Investasi Hulu Migas Kurang Diminati, Alasan Pemerintah Revisi PP Cost Recovery

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 23 Sep 2016 17:39 WIB
cost recovery
Investasi Hulu Migas Kurang Diminati, Alasan Pemerintah Revisi PP <i>Cost Recovery</i>
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melelui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya pemulihan (cost recovery) dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas). Kurangnya minat investor di sektor hulu migas menjadi alasan utama revisi PP tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai posisi Indonesia selama ini untuk kegiatan eksplorasi migas kurang efisien. Baik dari sisi biaya maupun jumlah sumur migas yang dimiliki oleh Indonesia tidak begitu kompetitif dibandingkan dengan negara lain.

"Ini juga menjelaskan bahwa di mana saat harga produksi minyak sangat tinggi, produksi minyak di Indonesia enggak meningkat. Ada sesuatu yang dipertanyakan mengenai kebijakan di sisi insentif maupuin bagaimana pemerintah memperlakukan kegiatan eksplorasi di industri ini," ujar dia di kantornya, Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2016).

Dengan revisi PP ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan investasi migas yang kompetitif. Selanjutnya hal ini akan membuat kegiatan ekonomi produktif, terutama jika melihat keunggulan Indonesia sebagai penyedia sumber daya alam migas dan lokasi yang dengan pasar.

"Tapi kemudian ini bisa terealisir dengan menarik sebanyak mungkin investasi yang bisa menggunakan sumber daya secara baik, efisien dan adil. Ini yang diformulasikan dalam PP tersebut," jelas dia.

Dirinya menambahkan, dengan menarik minat investor maka kegiatan eksplorasi sumber migas baru bisa dilakukan. Apalagi jika melihat data yang menunjukan bahwa penurunan produksi hulu migas Indonesia diprediksi menjadi 400 ribu barel per hari di 2020 dari 800 ribu barel per hari pada 2016.

"Oleh karena itu, perbaikan iklim investasi di sektor hulu jadi sesuatu yag sangat urgent. Kalau dari sisi kami sangat berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah untuk dapat penerimaan dari sisi bagaimana ini kemudian dapat menciptakan multiplier effect," pungkasnya.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA