Pemerintah Bakal Dapat Bagi Hasil dari Blok East Natuna

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 20 Apr 2017 17:47 WIB
blok natuna
Pemerintah Bakal Dapat Bagi Hasil dari Blok East Natuna
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah akan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari Blok East Natuna.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar lantaran skenario bagi hasil produksi sebelumnya menyatakan kontraktor akan mendapatkan seluruhnya atau 100 persen dari produksi dan pemerintah tidak akan menerima bagi hasil kecuali dari pajak.

Menurutnya, pembicaraan mengenai bagi hasil dan hambatan-hambatan yang ada di Blok East Natuna itu akan diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan ke depan.

"Kan kalau kita lihat pembagian dari blok Natuna, negara itu kan dapat nol. Hanya pajak saja. 100 persen-0 persen. Dan kita hanya dapat pajak saja. Hal-hal yang seperti ini perlu kita bicarakan lebih lanjut," kata Arcandra saat ditemui di Graha Bimasena, Jalan Dharmawangsa, Jakarta, Kamis 20 April 2017.

Baca: Pengelolaan Blok East Natuna Gunakan Skema Gross Split

Skenario pembagian bagi hasil yang menyatakan pemerintah hanya mendapatkan pendapatan negara hanya dari pajak itu dahulu ditetapkan karena mempertimbangkan kandungan karbondioksida (CO2) yang sangat besar dan memerlukan teknologi canggih untuk memisahkannya.

Kandungan CO2 di blok tersebut diperkirakan sebanyak 72 persen. Sementara cadangan gas yang bisa digunakan sebesar 46 TCF dan potensi minyak mencapai 36 juta barel (MMBO).

"Pengelolaan Natuna yang selama ini masih ada beberapa perdebatan dari sisi kontraknya, nah itu mungkin Insya Allah dalam waktu dekat bisa diselesaikan," jelas dia.

Baca: Perjalanan Panjang Menggarap Blok East Natuna

Ia pun menegaskan kabar baik dari Blok Natuna bukan mengenai penandatanganan kontrak seperti yang diberitakan. Tetapi, penyelesaian hambatan-hambatan dalam waktu cepat yakni dua bulan dengan kontraktor Blok tersebut yakni PT Pertamina, PTT EP, dan ExxonMobil.

"Bukan tanda tangan kontrak. Masalah isu-isu yang ada di Natuna ini semoga dalam sebulan dua bulan bisa selesai," pungkas dia.


(AHL)

Kebijakan HET Diyakini Efektif Cegah Gejolak Harga

Kebijakan HET Diyakini Efektif Cegah Gejolak Harga

11 hours Ago

Penerapan kebijakan HET yang dikeluarkan Kemendag dinilai akan menjadi panduan konsumen dalam m…

BERITA LAINNYA