Dirjen Migas Kembali Cabut 11 Permen

Kautsar Widya Prabowo    •    Kamis, 01 Mar 2018 16:28 WIB
korupsi di esdm
Dirjen Migas Kembali Cabut 11 Permen
Gedung Kementerian ESDM (Dokumentasi Setkab).

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi(migas) kembali melakukan pencabutan 11 peraturan pemerintah (Permen) sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menarik minat investasi.

"Terkait migas, kita telah mencabut 11 permen, betul-betul kita cabut," ujar Dirjen Migas Ego Syahrial, saat konferensi pers di Gedung Migas lantai 16, Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018.

Keputusan tersebut diatur dalam Permen ESDM Nomor 06/2018 yang berisikan pencabutan peraturan Menteri ESDM dan keputusan Menteri ESDM terkait kegiatan usaha migas.

Ego menambahkan pencabutan dilakukan bedasarkan tiga prinsip. Pertama hal-hal yang sifatnya sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 yang  berisi kekayaan alam dan sebagainya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kedua, faktor keamanan keselamatan dan ketiga adalah faktor kepentingan masyarakat banyak.

Selain itu faktor tidak relevannya dengan perundangan-undangan yang baru menjadi pertimbangan untuk mencabut peraturan yang bisa menghambat investasi. 

"Alasan pencabutan karena penyederhanaan prosedur, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang baru dan tidak relevan lagi," tutur Ego.

Berikut 11 permen yang telah dicabut:
1. Permen 08/2005 - Insentif Lapangan Marginal.
2. Permen 44/2005 - Penyediaan dan Pendistribusian BBM (JBT).
3. Permen 26/2006 - BBM untuk Industri Pelayaran.
4. Permen 02/2008 - Kewajiban DMO.
5. Permen 22/2008 - Biaya yang Tidak Dapat di-Cost Recovery.
6. Permen 06/2010 - Pedoman Peningkatan Produksi Migas.
7. Permen 22/2016 - Kilang Mini.
8. Permen 51/2017 - BMN Migas.
9. Permentamben 02/1975 - Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur. 
10. KepMen 1454K/30/MEM/2000 - Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Migas.
11. Permen 31/2013 - Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia. 



(SAW)