PGN Dukung Pembentukan Holding BUMN Migas

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 05 Dec 2017 07:16 WIB
perusahaan gas negara (pgn)holding bumnholding migas
PGN Dukung Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Migas
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Saiful Bahri)

Jakarta: PT Perusahan Gas Negara Tbk (PGN) menyambut baik permintaan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Adapun permintaan itu terkait dengan pembentukan holding BUMN migas.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengungkapkan bahwa perseroan yakin tujuan holding memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, PGN mendukung keputusan pemerintah tersebut

"Kami mendukung keputusan pemerintah dalam pembentukan holding BUMN yang salah satunya holding migas. Kami berkeyakinan, pembentukan holding BUMN akan memberikan banyak manfaat bagi negara dan masyarakat banyak," kata Rachmat Hutama, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Pembentukan holding yang akan meleburkan anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) ke dalam tubuh PGN akan menjadikan kekuatan tersendiri. Kemudian PGN menjadi anak usaha Pertamina akan membuat satu perusahaan migas yang besar.

"Pembentukan holding ini akan membuat Pertagas dilebur ke PGN kemudian PGN menjadi anak usaha dari PT Pertamina (Persero). Sehingga, penyatuan ini akan menjadikan holding migas menjadi satu entitas yang solid untuk mendukung pengelolaan energi nasional," ungkap dia.

Ia menambahkan, selain menjadi kekuatan perusahaan, holding dilakukan agar mencegah duplikasi atau dualisme pengelolaan hilir gas domestik dan mempercepat pembangunan infrastruktur gas yang terintegrasi secara nasional.

Sebelumnya, beredar surat bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno meminta PGN segera menyelenggarakan RUPSLB. RUPSLB diminta segera dilakukan karena mempertimbangkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham Perusahaan Pertamina telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Tak hanya untuk direksi PGN, surat tersebut juga ditembuskan kepada Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro; Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah; Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hambra; Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Aloysius Kiik Ro, serta Dewan Komisaris PGN.


(ABD)