KKKS akan Dapat Sanksi Jika Tidak Berikan Akses Pasang Flow Meter

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 13 Oct 2017 08:47 WIB
migasgas
KKKS akan Dapat Sanksi Jika Tidak Berikan Akses Pasang Flow Meter
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (MI/ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberi sanksi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak memberikan akses dalam pelaksanaan pembangunan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem monitoring produksi minyak dan gas nasional di seluruh lapangan migas Tanah Air.

Bentuk sistem monitoring tersebut adalah pemasangan flow meter. Pemasangan flow meter akan dilakukan di seluruh lapangan minyak dan gas bumi. Salah satunya pemasangan flow yang ditinjau langsung oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar adalah pemasangan flow meter di PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang.

"Kepada pelaksana pemasangan flow meter dan semua yang terlibat, saya berpesan agar berhati-hati menjalankan program ini karena ini anggaranya berasal dari APBN yang akan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya," kata Arcandra, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat 13 Oktober 2017.

Saat ini, Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi sebanyak 200 lapangan blok migas yang akan dipasangi flow meter.

"Sistemnya bukan lagi reporting, kenapa beda? karena selama ini ada juga di lifting tapi itu lewat server-nya KKKS dan KKKS melaporkan ke SKK Migas. Nah itu namanya laporan sedangkan monitoring tidak seperti itu, monitoring langsung melakukan pencatatan bukan berdasarkan laporan dan itu prinsip," ujar Arcandra.

Sebagai petunjuk pelaksanaanya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis Online Real Time Pada Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Penyediaan dan pemasangan flow meter serta fasilitas pendukungnya merupakan bagian dari sistem monitoring dilaksanakan oleh SKK Migas. Pemasangan flow meter dilakukan secara bertahap pada setiap wilayah kerja dan harus telah terpasang paling lama enam bulan sejak Permen ini berlaku.

Sistem monitoring ini wajib terhubung dengan sistem teknologi informasi SKK Migas dan Direktorat Jenderal Migas dalam rangka pemantauan secara online real time produksi dan lifting gas bumi.

KKKS wajib memberikan akses dalam pelaksanaan pembangunan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem monitoring. Menteri ESDM dapat memberikan sanksi administratif kepada KKKS yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan rekomendasi SKK Migas.


(ABD)