost recovery, Kurtubi menegaskan hingga memberikan efek terhadap produksi minyak nasional.

"Iya kita tunda, sampai menghasilkan produksi," tegas Kurtubi.


(ROS)