Menerangi 12.695 Desa, Kadin Berikan Dana Hibah USD8 Miliar

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 29 Nov 2016 20:56 WIB
dana desa
Menerangi 12.695 Desa, Kadin Berikan Dana Hibah USD8 Miliar
Illustrasi. ANTARA FOTO/Umarul Faruq.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berinisiatif untuk memberikan solusi pada kesenjangan rasio elektrifikasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah terpencil melalui program energi baru nusantara.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi Baru Terbarukan dan Lingkungan Hidup, Halim Kalla mengatakan, ketersediaan listrik menjadi salah satu indikator penting mengukur kemajuan suatu wilayah. Tetapi sampai saat ini, masih terdapat kesenjangan rasio elektrifikasi antara wilayah perkotaan dengan pedesaan bahkan dengan daerah terpencil.

Kadin berniat melistriki 12.695 desa yang belum terlistriki dengan mengumpulkan dana hibah sebesar USD8 miliiar untuk membiayai program melistriki desa tersebut.

"Kadin berminat untuk segera mengaliri Iistrik ke 12.695 desa di Indonesia yang saat ini tidak memitiki Iistrik sama sekali dengan menggunakan sumber daya energi terbarukan. Kami berusaha mengumpulkan dana USD8 miliar hibah dan pinjaman lunak untuk membiayai program ini," kata Halim Kalla dalam diskusi Rakernas Kadin, di Hotel Kartika Candra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/11/2016).

Berdasarkan pada Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebanyak 9,9 juta masyarakat Indonesia belum mendapatkan akses Iistrik. Saat ini rasio Elektrifikasi nasional berada di kisaran 87 persen dan pemerintah menargetkan pada 2019 rasio itu naik menjadi 97 persen.

Halim menjelaskan pemerintah telah memberikan penugasan khusus kepada PT Perusahaan Listrik Negara (persero) untuk menjamin ketersediaan Iistrik di Tanah Air. Namun, sampai saat ini, masih banyak wilayah yang belum dapat menikmati listrik. Untuk itu, pemerintahan memasang percepatan pengembangan pembangkit Iistrik sebagai salah satu prioritasnya.

Langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan kelistrikan tersebut diantaranya dengan membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2016-2025. RUPTL diyakini dapat mengakselerasi penerangan di wilayah terpencil utamanya Indonesia bagian Timur, dengan memprioritaskan penerangan di 12.695 desa‚ yakni desa-desa pedalaman, terpencil dan sulit dijangkau oleh PLN.

“Kami mendukung penuh langkah yang diambil oleh pemerintah. Kami, dari pihak swasta juga berniat untuk berkontribusi Iangsung dalam pengadaan Iistrik di daerah pedesaan untuk menyokong kebutuhan rumah tangga dan industri di sana‚" ungkap dia.

Namun sayangnya, Halim menambahkan, pihak swasta tidak serta merta dapat membangun kelistrikan di daerah terpencil. Pembangunan daerah terpencil oleh swasta itu masih memerlukan payung hukum. Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah untuk menerbitkan payung hukum tersebut.

"Tentunya kami juga mengharapkan adanya dukungan payung hukumnya seperti apa, apakah harus ada Peraturan Menteri-nya dan sebagainya," pungkas dia.


(SAW)