Tiga Perhatian Jokowi soal Relaksasi Ekspor Mineral Olahan

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 10 Jan 2017 19:05 WIB
ekspor minerba
Tiga Perhatian Jokowi soal Relaksasi Ekspor Mineral Olahan
Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap tiga hal terkait relaksasi ekspor mineral olahan.

Luhut menjelaskan, Jokowi memutuskan akan memperhatikan kepentingan rakyat banyak yang bekerja di perusahaan terkait. Kemudian mempertimbangkan penerimaan negara.

"Terus ketiga, tentu kita ingin memperbaiki aturan-aturan yang ada. Yang mana pemerintah pada ujungnya harus punya saham yang lebih besar, yaitu 51 persen yang dijalankan," jelas Luhut, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Sebelumnya, Luhut menyerahkan keputusan mengenai relaksasi ekspor mineral olahan (konsentrat) ke Jokowi. Hari ini, masalah tersebut dibahas dalam rapat kabinet terbatas.

Keputusan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Adapun dalam PP tersebut mengatakan izin untuk perusahaan tambang boleh menjalankan ekspor mineral olahan (konsentrat) berakhir per 11 Januari 2017. Jika pemerintah tidak merevisi beleid itu, maka perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia dan korporasi lainnya tidak boleh lagi menjalankan kegiatan ekspor.‎

Luhut mengaku sangat berhati-hati dalam memutuskan relaksasi tersebut. Pemerintah tidak akan mengulang kesalahan yang sama di masa lalu.

Pada ‎masa lalu, bilang Luhut, pemerintah banyak sekali melanggar undang-undang (UU) saat memutuskan mengenai relaksasi ekspor mineral. Pemerintahan Presiden Jokowi terpaksa harus menelan pahit kesalahan itu.


(AHL)