Pro Kontra Pembentukan Holding BUMN Migas Dinilai Wajar

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 19 Oct 2016 08:59 WIB
holding bumn
Pro Kontra Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Migas Dinilai Wajar
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berencana membentuk holding BUMN Migas diperkirakan akan menimbulkan pro dan kontra secara terus menerus. Dalam hal ini, pemerintah diminta berjanji agar pembentukan holding BUMN Migas tidak dibarengi dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca: PGN: Holding BUMN Migas Masih Berjalan

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono menegaskan bahwa pembentukan holding BUMN Migas sudah pasti menimbulkan pro dan kontra. Namun, ia menilai, kondisi itu terbilang wajar karena memang menyangkut banyak pihak.

Adapun kelompok yang pro selalu berpegang pada kinerja masa depan yang lebih baik dari perusahaan. Sedangkan yang kontra biasanya concern tentang kemungkinan terjadinya PHK. Oleh karena itu, ia mengusulkan pemegang saham untuk tidak melakukan PHK.

"Saya usul agar pemegang saham (pemerintah) berjanji untuk tidak melalukan PHK dalam tiga tahun ke depan. Sesudah itu, pasti akan terjadi pengurangan karyawan secara alamiah. Bila ini dilakukan, dapat mengurangi gelombang resistensi, yang biasanya memang selalu terjadi pada situasi seperti ini,” kata Tony, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (19/10/2016).


Ilustrasi Migas (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Tony meyakini, pembentukan holding BUMN Migas akan sama-sama menguntungkan bagi peserta holding karena secara keseluruhan holding menghasilkan kinerja yang lebih baik. "Dengan kinerja yang makin baik, tentu akan menguntungkan bagi pemiliknya," ujar Tony.

Baca: Payung Hukum Pembentukan Holding BUMN Energi Kuat

Sementara itu, Pengamat Energi Center for Energy and Resources Yusri Usman menambahkan, pada prinsipnya pembentukan holding tujuannya adalah efisiensi dalam proses bisnis dan dapat mengkonsolidasi struktur modal agar bisa ekspansif dalam mengadakan eksplorasi dan produksi.

Baca: Holding BUMN Energi Harus Tunggu Revisi UU Migas

Selain itu, lanjutnya, aksi itu akan memperoleh biaya pokok produksi, apakah itu minyak dan gas yang efisien, baik harga pokok di kepala sumur ataupun pada titik serah yang disepakati dengan calon pembeli sehingga publik tidak lagi menyaksikan kondisi seperti saat ini.

 


(ABD)