Menjamin Ketersediaan Energi Nasional Ramah Lingkungan

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 31 Aug 2018 22:04 WIB
biofuel
Menjamin Ketersediaan Energi Nasional Ramah Lingkungan
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (Foto: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Pemerintah telah meluncurkan kebijakan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) untuk semua kegiatan. Kebijakan ini mengharuskan kegiatan di sektor Public Service Obligation (PSO) maupun non PSO menggunakan bahan bakar yang mengandung campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) atau menjadi biosolar.

Penggunaan biodiesel menjadi salah satu cara untuk menggenjot implementasi energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE). Di sisi lain pemerintah harus memastikan ketersediaan energi di dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan Indonesia tidak punya pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan energi selain menggunakan energi terbarukan. Sebab, energi yang berasal dari fosil lambat laun akan habis. 

Hingga saat ini belum ada teknologi yang 100 persen bisa mengali semakin banyak energi fosil untuk dikonsumsi seperti solar, premium dan sebagainya.

"Kita enggak punya pilihan lain selain energi terbarukan. Berarti ke depannya kita harus fokus ke energi terbarukan. Kita punya CPO," kata Arcandra rekaman talkshow di sebuah radio yang dikutip Medcom.id, Jumat, 31 Agustus 2018.

Baca: Pemerintah Resmi Luncurkan B20 untuk Semua Sektor

Arcandra menyebut produksi kelapa sawit sangat banyak di Tanah Air. Itu seharusnya dimanfaatkan untuk memastikan ketersediaan energi dalam negeri tetap aman dan bisa menjamin kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan mandat dalam konstitusi.

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi CPO dan PKO sepanjang semester I telah mencapai 22,32 juta ton. Sementara secara year on year sekitar 37 juta ton hingga 38 juta ton.

Namun produksi tersebut belum memasukkan kebijakan replanting. Dalam lima tahun mendatang diperkirakan produksinya akan mencapai 60-70 juta ton. Replanting membuat produksi naik enam ton hingga delapan ton per hektare.

Melimpahnya produksi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengurangi impor minyak mentah (crude oil). Impor migas yang mencapai USD5 miliar membuat neraca perdagangan mengalami defisit USD1,1 miliar dan berimbas pada defisit di neraca transaksi berjalan (CAD).

Melalui optimalisasi dan perluasan pemanfaatan B20 ini, diperkirakan terdapat penghematan sekitar USD2 miliar hingga  USD3 miliar, yang biasanya digunakan untuk impor bahan bakar fosil untuk sisa empat bulan terakhir pada 2018. 

Baca: Asosiasi Harap Perluasan B20 Tekan Defisit Neraca Perdagangan

Jika dihitung potensi penghematan devisa per hari mencapai USD21 juta dengan jumlah per tahun sebesar USD5,5 miliar. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Adapun mekanisme pencampuran B20 akan melibatkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang menyediakan solar, dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang memasok FAME (Fatty Acid Methyl Esters) yang bersumber dari CPO (Crude Palm Oil). 

Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan tidak akan ada lagi produk B0 di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B20 sejak 1 September 2018. Apabila Badan Usaha BBM tidak melakukan pencampuran, dan Badan Usaha BBN tidak dapat memberikan suplai FAME ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp6.000 per liter. Produk B0 hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium.

Penerapan biodiesel ini akan membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Diperkirakan 321.446 jiwa akan bisa diserap oleh sektor perkebunan kepala sawit. Penggunaan biodiesel ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas lingkungan 3,84 juta ton CO2e.


(AZF)